Transformasi menuju era digital juga dilakukan terhadap dokumen-dokumen pertanahan yang menjadi salah satu faktor perndukung dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan di era modern. Perubahan yang dilakukan tersebut sebagai bentuk penerapan nilainilai BerAkhlak yaitu berorientasi pelayanan, Akuntabel,kompeten, Harmonis, Loyal, adaptif dan Kolaboratif. Kementerian Agraria dan Tatat Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga pemerintahan yang melakukan pelayanan kepada masyarakat sedang melakukan upaya perubahan khususnya pada perumusan dan pembuatan Surat Keputusan (SK) Secara Baik dan Benar. Surat Keputusan (SK) Penetapan Hak atas Tanah adalah Bagian dari Muatan atau Isi Warkah. Pengertian warkah berdasarkan Pasal 1 angka (12) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) Nomor 3 Tahun 1997 mendefinisikan warkah adalah dokumen yang merupakan pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah.

kurangnya pemahaman masyarakat terkait tata cara pengisian dan halhal apa saja yang harus diperhatikan dalam pengisian berkas-berkas dan syaratsyarat dalam proses permohonan Surat Keputusan pemberian hak atas tanah. Hal ini menyebabkan sering ditemuinya kesalahan dan ketidak lengkapan dalam pengisian formulir yang wajib dilampirkan oleh pemohon. Sehingga petugas mengalami kesulitan dalam mengerjakan berkas permohonan tersebut dan hal ini juga dapat menyebabkan bertambahnya tunggakan pekerjaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau.

Kinerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Agam pada Sub Bagian Tata Usaha yang memproses pengelolaan arsip dokumen keuangan seperti pengarsipan dokumen pencairan anggaran dan dokumen rencana penganggaran masih kurang efektif dan efisien, karena masih menggunakan sistem manual. Dokumen-dokumen tersebut masih dibundel dan disimpan pada sebuah lemari untuk pengarsipan. Proses manual seperti ini sangat menyulitkan pada saat pencarian dokumen-dokumen tersebut yang dibutuhkan segera. Harus melihat buku agenda dan membacanya dengan teliti satu persatu sangat tidak efisien karena membuang waktu, kemudian dokumen-dokumen ini juga sangat rentan untuk rusak, robek, bahkan hilang. Kurangnya kesadaran sumber daya manusia akan pentingnya pengelolaan arsip dokumen khususnya dokumen keuangan, maka berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan arsip dan penemuan kembali arsip. Berdasarkan permasalahan pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tersebut, maka sangat dibutuhkan perubahan dalam pengelolaan arsip yang efektif, efisien, cepat, dan mudah.

Berdasarkan hasil observasi penulis selama ditempatkan pada instansi tempat penulis bekerja, pengelolaan BMN yang terdapat pada Pusdatin masih belum optimal. Hal ini dikarenakan proses penggunaan tools manajemen aset masih belum dilakukan secara menyeluruh. Hal ini sangat disayangkan karena tidak mencerminkan nilai-nilai SMART ASN yang dimana seorang ASN harus memiliki kemampuan dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pengelolaan BMN menggunakan dua tools yang berbeda dapat menyebabkan data-data BMN yang ada menjadi tercecer atau bahkan rentan mengalami kerusakan dan kehilangan data.

Penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pertanahan yang efektif dan efisien. Kantor Pertanahan sebagai penyelenggara pendaftaran tanah masih menemui  kendala dalam proses pemberian layanan. Berdasarkan hasil pengamatan pada unit kerja penulis yakni pada Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, penulis menemukan kurang optimalnya kegiatan layanan pendaftaran tanah pertama kali hak milik perorangan. Penulis menemui beberapa berkas pendaftaran tanah pertama kali hak milik perorangan yang dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi. Dari berkas permohonan yang telah didaftar dan diterima penulis, yaitu sejumlah 22 berkas, 16 berkas lolos untuk dibuatkan risalah dan konsep Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dan 6 berkas sisanya dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat selaku pemohon mengenai kelengkapan berkas dan contoh pengisian formulir permohonan. Perlu suatu gagasan agar masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan informasi mengenai kelengkapan berkas dan contoh pengisian formulir permohonan pendaftaran tanah pertama kali hak milik perorangan.

Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Ambon dalam melakukan pengarsipan masih dengan system pengolahan konvensional yang bertumpu pada dokumen berbasis kertas. Dengan masih menggunakan cara pengarsipan konvensional menyebabkan tertumpuknya arsip baru dengan yang lama, kurang menjamin keamanan data dan informasi yang ada didalamnya, sulit di temukan arsip saat ingin diperluka.  Dari latar belakang tersebut penulis mengambil judul “Penataan Arsip Secara Digital Menggunakan Google Drive Pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Ambon” guna meningkatkan efisiensi penyimpanan dan aksesibilitas arsip ketika diperlukan.

Berdasarkan hasil kuesioner yang dilakukan oleh penulis terhadap peserta bimbingan teknis secara acak, didapatkan sebanyak 30 persen peserta yang menguasai seluruh materi dan 70 persen sisanya hanya menguasai sebagian materi. Oleh karena itu diperlukan suatu bahan ajar yang interaktif yang terintegrasi dengan google drive, googlr classroom dan youtube sebagai penerapan pilar literasi digital yaitu Cakap Bermedia Digital (Digital Skill) dan Aman Bermedia Digital (Digital Safety), dimana peserta dapat mempelajarinya secara mandiri setelah kegiatan bimbingan teknis berakhir. Diharapkan penulis dapat berkontribusi mewujudkan alternatif untuk memecah isu terpilih dengan gagasan yang ada, guna kelancaran dan menjaga kualitas output kegiatan PTPR melalui Optimalisasi Kegitan Bimbingan Teknis PTPR.

menemukan isu utama melalui pengamatan penulis dan rekan kerja di unit kerja penulis. Isu tersebut adalah belum efektifnya pengelolaan pendistribusian persediaan non blanko di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun dampak yang mampu ditimbulkan oleh isu tersebut adalah pencatatan persediaan yang kurang reliabel, keadaan persediaan yang menjadi usang, dan berpotensi memicu fraud. Pihak – pihak yang akan terkena dampak apabila isu tersebut tidak diselesaikan adalah adalah kuasa pengguna barang, pejabat pengurus persediaan, bidang/bagian terkait, dan bendahara bidang/bagian terkait. Oleh karena itu, penulis menggagaskan satu gagasan untuk menyelesaikan isu tersebu, yakni membuat draft SOP dan melakukan sosialisasi terkait pendistribusian persediaan non blanko. Adanya sosialisasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan ASN yang ada di instansi tempat penulis bekerja, terkait dengan pendistribusian persediaan non blanko yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Gagasan pemecah isu tersebut nantinya akan diterapkan dengan berpedoman pada nilai-nilai dasar ASN dan nilai-nilai instansi terkait.

Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Sengketa dan Konflik merupakan salah satu kegiatan di Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, kegiatan ini merupakan salah satu program pemerintah dalam menunjang reforma agraria. Oleh karena itu, perlunya kematangan perencanaan dalam kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Sengketa dan Konflik. Kegiatan ini juga merupakan amanat dari TAP MPR IX/2001 khususnya pasal 6 ayat (1.d) yang menyatakan bahwa untuk merumuskan Arah Kebijakan Pembaruan Agraria perlu diselesaikannya konflik-konflik yang berkenaan dengan sumberdaya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik dimasa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum. Dalam proses penerbitan sertipikat hak atas tanah sering terjadi perbenturan kepentingan. Banyaknya keberatan/gugatan yang diajukan oleh masyarakat atas kepemilikan hak yang didaftarkan menjadi potensi permasalahan besar dimasa mendatang. Untuk mengantisipasi hal tersebut, terhadap keberatan/gugatan atas  penerbitan sertipikat hak atas tanah tersebut diperlukan respon yang cepat dalam penangananya.

Di era modern seperti sekarang ini, arsip membutuhkan pembaruan dalam hal

pengelolaan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Salah satu

pembaruan tersebut yakni Pengelolaan arsip berbasis digital. Pengelolaan arsip berbasis

digital adalah mengubah bentuk arsip konvensional ke dalam bentuk elektronik atau digital.

Pengelolaan arsip berbasis digital dilakukan sebagai upaya penyelamatan informasi untuk

masa yang akan datang.

Oleh karena itu melalui Aktualisasi ini diharapkan Tata Kelola Pengarsipan Kegiatan

Inventarisasi Tanah Kritis Pada Bidang Penataan dan Pemberdayaan dapat tertata dengan

baik dan tersimpan dalam bentuk digital.