Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah disampaikan, maka Peserta mencoba untuk mengaktualisasikan diri berdasarkan materi-materi pelatihan dasar yang telah diperoleh pada saat Massive Open Online Course (MOOC) dan pembajaran secara asnchronous maupun snychronous pada Pelatihan Dasar Gelombang V Angkatan 37, dengan judul aktualisasi “Optimalisasi Form Berkas Persyaratan pada Pelayanan Loket di Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Selatan Berdasarkan Hukum yang Berlaku”, yang diharapkan dengan adanya aktualisasi ini pelaksanaan pelayanan loket pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Selatan dapat mewujudkan petugas loket yang cakap sebagaimana Pasal 11 Perka BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan dan pelayanan loket dapat berjalan dengan informatif, cermat, dan tepat.

Saat ini Penulis bertugas pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman yang pada tahun 2022 melaksanakanpemeriksaan berkas persyaratan permohonan pendaftaran pertama kali dan playanan memberikan informasi terkait permohonan pendaftaran tanah Ulayat Adat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman. diperlukan inofasi untuk meningkatkan layanan penerimaan permohonan pendaftaran tanah Ulayat Adat dari Masyarakat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman.

Terlepas dari keunggulan layanan HT-el, sistem ini masih belum memberikan hasil yang maksimal, karena para pengguna sangat bergantung pada tersedianya fasilitas jaringaninternet yang stabil, komputer dan printer . Selain itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah pernah menerbitkan sertipikat HT tanpa melalui proses pemeriksaan oleh petugas, HT terbit dengan Surat Permohonan tidak bermaterai. Kejadian tersebut merupakan akibat dari human error karena kurang cermatnya petugas dalam pelayanan. Ada pula berkas yang ditutup dan ditangguhkan karena terdapat unggahan dokumen yang sulit terbaca, unggahan dokumen yang tidak sesuai, inputan akta yang salah, dokumen yang seharusnya bermaterai tetapi tidak bermaterai, namun pengguna layanan lamban dalam merespons untuk melakukan perbaikan sehingga terdapat berkas yang ditutup secara otomatis oleh sistem, kemudian belum tervalidasinya seluruh sertipikat bidang tanah, data siap elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah pertanggal 20 Agustus 2022 adalah 40,37%. Hal tersebut tentu menjadi hambatan untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan pelayananHT-el. Kesiapan dan dukungan dari berbagai pihak juga sangat dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan pelayanan HT-el sehingga dapat memperbaiki citra layanan Kementerian ATR/BPN dan menciptakan kepuasan penerima layanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan pasal 23, Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan, pelaksanaan pengelolaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik, dan pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan di Kantor Pertanahan.

Dalam penyelenggaraan fungsinya , Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang memiliki 6 (enam) Bidang yaitu Bidang Tata Usaha, Bidang Infrastruktur Pertanahan, Bidang Hubungan Hukum Pertanahan, Bidang Penataan Pertanahan, Bidang Pengadaan Tanah, Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan. Salah satu bidang yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang adalah Bidang Seksi Survei dan Pemetaan, yang terdiri dari Subsi Pengukuran dan Subsi Tematik, Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tetang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah badan Pertanahan Nasional dan kantor Pertanahan. Seksi Infrastruktur Pertanahan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran dan pemetaan kadastral, serta survei dan pemetaan tematik.

Dalam Tahap penyusunan Lapooran aktualisasi diharapkan memuat isu aktual yang terdapat pada unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, tidak terkecuali isu yang terdapat pada seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, salah satu isu tersebut yaitu berupa adanya permasalahan yang timbul akibat kurangnya sosialisasi terkait Pengadaan Tanah skala kecil, masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait Pengadaan tanah, sehingga diperlukan solusi yang berdasarkan pada core value nilai-nilai BerAKHLAK. Salah satu bentuk gagasan atau ide Peserta dalam menyelesaikan isu tersebut yaitu dengan melakukan “Pemberian Informasi kepada masyarakat terkait kegiatan Pengadaan tanah skala kecil di Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari.” Penyelesaian isu tersebut diharapkan mampu memberikan hasil yang bermanfaat bagi Instansi dan masyarakat di Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, sehingga permasalahan yang timbul akibat kurangnya pemahaman terkait Pengadaan Tanah Skala kecil dapat dihindari.

Kendala yang peserta identifikasi pada pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa adalah terbatasnya akses informasi masyarakat terkait alur dan persyaratan dari pelayanan tersebut sehingga masyarakat yang belum memahaminya tidak mendapatkan pelayanan yang nyaman dan optimal. Hal ini disebabkan belum adanya media penyampaian informasi yang optimal untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang alur dan persyaratan pengajuan pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Keadaan yang diharapkan adalah masyarakat mendapatkan penyampaian informasi tentang Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang lebih optimal. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, peserta tertarik untuk mengangkat isu “Belum Optimalnya Penyampaian Informasi Tentang Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kepada Masyarakat Di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa” tersebut sebagai bentuk Tugas Aktualisasi. Dengan diangkatnya isu tersebut, hasil yang diharapkan ialah “Optimalisasi Penyampaian Informasi Tentang Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Untuk Kegiatan  Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kepada Masyarakat Di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa”.

Dalam hal isu yang terpilih adalah mengenai belum optimalnya pengelolaan dokumen pencairan anggaran pada Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan atau selanjutnya disebut Pusbang SKATP. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dokumen pencairan belum berjalan secara efektif dan efisien di Pusbang SKATP karena tidak adanya alat kontrol sehingga dibutuhkan media untuk mengintegrasikan semua hal terkait pengelolaan dokumen pencairan anggaran. Sesuai dengan agenda yang terdapat dalam materi Smart ASN, gagasan kreatif yang akan dilakukan adalah dengan membuat dashboard mengenai dokumen pencairan anggaran untuk mengoptimalkan pengelolaan dokumen pencairan anggaran di Pusbang SKATP.

Oleh karena itu sebagaimana yang telah diuraikan diatas, untuk mengatasi permasalahan yang terjadi perlu adanya pembuatan panduan pengisian formulir pada loket Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow yang dikaitkan dengan nilai-nilai dasar ASN Berakhlak, rancangan aktualisasi ini juga berkaitan dengan tugas dan fungsi dari penulis. Berdasarkan beberapa hal tersebut maka penulis menyusun Rancangan Aktualisasi dengan judul “Penyusunan Panduan Pengisian Formulir Melalui Google Drive Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow”

Pihak yang terkait dalam isu ini adalah Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran yang berperan sebagai Pimpinan yang bertanggungjawab untuk memimpin, mengkordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, pegawai sebagai petugas yang mengelola buku tanah harus diberikan tanggung jawab untuk merapikan setiap dokumen warkah yang masuk di ruangan warkah sehingga pemeliharaan data pertanahan tertata dengan rapi dan kedepannya memudahkan dalam bekerja serta dapat mempercepat pelayanan sertipikat elektronik kepada masyarakat dan Analis Hukum Pertanahan berperan untuk melakuakan analisis dan memelihara setiap dokumen pertanahan yang ada. Dengan demikian, berdasarkan data yang telah penulis uraikan diatas dan dalam rangka menerapkan nilai-nilai dasar PNS BerAKHLAK, manajemen ASN dan Smart ASN maka penulis mengambil judul rancangan aktualisasi “Pengoptimalisasian Digitalisasi Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura”.