Di Era yang serba Digital saat ini, komunikasi sangat diperlukan dalam semua aspek kegiatan manusia. Dengan melakukan komunikasi, manusia dapat mengekspresikan gagasan, perasaan, harapan dan kesan pada sesama manusia serta memahami gagasan, perasaan, harapan dan kesan dari orang lain. Komunikasi juga mendorong manusia untuk menciptakan hubungan sosial dalam sebuah kelompok sosial dan memungkinkan terjadinya sebuah feedback (umpan balik).

Media Sosial saat ini telah menjadi trend dalam menyampaikan berbagai informasi. Banyak informasi-informasi terkini yang dapat dengan mudah dan diakses bebas oleh masyarakat luas. Perkembangan penggunaan media sosial di Indonesia sangat berkembang pesat bahkan banyak orang menghabiskan waktu seharian hanya untuk mengakses internet dan media sosial.

Namun belum optimalnya pelayanan pengaduan sengketa dan konflik pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang membuat proses pengaduan belum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kurangnya informasi terkait pelayanan pengaduan sengketa dan konflik pertanahan merupakan salah satu kendala yang dihadapi. Karena belum adanya informasi terkait alur pengaduan sengketa dan konflik pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang sehingga menjadikan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait alur dalam pelayanan pengaduan sengketa dan konflik pertanahan. Hal ini dibuktikan dengan adanya sejumlah pengadu yang dalam melakukan pengaduan adanya kurangnya syarat pengaduan sengketa dan konflik pertanahan yang sedang dihadapi, sehingga untuk pengaduan yang kurang syarat maka 3 akan dikembalikan ke pengadu, tentu hal ini membuat proses pengaduan menjadi lambat dan tidak efektif. Sehingga mengakibatkan banyak pengaduan yang belum terlengkapi berkas persyaratanya namun sudah masuk kepada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang. Dari beberapa permasalahan tersebut, peserta berpendapat perlu melakukan kajian dan aktualisasi tentang “OPTIMALISASI PELAYANAN PENGADUAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN MELALUI MEDIA SOSIAL (INSTAGRAM DAN YOUTUBE) SERTA EX BANNER DAN BROSUR PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG”.

Saat ini, pengelolaan BMN di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal SPPR dilakukan dengan memberikan label yang berisi nomor pada setiap barang. Hal ini dapat menyulitkan dalam proses pendataan, pelacakan dan pengelolaan BMN, karena label dapat rusak,pudar dan terlepas. Di samping itu terdapat kesulitan dalam mengakses informasi tekait barang tersebut dikarenakan tidak semua orang paham akan arti nomor pada label. Dalam kaitannya dengan SMART ASN, pemanfaatan teknologi diperlukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam mengelola BMN. Quick Response Code (QRCode) adalah kode dua dimensi yang memberikan beragam jenis informasi secara langsung dengan menggunakan scan atau pemindaian dengan smartphone. Pemanfaatan QR Code dalam pengelolaan BMN diharapkan dapat mempermudah untuk mendapatkan informasi lengkap dan cepat. Dalam rangka untuk meningkatkan pengelolaan BMN yang lebih baik dan modern, perlu dilakukan inovasi teknologi yang dapat mempermudah pekerjaan ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Oleh karena itu, penulis dalam rancangan aktualisasi ini mengangkat sebuah rancangan untuk mengoptimalisasikan inventaris BMN dengan melakukan pendataan dan penataan BMN menggunakan QR Code.

Berdasarkan Evaluasi Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2014-2019 yang tertuang dalam lampiran Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementrian Agararia dan Tata Ruang 9 Kepala Badan Pertanahan Nasioanal Tahun 2020 -2024, salah satu permasalahan yang dihadapi saat ini adalah lemahnya jaminan kepastian hukum hak masyarakat atas tanah hal ini mencakup validitas data pertanahan dimana masih terdapat banyak residu kegiatan pendaftaran tanah pertama kali seperti masih adanya bidang-bidang tanah yang belum terpetakan dan terintegrasi dengan benar secara digital antara data spasial dan data tekstualnya. Permasalahan seperti ini sering menjadi kendala dalam proses pelayanan pertanahan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar pelayanan dan Pengaturan Pertanahan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, salah satunya adalah pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah, dimana sertipikat tidak dapat divalidasi karena belum terpetakan dan terintegrasi dengan benar.

Salah satu fungsi Badan Pertanahan Nasional adalah melaksanakan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang diatur lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Tujuan pendaftaran tanah sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 adalah : 1. Pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar; 2. Penyediaan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah; dan 3. Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Untuk melaksanakan tujuan pendaftaran tanah tersebut, maka salah satu kegiatannya adalah penyimpanan daftar umum dan dokumen. Daftar umum meliputi peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama. Sedangkan yang dimaksud dokumen adalah dokumen-dokumen yang menjadi dasar pendaftaran tanah sebagai alat pembuktian. Dengan demikian, daftar umum dan dokumen negara tersebut harus senantiasa dijaga keutuhan dan kelayakannya guna menjamin kepastian hukum atas objek dan subjek yang terdaftar pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 196o tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Peserta mengikuti beberapa tahapan kegiatan latihan dasar CPNS antara lain Pelatihan

Dasar CPNS Terpadu yang selanjutnya disebut Blended Learning adalah Pelatihan Dasar

CPNS yang dilakukan dengan memadukan proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas

dengan proses pembelajaran secara daring, Pelatihan Mandiri secara Daring yang

selanjutnya disebut Pelatihan Mandiri adalah pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh

peserta Pelatihan Dasar CPNS secara daring dengan memanfaatkan sistem pembelajaran

yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara, Pelatihan Jarak Jauh yang

selanjutnya disebut Distance Learning adalah pembelajaran kolaboratif antara peserta

Pelatihan Dasar CPNS dan tenaga pelatihan dengan memanfaatkan sistem pembelajaran

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu adanya penataan dengan baik fisik Buku Tanah di dalam ruangan arsip buku tanah dan perlu dilakukan digitalisasi arsip fisik Buku Tanah untuk menunjang kegiatan di tahun yang akan datang dimana Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional akan melakukan proses pelayanan dengan cara sistem elektronik, serta dengan adanya digitalisasi ini akan mencegah dan mengamankan fisik buku tanah yang mengalami kerusakan ataupun hilang. Hal ini berkaitan erat dengan Manajemen ASN dan SMART ASN yaitu menjadi ASN yang dapat memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas serta mampu memahami tentang transformasi digital dan literasi digital dalam memanfaatkan teknologi di masa sekarang. Oleh karena itu pada Laporan Aktualisasi ini, penulis mengangkat judul Optimalisasi Penataan dan Pengarsipan Buku Tanah pada Ruang Warkah Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Adanya penataan dan pengarsipan buku tanah diharapkan dapat semakin mewujudkan inventarisasi dan digitalisasi arsip buku tanah melalui sistem elektronik secara efektif dan efesien.

Kantor Pertanahan Kota Ternate belum tersedia Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT). Kantor Pertanahan Kota Ternate dalam melakukan pemetaan bidang tanah serta pengelolaan hasil pengukuran bidang tanah masih menggunakan citra satelit yang lama, hal tersebut dikhawatirkan menyebabkan masalah tumpang tindih di kemudian hari. Kondisi ini harus diperbaiki karena Kota Ternate khususnya Kelurahan Jati merupakan Kelurahan yang menjadi salah satu dari pusat perekonomian di Kota Ternate. Peserta yang ditempatkan di Seksi Survei dan Pemetaan mencoba untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN dalam beberapa kegiatan yang akan terfomulasi dalam laporan aktualisasi dengan judul Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran menggunakan UAV Tipe Multirotor di Kelurahan Jati, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate.

Rancangan aktualisasi memuat isu permasalahan pada unit kerja, gagasan kreatif yang dapat diusulkan untuk memecahkan isu, tahapan kegiatan, hingga bentuk pengaktualisasian dari kegiatan dalam rangka penyelesaian isu. Dalam penyusunan rancangan aktualisasi ini, penulis mengangkat isu terkait belum adanya pedoman telaah sejawat di ligkungan Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN. Telaah Sejawat sendiri merupakan kegiatan yang dilaksanakan antar Inspektorat di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit. Kegiatan Telaah Sejawat ini merupakan kegiatan baru di Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN, yaitu pelaksanaannya pertama kali dilakukan pada tanggal 6 Juni 2022 sesuai

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional juga mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup memadai dari segi kuantitas dan kualitas, dari segi kuantitas tenaga yang ada cukup mampu untuk melakukan pelayanan publik sementara dari segi kualitas tenaga tersebut mampu untuk mengoperasikan komputer sehingga mendukung upaya percepatan pelayanan secara digital. Penerapan sistem smart ASN di kantor pertanahan kab Kepulauan Selayar diharapkan mampu mengadakan perubahan secara bertahap di bidang layanan pertanahan yang efektif dan efisien. Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan sebuah kabupaten yang mempunyai ciri khas yang berbeda dengan kabupaten lainnya yang ada di Sulawesi Selatan dikarenakan kabupaten tersebut dipisahkan oleh laut. Wilayah kabupaten selayar terdiri atas wilayah daratan dan wilayah kepulauan. Masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami kendala berupa tidak lengkapnya berkas permohonan sehingga membuat masyarakat bolak-balik dalam mengakses layanan pertanahan tersebut. Dengan melihat kondisi geografis dari kabupaten tersebut yang dimana jarak antara ibukota kabupaten dengan kecamatan lainnya saling berjauhan sehingga dibutuhkan sebuah inovasi layanan untuk memudahkan masyarakat yang ada kabupaten kepulauan selayar khususnya yang ada di wilayah kepulauan untuk bisa mengakses layanan pertanahan yang mudah, efektif dan efisien. Dari kondisi itulah sehingga penulis membuat rancangan aktualisasi untuk menerapkan Smart ASN yang berjudul Optimalisasi pelayanan pertanahan berbasis digital menggunakan aplikasi my Iynk di Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar.