Perlunya kegiatan sosialisasi diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memberikan keterangan yang benar saat pengambilan sampel dalam pembuatan zona nilai tanah dan pembaruannya sehingga data sampel yang diambil bukan hanya menjadi outlier seperti pada pengambilan sampel yang dilakukan pada periode sebelumnya, dikhawatirkan sekumpulan bidang mendorong harga tanah ke atas yang mencerminkan harga yang tidak wajar karena tidak adanya sampel pembanding akibat sampel outlier. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat mengenai pentingnya Peta Zona Nilai Tanah, padahal Peta Zona Nilai Tanah memiliki banyak pengaruh pada masyarakat sebagai penentuan tarif dalam pelayanan pertanahan, referensi masyarakat dalam transaksi, penentuan ganti rugi pengadaan tanah, inventori nilai aset publik maupun aset masyarakat, monitoring nilai tanah dan pasar tanah, dan referensi penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk PBB. maka dari itu diperlukan adanya kegiatan penyebaran informasi kepada masyarakat agar lebih mengetahui pentingnya Peta Zona Nilai Tanah. dengan masyarakat mengetahui pentingnya Peta Zona Nilai Tanah, maka masyarakat akan terbuka dalam memberikan data untuk sampel peta Zona Nilai Tanah sehingga bisa menghasilkan data yang akurat atau menunjukkan harga yang sebenarnya di lapangan.

Sebagai wujud aktualisasi dari pelaksanaan habituasi tersebut, maka penulis mengangkat isu yang telah dilakukan identifikasi, tapisan, analisis berdasarkan kondisi yang terjadi di satuan kerja penulis saat ini yaitu “Kurang lengkapnya persyaratan berkas permohonan pengecekan sertipikat secara elektronik yang diajukan oleh PPAT pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar”. Dalam mewujudkan layanan prima dan melakukan perbaikan untuk menyesuaikan diri menghadapi perubahan digital maka dilakukan percepatan layanan pertanahan dengan gagasan yang sudah dihasilkan yaitu sistem pengecekan sertipikat secara elektronik, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat kendala dan hambatan sehingga perlu adanya solusi untuk mengatasi permasalahan yang pernah terjadi. Kemudahan untuk pengecekan sertipikat hak atas tanah secara elektronik sangat meringankan pekerjaan PPAT, namun pada perjalanan pengecekan sertipikat hak atas tanah yang dilakukan secara elektronik, terdapat permasalahan pada kelengkapan persyaratan pengecekan yang dikirimkan PPAT. Permasalahan dari pengecekan sertipikat hak atas tanah secara elektronik seperti berupa kurangnya persyaratan pengecekan sertipikat oleh PPAT dan tata cara penggunaan layanan pertanahan dalam pengecekan sertipikat elektronik belum maksimal karena PPAT seringkali mengabaikan hasil yang harusnya diperbaiki dalam kekurangan pengecekan sertipikat elektronik sehingga Kantor Pertanahan tidak memiliki tunggakan berkas.

Namun dalam prakteknya masih terdapat kendala sehingga menghambat dalam proses penanganan pengaduan sengketa pertanahan, Direktorat Penanganan Sengketa Pertanahan belum mempunyai database dokumenen pengaduan sengketa pertanahan yang dimana semua data informasi terkumpul pada aplikasi e-office. Aplikasi e-office sebagai aplikasi media administrasi persuratan kiranya belum maksimal yang dimana terkadang server pada aplikasi e-office masih down dan tidak dapat diakses dengan baik, hal ini akan menyebabkan data yang dibutuhkan segera oleh pimpinan sebagai bahan penanganan dan evaluasi menjadi terhambat. Dalam aktualisasi ini dilakukan Optimalisasi database dokumen pengaduan melalui gagasan menggunakan alat bantu Microsoft access  untuk mempermudah dalam mengakses database dokumen penanganan pengaduan. Dengan dilakukan optimalisasi menggunakan alat bantu Microsoft access diharapkan nantinya penanganan pengaduan pada Direktorat Penanganan Sengketa Pertanahan menjadi lebih terukur dan tepat waktu dalam menyelesaikan sengketa pertanahan.

Sebagai seksi yang menangani sengketa, konflik dan perkara pertanahan, tentu saja membutuhkan dokumen pendukung pada saat proses penyelesaian kasus. Banyaknya kasus pertanahan yang masuk pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto mengakibatkan banyaknya jumlah dokumen yang harus disimpan pada ruang Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Keterbatasan ruang penyimpanan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa menyebabkan penyimpanan warkah dan dokumen pendukung belum tertata rapi dan banyak yang rusak. Selain itu, belum adanya klarifikasi penyimpanan sesuai tahun dan peruntukannya, serta belum adanya register sengketa, konflik dan perkara yang masih dilakukan secara manual. Oleh sebab itu, dalam penyusunan rancangan aktualisasi ini Penulis mengangkat isu mengenai “Pengelolaan Digitalisasi Arsip Sengketa dan Konflik Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022”.

Dalam hal tugas Subdirektorat Pemeliharaan Hak Atas Tanah dan Ruang khususnya mengenai penyajian informasi serta didukung dengan observasi Penulis selama kurang lebih 3 (tiga) bulan bertugas, Penulis melihat bahwasannya seringkali masyarakat (pengadu) datang untuk berkonsultasi mengenai Izin Peralihan Hak dan Hak Tanggungan Elektronik. Selain itu pada tanggal 25 April 2022 terbit Petunjuk Teknis Nomor 3/Juknis-HK.02/IV/2022 Tentang Layanan Pengecekan Sertipikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Secara Elektronik. Dengan demikian Penulis menarik beberapa isu yang kemudian akan diidentifikasi sehingga menghasilkan satu core issue/isu prioritas. Penulis akan melakukan analisis dan menentukan gagasan pemecah isu, untuk kemudian dilakukan aktualisasi dalam masa habituasi di Subdirektorat Pemeliharaan Hak Atas Tanah dan Ruang.

Jika dilihat dari yang kondisi saat ini, terdapat isu prioritas yaitu Pemahaman yang Belum Merata terhadap Standarisasi Basisdata Spasial Penatagunaan Tanah dalam Pembuatan Data Spasial Penatagunaan Tanah. Hal tersebut dibuktikan dengan data-data yang diterima tidak sesuai dengan Standarisasi Penatagunaan Tanah. Kondisi ini sering terjadi dan masih belum mendapatkan solusi secara tepat. Salah satu penyebab terjadinya ketidaksesuaian data ini ialah dikarenakan setiap Kantor Pertanahan masih menggunakan kebijakan masing-masing yang berbeda dengan Standarisasi Basisdata Penatagunaan Tanah. Oleh sebab itu, penulis merancang Gagasan Alternatif yaitu dengan cara “Digitalisasi Standarisasi Basisdata Spasial Penatagunaan Tanah dengan Pembuatan Buku Saku Digital yang Dapat Diakses Oleh User Secara Online”. Dalam menentukan Gagasan Alternatif yang diangkat dalam merencanakan aktualisasi ini, keterkaitannya dengan mata pelatihan yakni Smart ASN.

Berdasarkan data dan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis di unit kerja, yakni Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur maka ditemukan beberapa isu yang menjadi permasalahan antara lain: 1) Durasi Pelayanan Pengecekan Sertifikat Online yang belum sesuai SOP 2) Adanya Residu PTSL Yang Belum Terselesaikan 3) Belum optimalnya pengelolaan buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar. Setelah mengindentifikkasi isu-isu di atas, selanjutnya dilakukan analisis lanjutan pada isu-isu tersebut. Analisis dilakukan untuk menetapkan kriteria isu dan kualitas isu sehingga mendapatkan kualitas isu yang paling tepat untuk diijadikan bahasan dalam laporan aktualisasi. Berdasarkan hasil analisis isu,maka diperoleh peringkat kelayakan dari isu-isu yang telah ditemukan. Isu yang menduduki peringkat pertama atau core isu yang perlu dipecahkan solusinya adalah “Belum Optimalnya Pengelolaan Buku Tanah Di Kantor Pertanahan Blitar”, serta memunculkan gagasan yang dapat menyelesaikan isu tersebut, yang dapat benar-benar dilaksanakan pada masa aktualisasi penulis sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Selain perihal pengembalian berkas terdapat berkas pengaduan yang dilimpahkan ke Unit Direktorat Jenderal lain dimana menurut data rekapan Spreadsheet Direktorat Penanganan Sengketa Pada Tahun 2021 terjadi Pelimpahan dari Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ke Unit kerja lain sebanyak 114 Berkas dan pada tahun 2022 sampai dengan bulan Juli terdapat 88 Pelimpahan Berkas karena bukan kasus yang tetapi suratnya secara jelas ditujukan kepada Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan dan/atau Direktorat Penanganan Sengketa Pertanahan yang menunjukkan adanya informasi yang tidak didapat oleh masyarakat mengenai pengaduan jenis apa yang ditujukan kepada Direktorat Penanganan Sengketa Pertanahan. contohnya berkas perihal pelayanan pertanahan yang merupakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah yang menyebabkan terdapat pelimpahan berkas dari satu dirjen ke dirjen lain yang menyebabkan proses penanganan berkas tersebut memakan waktu lama. Pengetahuan mengenai prosedur pengaduan dan format formulir pengaduan bagi masyarakat menjadi penting sebagai sarana cek mandiri untuk masyarakat itu sendiri apakah pengaduan mereka sudah tepat dan lengkap untuk diajukan dan ditindak lanjuti oleh Direktorat Penanganan Sengketa Pertanahan sehingga tidak perlu menghabiskan waktu dan tenaganya untuk sering datang guna bertanya-tanya mengenai surat pengaduannya karena kurangnya informasi yang jelas mengenai prosedur pengaduan.

Pada pelaksanaan aktualisasi ini, penulis membuat aktualisasi dengan isu yang ada di Subdirektorat Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah Wilayah II, yaitu “ Belum Optimalnya Kegiatan Perencanaan Konsolidasi Tanah”. Isu ini penulis ambil karena minat masyarakat merupakan kunci dalam pengerjaan kegiatan konsolidasi tanah. Kegiatan konsolidasi tanah harus mencapai kesepakatan masyarakat minimal sebesar 60% dari total masyarakat peserta kegiatan. Keminatan masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan dari beberapa program dan kegiatan yang ada pada Subdirektorat Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah Wilayah II.

Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 telah melaksanakan amanat dari peraturan diatas dengan memulai proses digitalisasi warkah GU yang disimpan di Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan. Namun dokumen elektronik GU hasil digitalisasi belum dapat secara optimal dimanfaatkan oleh para pegawai. Hal ini terlihat dari masih menggunakannya metode manual untuk melakukan pencarian warkah sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk menemukan warkah dan akan berimbas pada kualitas pelayanan yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Hal ini tentu dapat diperbaiki lagi dengan membuat sistem pengelolaan basis data warkah GU yang diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan dokumen elektronik warkah GU yang sudah dimiliki. Rancangan aktualisasi ini bertujuan untuk membantu proses optimalisasi dalam pemanfaatan, pemeliharaan, dan pencarian warkah GU sehingga diharapkan terjadi peningkatan kualitas  pelayanan khususnya pada Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1.