Dalam menjalankan program-program tersebut pada kenyataannya tidak terlepas dari kendala yang menghambat proses dari program tersebut. Berdasarkan hal itu penulis dapat menemukan beberapa isu yang menghambat proses kerja di dalam satuan kerja. Isu-isu tersebut diantaranya; Belum optimalnya arsip surat masuk pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Kurangnya pelayanan pada Gerai Pelayanan Publik Kementerian ATR/BPN di Mall AEON Sentul City, serta kurangnya kepercayaan masyarakat pada kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria. Berdasarkan isu-isu diatas penulis menggunakan teknik tapisan isu USG, untuk menentukan isu terpilih yaitu Kurangnya pelayanan pada Gerai Pelayanan Publik Kementerian ATR/BPN di Mall AEON Sentul City. Kemudian berdasarkan isu terpilih tersebut penulis menggunakan teknik analisis isu fishbone untuk mengetahui akar penyebab masalah. Setelah diketahui akar penyebab kemudian diuraikan beberapa alternatif penyelesaian masalah lalu dipilih satu gagasan pemecah isu untuk menyelesaikan isu. Maka penulis menggagas satu pemecahan isu yang penulis angkat sebagai judul aktualisasi “Pembuatan Brosur Pelayanan Pertanahan pada Gerai Pelayanan Publik Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor” yang diharapkan dapat mengurangi kendala-kendala yang ada.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik). Pelayanan publik yang prima dan memenuhi harapan masyarakat merupakan muara dari Reformasi Birokrasi, sebagaimana tertulis dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang menyatakan bahwa visi Reformasi Birokrasi adalah pemerintahan berkelas dunia yang ditandai dengan pelayanan publik yang berkualitas. Pelayanan publik yang berkualitas harus berorientasi kepada pemenuhan kepuasan pengguna layanan. Apabila dikaitkan dengan tugas ASN dalam melayani masyarakat, pelayanan yang berorientasi pada customer satisfaction adalah wujud pelayanan yang terbaik kepada masyarakat atau dikenal dengan sebutan pelayanan prima. Pelayanan prima didasarkan pada implementasi standar pelayanan yang dimiliki oleh penyelenggara.

Dalam upaya untuk mewujudkan pelayanan pertanahan yang profesional, melayani dan terpercaya. Pada tanggal 25 Juli 2022 Menteri 3 Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto mengeluarkan Surat Edaran Menteri mengenai Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN). Hal ini didasarkan pada kondisi sosial masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu dalam mengajukan pelayanan pertanahan sesuai jam kerja Kantor Pertanahan, maka pelayanan pertanahan akan dibuka pada akhir pekan yakni hari Sabtu dan Minggu. Untuk mensukseskan program tersebut maka perlu dilakukan sosialisasi agar program tersebut berjalan secara optimal dan maksimal. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis membuat rancangan aktualisasi yang berjudul: “OPTIMALISASI PROGRAM PELATARAN (PELAYANAN TANAH AKHIR PEKAN) MELALUI INFOGRAFIS DENGAN PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO”.

Pemahaman yang diperoleh selama pelatihan dasar menjadi acuan dalam aktualisasi yang akan dilaksanakan di unit kerja, pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Utara dengan mengangkat isu yang ada untuk menemukan penyelesainnya antara lain terkait dengan belum optimalnya pengelolaan arsip, belum optimalnya informasi terkait pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto, serta Belum optimalnya penggunaan absensi secara elektronik menggunakan mesin finger print. Dari data kondisi di unit kerja yang telah diperoleh serta isu yang dapat ditarik dari padanya tersebut, maka tulisan ini dibuat untuk dapat lebih lanjut menjabarkan isu-isu tersebut, memilih isu prioritas diantaranya, yang dalam tulisan ini mengangkat isu mengenai belum optimalnya arsip persuratan di Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto,serta memunculkan gagasan yang dapat menyelesaikan isu tersebut, yang dapat benar-benar dilaksanakan pada masa aktualisasi penulis sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menyusun laporan aktualisasi ini dengan mengangkat judul “Digitalisasi Arspi Persuratan Tahun 2022 di Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto Berbasis Website”.

Pegawai loket pendaftaran pada setiap Kantor Pertanahan mengikuti peraturan ini dalam menjalani tugasnya. Seiring waktu berjalan, beberapa pegawai mulai melakukan tugasnya dalam melayani pemohon secara otodidak, mengikuti pedoman dan menyesuaikan dari peraturan atasan Kantor Pertanahan masing-masing dan mulai melupakan dari mana dasar kegiatan yang mereka lakukan ini berasal. Dengan dasar yang mulai terlupakan, maka pegawai tidak akan bisa untuk melakukan improvisasi atau perubahan peraturan tanpa dasar yang jelas. Dasar yang tidak jelas dan terlupakan juga dapat menyebabkan pegawai kesulitan saat ditanyakan oleh pemohon di lapangan mengenai atas dasar apa mereka melakukan kegiatan pertanahan. Dalam mengikuti waktu juga, ketika pegawai yang bersangkutan menemukan PERKBPN No. 1 Tahun 2010 ini akan disulitkan dalam mencari inti dari jenis pendaftaran permohonan apa yang dicari. Atas dasar ini penulis yang telah bekerja di loket pendaftaran berkas Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar memiliki rencana untuk melakukan aktualisasi dengan pembuatan video informatif mengenai dasar dari pelayanan pendaftaran tanah. Adanya televisi untuk menyiarkan tontonan sebagai media informasi untuk pemohon yang datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar dapat dijadikan sebagai tempat implementasi yang baik untuk video yang dibuat dalam aktualisasi ini. Media Informasi yang cocok untuk menampilkan video ini juga dapat ditampilkan di Media Sosial seperti Instagram dan Youtube dengan akun Kantor Pertanahan masing – masing. Dengan adanya video ini yang akan diimplementasikan ke ranah publik, diharapkan dapat memberi informasi yang bermanfaat mengenai dasar dari kegiatan pendaftaran berkas permohonan hak pertanahan di setiap Kantor Pertanahan yang ada di Indonesia.

Namun dalam upayanya Kantor Pertanahan Kota Medan yang turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut sering terjadi kendala terhadap pelaku usaha yang ingin mengajukan permohonan, dikarenakan informasi yang didapat pelaku usaha belum diterima dengan maksimal sehingga pelaku usaha bingung mengenai tahapan pengajuan, dan mencoba permohonan pengajuan berulang-ulang kali. Sehubungan dengan keadaan tersebut, maka ditemukan gagasan alternatif yaitu “Sosialisasi Informasi Pengajuan Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk Kegiatan Berusaha di Kantor Pertanahan Kota Medan melalui Youtube dan Instagram”. Penyelesaian gagasan ini mendukung terwujudnya Smart Governance dengan menerapkan Manajemen ASN terkait pada UU RI No 5 Tahun 2014 Bab III Pasal 11 Huruf b sebagai pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dengan memberikan informasi cepat, bermanfaat dan berkualitas serta bisa dipahami oleh masyarakat yang membutuhkan informasi terkait tahapan pengajuan Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk Kegiatan Penerbitan KKPR untuk Kegiatan Berusaha. Dan menekankan Smart ASN yang menerapkan literasi digital, dengan digital skill, digital culture, digital ethics, digital safety karena menggunakan informasi digital berupa media sosial yang biasa disesuaikan oleh penggunaan masyarakat dalam sehari-hari dengan menimbangkan kaidah aturan dan keamanan informasi.

Berdasarkan data dan fakta yang telah dikumpulkan penulis selama bertugas di Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, ditemukan beberapa isu yang menjadi permasalahan diantaranya terkait monitoring layanan informasi dan pengaduan yang selama ini hanya dicatat melalui buku folio bergaris dan belum ada penanggung jawab khusus terkait hal itu. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasonal telah berinovasi dengan Aplikasi TUNTAS (tuntas.atrbpn.go.id) merupakan Aplikasi Tindak Lanjut Pengaduan Pertanahan dan Tata Ruang dari Masyarakat yang memfasilitasi admin pada satuan kerja Kementerian ATR/BPN dalam mengelola pengaduan. Aplikasi TUNTAS memiliki fungsi untuk memonitoring tindak lanjut pengaduan dari seluruh satuan kerja Kementerian ATR/BPN, serta menyediakan rekapitulasi data pengelolaan pengaduan secara terpusat dan realtime.

Untuk mendukung visi di atas, perlu dilakukannya revolusi digital dalam segala aspek, salah satunya adalah warkah. Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang dimaksud dengan warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut. Pada pelaksanaannya, alih media dan penataan warkah termasuk di dalamnya warkah permohonan pengukuran dan pemetaan kadastral pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan hingga saat ini belum berjalan dengan optimal, terutama di tahun 2022. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat isu “Belum optimalnya arsip digital terkait dengan Warkah permohonan pengukuran dan pemetaan kadastral”, lalu menyusunnya dalam laporan aktualisasi berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Warkah Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Secara Fisik dan Digital Tahun 2022 di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan”, kemudian dilakukan pemecahan isu melalui aktualisasi yang akan dilaksanakan.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang dinamis, penyampaian informasi publik tentang pertanahan dituntut untuk berinovasi guna memberikan informasiinformasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Pemanfaatan teknologi dalam penyampaian informasi publik tentang pertanahan akan mendorong terciptanya informasi publik yang efektif dan efisien. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya memberikan kemudahan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, salah satunya melalui teknologi informasi media sosial kantor pertanahan (Kantah). Setiap Kantor Pertanahan memiliki wadah guna menyampaikan Informasi Publik. Masyarakat dapat memanfaatkan media terkait dari masing- masing Kantor Pertanahan (Kantah) daerah guna mengakses informasi publik tentang pertanahan. Namun faktanya, penerapan keterbukaan informasi publik tentang pertanahan belum bisa dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Perkembangan teknologi khususnya untuk memperoleh informasi publik tentang pertanahan masih belum optimal disebabkan karena keterbatasan akses untuk memperoleh informasi publik dan sarana prasarana yang belum memadai.

Namun selain itu, dalam proses digitalisasi juga ditemukan beberapa masalah seperti banyaknya bidang tanah yang overlap dengan bidang tanah yang lain. Bidang tanah yang masih tumpang tindih menyebabkan kendala dalam proses pemetaan. Permasalahan lainnya yaitu masih banyaknya bidang Kluster 4 (K4) yang belum terpetakan. Bidang tanah K4 merupakan bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertifikat hak atas tanah, yang belum dipetakan atau berasal dari data GeoKKP KW4, KW5, KW6 serta buku tanah yang belum di entrikan kedalam sistem KKP. Keterkaitan tersebut dengan materi Manajemen ASN dan Smart ASN pada agenda 3 (tiga) Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 9 Kementerian ATR/BPN adalah dengan terselesaikannya permasalahan-permasalahan tersebut dapat mewujudkan ASN yang professional, bertanggung jawab kepada tugas dan pekerjaan, serta terus senantiasa belajar, melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Selain itu, dapat meningkatkan kemampuan literasi digital dalam penggunaan aplikasi yang ada di Kantor Pertanahan gunan mewujudkan kualitas data yang baik serta pelayanan yang maksimal