|
Monday, 27 February 2023, 9:12 AM
|
Ilham Hafiz Quran
|
Ilham_Hafiz_Quran_G4A28K2_Laporan_Akhir.pdf
|
10 October 2022
|
Dalam laporan ini membahas nilai-nilai dasar PNS yang meliputi: berorentasi
pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaktif, kolaboratif yang mendasari
dalam pelaksanaan aktualisasi. Melalui aktualisasi CPNS diharapkan mampu membuat
sebuah penyelesaian isu yang terjadi pada unit kerja dengan membuat tahapan-tahapan
kegiatan. Dalam tahapan-tahapan kegiatan ini harus berdasarkan nilai-nilai dasar PNS
dengan demikian CPNS akan terbiasa dan terinternalisasi nilai-nilai dasar PNS tersebut
dalam pelaksanaan kedudukan dan peran ASN saat melakukan tugas pada unit kerja
masing-masing
Pada saat ini di seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan
Kabupaten Magetan penginputan dan penyimpanan data yuridis pendaftaran tanah
pertama masih dilakukan secara manual dan belum ada penyimpanan khusus untuk
menyimpan data tersebut. Dimana penulis mengangkat dalam tugas aktualisasi tersebut
demi terciptanya kerja yang efektif dan efisien demi pelayanan masyarakat yang
profesional dan beritegritas.
|
DIGITALISASI BERKAS FILE DATA YURIDIS PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAGETAN
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXVIII
|
|
|
Monday, 27 February 2023, 9:23 AM
|
Johnathan Pahatur Sormin
|
2. Johnathan Pahatur Sormin - Laporan Final.pdf
|
30 September 2022
|
Namun dalam implementasinya masih banyak mitra kerja BPN dalam hal ini PPAT yang
melanggar ketentuan diatas yang melebihi batas waktu pendaftaran APHT. Peran Kantor
Pertanahan untuk melakukan pembinaan kepada PPAT yang melanggar peraturan tersebut
belum berjalan secara maksimal seperti tidak adanya sanksi yang diberikan bahkan Kantor
Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu telah membuat suatu kebijakan untuk PPAT yang
telah melanggar tersebut untuk membuat Surat Pernyataan Keterlambatan Mendaftar
APHT dengan disertai alasan yang jelas. Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu
pun masih terdapat PPAT yang melampirkan Surat Pernyatan Keterlambatan Mendaftar
APHT tanpa disertai alasan/ kronologis yang jelas bahkan banyak yang tidak melampirkan
Surat Pernyataan tersebut.
Atas permasalahan tersebut diatas, tentunya memicu CPNS untuk dapat berpartisipasi
melakukan perubahan-perubahan dengan ide-ide kreatif guna mengatasi permasalahan
diatas. Pemanfaatan teknologi tentunya menjadi prioritas utama dalam mengembangkan
gagasan pemecahan isu, karena hal ini selaras dengan pembelajaran materi Smart ASN dan
Manajemen ASN yang didapatkan penulis ketika mengikuti pelatihan dasar pada agenda 3
(tiga). Pemanfaatan teknologi merupakan wujud kapasitas digital skill (kemampuan digital)
dan digital culture (budaya digital) demi meningkatkan kualitas penyelenggaraan
pelayanan publik sekaligus menjadi ASN yang professional. Untuk itu penulis sebagai
peserta latsar CPNS mengusulkan alternatif penyelesaian isu tersebut berupa Optimalisasi
Penerapan Surat Pernyataan Keterlambatan Mendaftar Akta Pemeberian Hak
Tanggungan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022. Output
kegiatan aktualisasi peserta CPNS nanti berupa formulir baku yang dapat diunggah melalui
group WhatsApp Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu bersama seluruh PPAT di
Tanah Bumbu dan pelayanan informasi dan/atau penyuluhan melalui akun Instagram
Kantor Pertanahan Tanah Bumbu.
|
OPTIMALISASI PENERAPAN SURAT PERNYATAAN KETERLAMBATAN MENDAFTAR AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXVIII
|
|
|
Monday, 27 February 2023, 9:26 AM
|
Kandi Surya Pertiwi
|
LAPORAN AKTUALISASI BA - KANDI SURYA PERTIWI.pdf
|
10 October 2022
|
Rancangan Aktualisasi ini dibuat berdasarkan isu/permasalahan yang terjadi di unit kerja
penulis dalam hal ini pada Seksi Penetapan dan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan
Kabupaten Gresik, antara lain kurangnya animo masyarakat dalam mengikuti program
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Kurang optimalnya penyelesaian layanan
Hak Guna Bangunan (HGB), dan Kurang optimalnya manajemen pengarsipan buku tanah
dan surat ukur. Berdasarkan isu/permasalahan tersebut, selanjutnya Penulis akan
menjabarkan isu-isu diatas, menapis isu dan menentukan isu prioritas, menganalisis isu, dan
memberikan alternatif penyelesaian.
|
Optimalisasi Pelaksanaan Sosialisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Melalui Media Sosial Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXVIII
|
|
|
Monday, 27 February 2023, 9:30 AM
|
LUQMAN HAKIM
|
Laporan Aktualisasi Final Luqman Hakim.pdf
|
3 October 2022
|
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh penulis sebelumnya, maka
ditemukan beberapa isu yang menjadi permasalahan di unit kerja, pada Seksi
Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri Provinsi
Jawa Timur, antara lain terkait dengan kurangnya kedisipilan waktu kerja pegawai
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, Kurang optimalnya pengarsipan
warkah buku tanah dan surat ukur, serta rendahnya kualitas data bidang tanah
terdaftar (K4) pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dari
tiga permasalahan tersebut, yang paling urgen untuk dilaksanakan adalah
melakukan Optimalisasi atau peningkatan kualitas data peta terdaftar (K4) dalam kegiatan PTSL untuk kepastian objek hak atas tanah. Hal ini dilatarbelakangi
dengan kondisi rendahnya kualitas data KW 4, KW 5 dan KW 6 di wilayah kajian
yaitu Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri yang berdampak
pada terhambatnya perwujudan desa/kelurahan lengkap di desa tersebut. Dengan
demikian, maka tulisan ini dibuat untuk dapat lebih lanjut menjabarkan isu-isu
tersebut, yang dalam tulisan ini mengangkat isu mengenai rendahnya kualitas
bidang tanah terdaftar (K4) pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
(PTSL), serta memunculkan gagasan yang dapat menyelesaikan isu tersebut, yang
dapat benar-benar dilaksanakan pada masa aktualisasi penulis sebagai Calon
Pegawai Negeri Sipil.
|
OPTIMALISASI KUALITAS DATA BIDANG TANAH TERDAFTAR (K4) PADA KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) ( Di Desa Rembang Kecamatan Ngadiluwih kabupaten Kediri)
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXXIII
|
|
|
Monday, 27 February 2023, 9:35 AM
|
Meilinda Muslimah
|
LAPORAN AKTUALISASI MEILINDA MUSLIMAH_G4A28K1.pdf
|
3 October 2022
|
Moderenisasi pada zaman ini dapat menjadi manfaat sebagai peningkatan
kefisienan dan keefektifitasan dalam kinerja pegawai sehingga teknologi digital dapat
menjadi solusi dari masalah pendataan yang dahulunya manual sehingga dapat beralih
menggunakan sistem digital agar lebih akurat, cepat, dan tertata. Dari hal tersebut
dapat mendukung upaya mewujudkan Smart Governance. Pada rancangan aktualisasi
ini penulis menemukan isu utama yang terjadi di unit kerja Seksi Pengadaan Tanah
3
dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala yaitu tidak
terorganisirnya penyimpanan data terkait Tanah Pemerintah dengan hal tersebut
perlunya dilakukan perubahan dari sekala kecil yaitu dengan membuat
“PENGELOLAAN DATA BASE TANAH PEMERINTAH DI KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN BARITO KUALA (KELURAHAN
MARABAHAN KOTA DAN ULU BENTENG)”
|
PENGELOLAAN DATA BASE TANAH PEMERINTAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO KUALA (KELURAHAN MARABAHAN KOTA dan ULU BENTENG)
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXVIII
|
|
|
Monday, 27 February 2023, 9:38 AM
|
Mochamad Thufall Adjie Prasetyo
|
Laporan Final Aktualisasi_Mochamad Thufall Adjie Prasetyo.pdf
|
30 September 2022
|
Penyimpanan dokumen-dokumen tersebut bertujuan untuk digunakan pada
pemeliharaan data pendaftaran tanah apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data
yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar seperti, pemecahan, pemisahan dan
penggabungan bidang tanah. Selain itu juga pada pekerjaan PTSL dibutuhkan dokumendokumen tersebut seperti surat ukur dan buku tanah yang digunakan dalam pekerjaan
pemetaan K4 (kluster 4) dan juga deklarasi desa lengkap. Oleh karena itu dibutuhkan
2
tempat penyimpanan yang memadai dan dokumen-dokumen tersebut tertata secara rapi.
Untuk memudahkan dalam hal pencarian dokumen, diperlukan pembuatan sebuah
database yang didalamnya memuat data-data mengenai informasi dari dokumen-dokumen
tersebut serta informasi mengenai posisi dari dokumen tersebut.
Dari hal tersebut peserta mengajukan rancangan untuk diaktualisasikan dalam bentuk
“Pembuatan Database Management System Untuk Pengarsipan Data Dokumen Fsisik
Surat Ukue Di Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban”.
|
PEMBUATAN DATABASE MANAGEMENT SYSTEM UNTUK PENGARSIPAN DATA DOKUMEN FISIK SURAT UKUR DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXVIII
|
|
|
Monday, 27 February 2023, 9:42 AM
|
Mohamad Zulham Paramata
|
Laporan Final Moh. Zulham Paramata.pdf
|
9 October 2022
|
Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan
secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah diseluruh wilayah
Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya
yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data
yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk
keperluan pendaftarannya. Namun demikian ternyata progam PTSL masih
banyak menemui kendala didalam masyarakat sehingga menimbulkan
tunggakan pada program tersebut. Dari data rekapan kantor Pertanahan
Kabupaten Gorontalo Utara masih terdapat sebanyak 1228 tunggakan PTSL
dari tahun 2017 – 2021. Beberapa penyebab munculnya tunggakan yaitu
berkas belum lengkap, belum di tanda tangan kepala desa, tidak hadir saat
penyerahan, pending pengukuran terkait batas, surat tanah di Bank, dan
rincian permasalahan lainnya. Sehingga menghambat proses pendaftaran
dan laju kegiatan PTSL. Sehingga dalam pelaksanaannya, isu ini harus
segera diselesaikan sehingga PTSL meningkatkan efektifitas pelaksanaan
progam PTSL. Isu tersebut jika dikaitkan dengan dengan agenda III dengan
manajemen ASN yaitu kewajiban ASN untuk menyelesaikan rincian
permasalahan terkait pendaftaran tanah sebagai bentuk tanggungjawab dan
kewajiban ASN.
|
OPTIMALISASI PENGELOLAAN WARKAH DALAM UPAYA MENUNJANG PERBAIKAN KUALITAS LAYANAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GORONTALO UTARA
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXVIII
|
|
|
Monday, 27 February 2023, 9:46 AM
|
Muhammad Iedham Malik
|
LA Iedham Final.pdf
|
10 October 2022
|
Isu yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo salah
satunya adalah belum optimalnya pengumpulan data IP4T, Sket dan
Gambar di Desa Dawuhan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo.
Menurut jadwal kegiatan DIP4T mengenai pengumpulan data seharusnya
selesai pada bulan Juni, akan tetapi hingga saat ini pengumpulan data
belum mencapai 100 persen. Ini terjadi karena beberapa hal seperti
jumlah pembantu desa yang tidak sesuai dengan SK Tim Pembantu Desa
dan pengerjaan DI dan peta kerja secara analog. Hubungan isu ini dengan
mata pelatihan Agenda III mengenai Smart ASN dalam hal ini adalah
belum diterapkannya digital skill secara optimal.
|
PENGGUNAAN APLIKASI Smart PTSL UNTUK PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DI DESA DAWUHAN KECAMATAN SUBOH KABUPATEN SITUBONDO
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXVIII
|
|
|
Monday, 27 February 2023, 9:54 AM
|
Muhammad Maulana Syafitri
|
Laporan Final Aktualisasi_Maulana S_G4A28K2.pdf
|
3 October 2022
|
Dalam pelaksanaannya penyelenggaraan pendaftaran pertanahan melalui
Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional baru mencapai ± 44
juta bidang tanah dari ±125 juta bidang tanah yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Minimnya pencapaian tersebut menjadi latar belakang Pemerintah Negara
Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria TataRuang/Badan Pertanahan Nasional
melakukan upaya untuk mempercepat pendaftaran tanah sehingga jumlah bidang
tanah yang terdaftar dapat bertambah dengan berbagai program/proyek. Salah satu
program terkini ialah Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap yang selanjutnya disebut
(PTSL) dengan target tahun 2024 sebanyak 125 juta bidang tanah bisa terdaftar
seluruhnya. Mengingat target tersebut cukup besar dan bukanlah pekerjaan yang mudah, kegiatan PTSL tak lepas dari berbagai hambatan, antara lain regulasi seperti halnya
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyebutkan pengumuman
penerbitan sertifikat selama 30 hari, sehingga target tersebut tidak tercapai. Untuk
menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi sertifikat yang diterbitkan
melalui program PTSL, serta untuk mengurangi sengketa tanah di kemudian hari, Kementerian Agraria Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional menyempurnakan
berbagai perangkat peraturan/dasar hukum tertulis, yang lengkap dan jelas, sumber
daya manusia ditingkatkan, sarana dan prasarana diperbanyak kualitas dan
kuantitasnya, segi pembiayaan diperluas, adanya koordinasi antar lembaga di luar
BPN. Secara normatif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai
sarana memberi kemudahan dan percepatan dalam pendaftaran tanah seluruh
Indonesia.5
|
INVENTARISASI BERKAS RESIDU PTSL TAHUN 2017 KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASI
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXVIII
|
|
|
Monday, 27 February 2023, 9:58 AM
|
Muhammad Rizky Aufananto
|
LAPORAN AKTUALISASI FINAL - MUHAMMAD RIZKY AUFANANTO - G4A28K4.pdf
|
3 October 2022
|
Hal ini menuntut kepekaan terhadap kondisi dan situasi lingkungan tempat
bekerja untuk mengidentifikasi isu-isu apa saja yang saat ini terjadi dan berkembang
serta perlu untuk diubah melalui proses aktualisasi dan habituasi. Rancangan
aktualisasi ini merupakan hasil pengolahan isu sesuai pemahaman dari kompetensi
dan nilai-nilai yang telah diajarkan sehingga mendapatkan gagasan pemecahan isu.
Selama 3 (tiga) bulan Penulis melaksanakan penugasan di Subdirektorat Konflik
Kelompok Masyarakat dan Tanah Ulayat Pada Direktorat Pencegahan dan
Penanganan Konflik Pertanahan, ditemukan beberapa isu berdasarkan hasil diskusi
bersama mentor dan rekan kerja di Unit kerja penulis diantaranya adalah sebagai
berikut:
1. Belum Optimalnya Registrasi dan Penyimpanan Data Pengaduan Penanganan
Konflik Pertanahan Dengan Pokok Permasalahan Yang Sama;
2. Minimnya layanan informasi terkait mekanisme dan format formulir pengaduan
permasalahan pertanahan kepada pengadu;
3. Belum Optimalnya Penjadwalan Agenda Kegiatan Dalam Rangka Pencegahan
dan Penanganan Kasus Pertanahan
Berdasarkan berbagai isu-isu aktual yang menjadi permasalahan dalam unit
kerja tersebut, selanjutnya dilakukan analisa penetapan core issue menggunakan
metode USG (urgency, seriousness, dan growth) dan mencarikan solusi pemecahan
masalah dalam meningkatkan mutu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh unit
kerja.
|
OPTIMALISASI PENGGUNAAN GOOGLE DRIVE DAN GOOGLE SHEET DALAM REGISTRASI DAN PENYIMPANAN DATA PENANGANAN KONFLIK PERTANAHAN DENGAN POKOK PERMASALAHAN YANG SAMA PADA TAHUN 2022 DI SUBDIKREKTORAT PENANGANAN KONFLIK KELOMPOK MASYARAKAT DAN TANAH ULAYAT
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXXIII
|
|