|
Monday, 6 February 2023, 9:04 AM
|
Eben Paulus Muaja
|
LAPORAN AKTUALISASI - EBEN PAULUS MUAJA, S.H.pdf
|
6 February 2023
|
Pendaftaran Tanah adalah
2
rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus,
berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan
penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar,
mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti
haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah
susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
|
PENINGKATAN PEMAHAMAN SERTA BERTAMBAHNYA ANTUSIAS MASYARAKAT TERKAIT PROGRAM PTSL DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
V
|
|
|
Monday, 6 February 2023, 9:13 AM
|
Fahri Erlangga
|
Laporan Aktualisasi - Fahri Erlangga.pdf
|
15 August 2022
|
Dalam prosesnya, validasi data
pengadaan tanah memerlukan waktu lama di Kantor Pertanahan Kab. Lebak, karena perlu
adanya pertimbangan yang matang untuk memastikan data yang divalidasi sudah lengkap
dan tepat, demi menghindari resiko yang terjadi selanjutnya pada proses pengadaan tanah.
Berdasarkan Pasal 78 ayat (3) PP 19/2021, validasi dilaksanakan dalam waktu paling lama
5 (lima) hari sejak berita acara kesepakatan bentuk ganti kerugian, namun pada
kenyataannya validasi dilakukan melebihi waktu yang telah ditentukan oleh PP 19/2021.
Dengan adanya proses validasi data pengadaan tanah yang lama tersebut, terjadi
penundaan dalam pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak, pengelola dan/atau
pengguna barang. Sehingga kendala tersebut menghambat target realisasi pelaksanaan
PSN yang telah ditentukan oleh Presiden, karena pihak yang terdampak pengadaan tanah
bagi pembangunan untuk kepentingan umum belum mendapatkan ganti kerugian. Oleh
karena itu perlu adanya Standarisasi Kerja untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan
3
validasi data pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dapat
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
|
OPTIMALISASI VALIDASI DATA PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PROYEK STRATEGIS NASIONAL MELALUI PENYUSUNAN STANDARISASI KERJA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEBAK
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
V
|
|
|
Monday, 6 February 2023, 9:18 AM
|
Fajar Amarul Fattah
|
FAJAR AMARUL FATTAH-LAPORAN AKTUALISASI_REV SEMINAR_STA-dikompresi.pdf
|
15 August 2022
|
belum optimalnya perbaikan data bidang tanah terpetakan tidak valid karena
tumpang tindih, belum optimalnya perbaikan data bidang tanah terpetakan tidak
valid karena anomali luas, dan belum optimalnya pengelolaan peta analog.
Berdasarkan ketiga isu yang tersebut, telah diperoleh data dan fakta pendukung
untuk proses lebih lanjut kedalam rancangan aktualiasasi, tulisan ini dibuat untuk
dapat lebih lanjut menjabarkan isu-isu tersebut, memilih isu prioritas di antaranya,
yang dalam tulisan ini mengangkat isu mengenai belum optimalnya perbaikan
data bidang tanah terpetakan tidak valid karena tumpang tindih, serta
memunculkan gagasan yang dapat menyelesaikan isu tersebut, yang dapat benarbenar dilaksanakan pada masa aktualisasi penulis sebagai Calon Pegawai Negeri
Sipil.
|
Optimalisasi Perbaikan Data Bidang Tanah Terpetakan Tidak Valid Karena Tumpang Tindih Pada Kelurahan LangkaiKantor Pertanahan Kota Palangka Raya
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
V
|
|
|
Monday, 6 February 2023, 9:34 AM
|
Fanny Hazrialita Harahap
|
PENERT~1.PDF
|
5 August 2022
|
Pelaporan pembuatan akta oleh PPAT di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh
Jaya pada tiap bulannya masih ditemukan ada yang belum tertib. Belum tertibnya
pelaporan ini terkait waktu pelaporan, pengisian laporan dan format laporannya.
Karena itu penulis bermaksud membuat kegiatan agar pelaporan lebih tertib sehingga
memudahkan staf yang bertugas merekap dan dari segi estetika akan lebih rapi saat
dipandang.
|
PENERTIBAN DAN DIGITALISASI LAPORAN BULANAN AKTA PPATS MENGGUNAKAN APLIKASI WHATSAPP DAN GOOGLE DRIVE DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH JAYA
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
V
|
|
|
Monday, 6 February 2023, 9:38 AM
|
Figra Ardham
|
LAPORAN Aktualisasi - Figra Ardham - G1A5K3.pdf
|
27 July 2022
|
Warkah-warkah untuk bidang-bidang tanah di Kabupaten Lampung Barat harus
disimpan, dijaga, dan dikelola dengan baik sehingga data-data bidang tanah tersebut
terpelihara. Namun, pada kenyataannya, pengelolaan warkah di Kantah Kabupaten
Lampung Barat masih belum terlaksana dengan baik. Masih ada warkah-warkah yang
belum terkelola dengan baik, terutama masih adanya warkah-warkah yang seharusnya
dimusnahkan karena sudah tidak terpakai namun masih tersimpan dan tercampur dengan
warkah-warkah yang harus disimpan.
Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi Optimalisasi Pengelolaan Warkah di Kantah
Kabupaten Lampung Barat ini bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar
aparatur sipil negara (ASN) yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten,
harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif (BerAKHLAK) ke dalam permasalahan yang
terjadi di penataan warkah di Kantah Kabupaten Lampung Barat sehingga tercapainya
tertib administrasi pertanahan.
|
OPTIMALISASI PENGELOLAAN WARKAH SEKSI PERMOHONAN HAK DAN PENDAFTARAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
V
|
|
|
Monday, 6 February 2023, 9:42 AM
|
HILMY RIZALDI
|
Optimalisasi Inventarisasi dengan Pemberian Nomor Urut Pendaftaran Barang Milik Negara di Kantor Pertanahan Kota Bitung.pdf
|
28 June 2022
|
antor Pertanahan (Kantah) Kota Bitung merupakan salah satu instansi di
bawah Kementerian ATR/BPN. Kantah Kota Bitung memiliki beberapa bidang,
yaitu Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, Seksi
Survei dan Pemetaan, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Seksi Penataan dan
Pemberdayaan, Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Pada Subbagian
Tata Usaha memiliki tugas salah satunya menginventarisasi Barang Milik Negara
(BMN). Inventarisasi Barang Milik Negara adalah kegiatan untuk melakukan
pengecekan antara data administratif Barang Milik Negara dengan kondisi fisik
BMN yang bersangkutan. Maksud inventarisasi adalah untuk mengetahui jumlah
dan nilai serta kondisi BMN yang sebenarnya, yang dikuasai pengguna barang
maupun kuasa pengguna barang atas suatu obyek barang.
Pada Kantor Pertanahan Kota Bitung terjadi permasalahan dimana Barang
Milik Negara tidak terinventarisasi dengan optimal.
|
OPTIMALISASI INVENTARISASI DENGAN PEMBERIAN NOMOR URUT PENDAFTARAN BARANG MILIK NEGARA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BITUNG
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
V
|
|
|
Monday, 6 February 2023, 9:46 AM
|
Indira Nya’Dien Putri
|
laporan final (3).pdf
|
28 June 2022
|
Banyaknya sertipikat yang belum diserahkan kepada
pemohon menyebabkan meningkatnya berkas residu selain itu beresiko pemilik tanah tidak
mempunyai perlindungan hukum terhadap tanahnya seperti sertipikat tanah guna menghindari
konflik tanah yang belum bersertipikat. PTSL merupakan kegiatan rutin setiap tahun jika tidak
dilakukan penyerahan sertipikat memiliki dampak yang signifikan dalam pelaksanaan
pelayanan pada unit kerja.
|
Percepatan Penyerahan Sertipikat melalui Sarana Informasi tentang Jenis Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
V
|
|
|
Monday, 6 February 2023, 9:50 AM
|
Indry Lidiawaty Aritonang
|
LAPORAN FINAL AKTUALISASI.pdf
|
16 August 2022
|
Berdasarkan hasil observasi terkait Daftar Barang Ruangan Barang Milik Negara
pada Kantor Pertanahan Kabupaten ditemukan total keseluruhan BMN 314 dari BMN tahun
1990-2021. Informasi mendetail mengenai DBR terdapat 32 BMN yang belum mendapatkan
NUP, 19 barang rusak dan 98 barang bermutasi tanpa seizin pengelola BMN. Data ini
sekaligus menguatkan penulis dalam mengangkat isu terkait BMN. Berkaitan dengan isu yang
penulis sampaikan diatas akan berfokus pada pemutakhiran data daftar barang ruangan barang
milik negara dengan pertimbangan- pertimbangan yang akan disampaikan pada bab
selanjutnya. Penyelesaian atas isu tersebut adalah dengan memanfaatkan teknologi yakni
menyusun Google Form BMN dengan menggunakan media lainnya yang terintegrasi seperti
excel dan google drive.
|
PEMUTAKHIRAN DATA DAFTAR BARANG RUANGAN (DBR) BARANG MILIK NEGARA DENGAN MENGGUNAKAN GOOGLE FORM DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
V
|
|
|
Monday, 6 February 2023, 9:54 AM
|
Irna Yusnia
|
Laporan Aktualisasi Irna Yusnia Final.pdf
|
5 August 2022
|
Penanganan peminjaman dan pengembalian buku tanah memerlukan perhatian yang
khusus bagi setiap kantor pertanahan, tetapi pada kenyataannya dalam pengelolaan peminjaman
2
dan pengembalian buku tanah masih dilaksanakan dengan seadanya, baik dalam hal aspek sarana
maupun sumber daya manusia. Dalam proses kegiatan di atas diperlukan suatu pengelolaan data
yang cepat, akurat dan informatif. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi sangat diperlukan untuk meningkatkan kelancaran operasional dalam menunjang
pelaksanaan pengelolaan peminjaman dan pengembalian buku tanah. Teknologi informasi dan
komunikasi yang berkembang demikian pesat merupakan peluang untuk kemudahan mengakses,
mengelola, dan pendayagunaan informasi secara cepat dan akurat.
|
OPTIMALISASI ADMINISTRASI PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN BUKU TANAH MELALUI GOOGLE FORMS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
V
|
|
|
Monday, 6 February 2023, 10:03 AM
|
Janjan Alkombet
|
Janjan_Final.pdf
|
6 February 2023
|
Pada loket pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan proses pelayanan
pertanahan yang bersifat rutin belum berjalan dengan baik dan optimal karena masih
seringnya terjadi kesalahan verifikasi berkas yang tidak sesuai Standar Operasional
Prosedur (SOP) oleh petugas loket pelayanan misalnya surat pernyataan berkas
permohonan yang belum sesuai, kemudian nama pemohon yang berbeda antara data
di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan data yang ada di Kartu Keluarga (KK).
Kesalahan-kesalahan yang terlihat sederhana ini dapat berdampak pada lambatnya
proses permohonan dan berpengaruh juga pada kepuasan pemohon sebagai penerima
layanan karena berkas yang awalnya telah dinyatakan lengkap oleh petugas loket
ternyata setelah dilakukan pengecekan oleh koordinator substansi penetapan hak dan
pendaftaran terdapat kelengkapan berkas yang tidak sesuai peraturan dan terpaksa
harus dikembalikan lagi kepada pemohon untuk diperbaiki.
|
Meningkatkan Kemampuan Petugas Loket dengan Pelatihan dan Membuat Buku Saku untuk Pelayanan Pendaftaran Hak Atas Tanah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
V
|
|