Dalam menjaga keamanannya Warkah yang setiap saat dipinjam untuk dijadikan sebagai bahan penelitian oleh kantor pertanahan yang dilakukan sampai saat ini iyalah masih melakukan alur peminjaman warkah yang masih manual sehingga membutuhkan waktu tambahan dalam mencari data peminjamannya, di karenakan masih menggunakan sistem manual di dalam pendataan peminjaman warkah di kantor pertanahan sehingga membuat warkah tidak terlihat. Berdasarkan laporan yang penulis peroleh dari salah satu rekan kerja di yang bertugas ruang warkah dapat diketahui bahwa pencarian warkah yang ada di kota medan pada tahun 2020 sampai 2021 adalah 1281, warkah yang di temukan sebanyak 1060 dan warkah yang masih sedang dalam pencarian adalah 221 warkah. Berdasarkan isu tersebut dapat menimbulkan beberapa permasalahan diantaranya pencarian warkah ditemukan dalam waktu lama dan dapat dilihat bahwa sistem peminjaman warkah belum optimal sehingga penulis dapat memberikan kontribusi dalam menghadirkan peran digitalisasi untuk menyimpan data sehingga memudahkan pekerjaan dan terwujudnya Smart ASN di dalamnya, sehingga memudahkan dalam memberikan pelayanan.

Dari gambar roadmap Transformasi Pelayanan Pertanahan diatas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2022 seluruh layanan pertanahan pada Kementerian ATR/BPN ditargetkan sudah berbasis elektronik artinya Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai ujung tombak pelayanan pertanahan harus berbenah dan peka dalam melakukan perbaikan-perbaikan yang dapat mendukung kebijakan ini. Kementerian ATR/BPN telah melakukan peluncuran HT Elektronik Nasional dan menghapuskan Kegiatan HT Konvensional/manual, hal inimerupakan inovasi yang sangat luar biasa dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik, disamping HT-EL pelayanan elektronik lain seperti Roya EL, Pengecekan Sertipikat, dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah juga sudah dapat diakses oleh Pengguna layanan yang sudah mendaftar dan memiliki account Mitra Kerja. Ternyata pada pelaksanaannya masih terdapat banyak kendala yang dihadapi sehingga pelaksanaan pelayanan elektronik ini menjadi kurang optimal. Pelayanan berbasis Elektronik ini sangat strategis dan bersifat segera untuk dilakukan untuk membangun paradigma baru dalam pelayanan pertanahan oleh Kementerian ATR/BPN. Dalam pelaksanaannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu perlu dilakukan perbaikan atau optimalisasi terhadap validasi buku tanah fisik dengan buku tanah di komputerisasi kegiatan pertanahan (KKP) hal ini diharapkan dapat memperbaiki atau menyempurnakan kualitas data secara elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Blora semakin siap untuk bertransformasi untuk berperan mewujudkan seluruh pelayanan pertanahan berbasis elektronik, berdasarkan hal tersebut maka diambil judul aktualisasi yaitu Optimalisasi Validasi Buku Tanah (Fisik) dengan Data Buku Tanah di Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) di Pojokwatu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora.

Di era kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, sayangnya masih banyak ditemukan di lapangan bahwa ternyata masih kurang maksimalnya penyerapan informasi mengenai layanan pertanahan oleh masyarakat. Hal ini dapat terbukti dengan seringnya masyarakat yang bertanya terkait layanan pertanahan, meliputi; persyaratan, 2 proses & mekanisme pelayanan, estimasi biaya, dan seterusnya. Bahkan tidak jarang pertanyaan ini muncul berulang kali pada satu orang yang sama atau berbeda. Tentunya kendala ini menyebabkan kurang efektif dan efisiennya pelayanan informasi pertanahan. Kendala tersebut mendorong penulis sebagai salah satu pegawai dengan jabatan pengelola informasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah khususnya pada Subbagian Tata Usaha untuk dapat membuat suatu inovasi dan terobosan baru. Hal ini tentunya penulis lakukan demi mendukung pelayanan informasi pertanahan yang efektif dan efisien serta tentunya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan latar belakang dan tujuan yang telah dijelaskan, Penulis mengajukan aktualisasi dengan judul “Optimalisasi Layanan Informasi Pertanahan Menggunakan Teknologi Whatsapp Balas Otomatis pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah” sebagai gagasan kreatif untuk menyelesaikan dan menuntaskan kendala pelayanan informasi di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah.

Data IKM dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan serta bermanfaat untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat. Data IKM juga dapat mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur pelayanan guna memberikan pelayanan yang lebih baik pada tahap selanjutnya. Tujuan jangka panjang dari optimalisasi ini adalah untuk membantu Kantor Pertanahan Kota Batu dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta untuk sebagai indikator kinerja terhadap pelayanan kepada masyarakat. Kemudian target khusus yang ingin dicapai yaitu publikasi hasil IKM sehingga diharapkan mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat terkait pelayanan Kantor Pertanahan Kota Batu serta dapat mengetahui kinerja pelayanan secara periodik. Berdasarkan uraian permasalahan diatas, timbul gagasan penulis untuk melakukan perbaikan dalam pengisian IKM untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kantor Pertanahan Kota Batu. Oleh karena itu penulis membuat rancangan dan laporan aktualisasi dengan judul “Optimalisasi Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dan Pemanfaatan Google Slide Sebagai Media Penyampaian Hasil IKM Pada Kantor Pertanahan Kota Batu Tahun 2022”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 jo 17 tahun 2020 mengenai Manajemen ASN , PNS dan PPPK dapat meningkatkan Kompetensi meliputi Kompetensi Teknis, Manajerial, dan Sosial Kultural , dalam hal ini Mengacu pada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (PerLAN) Nomor 1 Tahun 2021 yang membahas tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, setiap CPNS diwajibkan menjalani masa prajabatan yang kurang lebih 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan sebagai CPNS , dan diwajibkan mengikuti diklat prajabatan sebelum dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil , CPNS dibekali dengan kompetensi sesuai bidang tugas, perilaku Bela Negara, Nilai-nilai dasar PNS. Dalam diklat prajabatan CPNS juga diberikan Nilai-nilai dasar ASN, nilai dasar ASN terangkum dalam nilai-nilai BerAKHLAK. Dalam hal ini BerAKHLAK mencakup Berorientasi Pelayanan, Akuntable, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif serta Kolaboratif. Seperti tercantum dalam pasal 6 ayat 2 Peraturan Kepala LAN nomor 10 tahun 2021, CPNS diwajibkan untuk mengaktualiasikan materi yang telah didapat selama pembelajaran selama proses habituasi di satuan kerja masing-masing.

Disamping itu, kegiatan IP4T masuk ke dalam kegiatan Prioritas Nasional dalam rangka menunjang reforma agrarian sehingga kegiatan IP4T wajib sukses pelaksanaan nya. Dalam mendukung kegiatan Inventarisasi di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan. Kondisi saat ini yang penulis amati di bidang penataan dan pemberdayaan, yaitu belum adanya pembuatan geodatabase untuk data spasial IP4T dalam satuan provinsi. Data spasial yang ada berupa data tahun 2021 dan masih dalam bentuk penyimpanan flashdisk. Penyimpanan dan pengelolaan data diperlukan dukungan manajemen data yang baik. Pemanfaatan teknologi informasi yang tidak optimal dapat mempengaruhi efisiensi dan mutu dari pekerjaan. Hal ini tentu akan memberikan dampak pada kualitas output pekerjaan yang dihasilkan, hal ini membuat penulis tertarik untuk membuat geodatabase IP4T dengan judul “Pembuatan Geodatabase Data Spasial Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah Tahun 2021 Provinsi Sumatera Selatan”

Berdasarkan uraian beberapa permasalahan di atas, kemudian dilakukan analisis untuk menentukan isu utama (core isu) yang akan menjadi pembahasan dalam laporan kegiatan ini. Penentuan isu utama berdasarkan rekomendasi mentor dan penulis dengan menggunakan salah satu metode analisis tapisan isu, yaitu metode Urgency, Seriousness dan Growth (USG). Berkaitan hal tersebut,maka penulis membuat rancangan aktualisasi dengan isu yang ada di subseksi pemeliharaan hak atas tanah, ruang dan pembinaan PPAT yaitu “Belum adanya pencatatan resgister berkas peralihan hak atas tanah”. Isu ini penulis ambil karena dengan adanya pencatatan merupakan bentuk monitoring berkas dan pengendalian berkas dengan memanfaatkan teknologi. salah satunya dengan memanfaatkan google spreadsheet sebagai media pencatatan sehingga bekerja menjadi lebih efektif dan efisien. Berdasarkan isu tersebut maka penulis mengambil judul aktualisasi “Pemanfaatan Google 13 Spreadsheet Untuk Monitoring Berkas Peralihan Hak Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus“.

Dalam praktiknya terdapat beberapa factor penyebab kurang baiknya penyelenggaraan kualitas pelayanan public dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Diantaranya adalah factor Sumber Daya Manusia (SDM), baik menyangkut komitmen pimpinan, kualitas dan moralitas SDM, serta penentu kinerja birokrasi pemerintahan daerah yang masih belum memuaskan. Selain itu belum diadopsinya teknologi informasi yang tepat dalam mekanisme kerja birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik juga masih menjadi masalah. Padahal penggunaan teknologi informasi di era globalisasi dapat menjadikan birokrasi tanpa batas dan paper less organization. Birokrasi tanpa batas akan memberikan wajah baru bagi pemerintahan. Bagi masyarakat sekarang ini diharapkan mengetahui dengan jelas bahwa pelayanan merupakan suatu hak dan bagi aparat Badan Pertanahan Nasional agar dapat menyadari bahwa tujuan bersama yang harus diutamakan dan mengerti fungsi dan tugasnya sebagai abdi negara.

informasi dapat disampaikan melalui online tanpa harus datang langsung serta menghambat aktivitas pemohon. Hal ini terjadi karena kurangnya pilihan informasi yang lebih sederhana, sehingga masyarakat kurang mengetahui tata cara memperoleh informasi melalui online. Pada hakikatnya layanan informasi pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu akan merespon dengan cepat terhadap permintaan informasi yang disampaikan oleh pemohon. Oleh sebab itu, perlunya peningkatan layanan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga masyarakat dapat menyampaikan permohonan melalui online tanpa harus datang langsung serta pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal dan terwujudnya pelayanan prima. Berdasarkan uraian singkat diatas, penulis sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di subbagian tata usaha berkeinginan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN untuk mengoptimalkan pengelolaan pemohonan informasi di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu. Penulis memilih judul “Optimalisasi Layanan Informasi Pertanahan Menggunakan Aplikasi Whatsapp Bot Pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu”.

Pada gambar 1.1 terlihat bahwa pada semester 1 tahun 2022 terdapat sebanyak 175 dokumen SPM yang menjadi dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun 2022 pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru. Dokumen ini merupakan dokumen yang dihasilkan oleh Bendahara Pengeluaran sebagai dasar pencairan anggaran. Pengarsipan secara digital dokumen-dokumen tersebut penting dilakukan dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran yang telah dilaksanakan. Pengarsipan secara digital juga merupakan cerminan pelaksanaan manajemen ASN yang baik dikarenakan dalam pengarsipan SPM dilakukan dengan cermat dan disiplin dalam memeriksa kelengkapan dokumen SPM sebelum dilakukan pengarsipan. Digitalisasi dokumen SPM juga merupakan penerapan smart ASN karena arsip SPM sudah terdapat backup berupa database secara digital. Pada era digital saat ini, penyimpanan secara digital sangat penting untuk dilakukan guna memudahkan dalam pencarian data dikemudian hari. Apabila dokumen SPM tidak diarsipkan secara digital akan menyulitkan kita dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran 3 dikemudian hari, dikarenakan ada kemungkinan dokumen-dokumen tersebut mengalami kerusakan atau hilang seiring dengan banyaknya dokumen yang ada. Oleh karena itu penulis membuat rancangan aktualisasi “Optimalisasi Pengelolaan Arsip Keuangan dengan Digitalisasi Surat Perintah Membayar Via Google Drive pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru”.