buku tanah merupakan komponen yang sangat penting dalam administrasi pertanahan. Dalam pelaksanaannya, para staf dan petugas yang bertugas di dalam Seksi II Penetapan Hak dan Pendaftaran mendapatkan permasalahan umum yang biasa ditemukan yaitu sulitnya mencari buku tanah yang belum tersimpan dan tertata dengan baik, terutama belum adanya informasi/petunjuk mengenai lokasi, nomor-nomor buku tanah dalam sebagian besar cover bundle buku tanah. Selain itu, keterbatasan tempat/ruang penyimpanan arsip buku tanah menjadi hambatan lain dalam sukarnya sulitnya mencari buku tanah tersebut. Keterkaitan dengan substansi materi agenda 3 adalah dalam pelaksana kebijakan publik dan pelayan publik, bahwa kelancaran pelayanan administrasi pertanahan termasuk dari pelaksana kebijakan publik dan merupakan bagian dari pelayanan publik.

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.16 Jenis-jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut dapat dipilih baik oleh para pelaku bisnis maupun masyarakat pada umumnya untuk menyelesaikan persengketaan perdata yang mereka alami.

banyaknya berkas masih tidak dilakukan penataan kearsipannya. Berkas-berkas yang penting yang masih dijadikan sebuah dokumen yang tidak layak pakai yang hanya disimpan pada Map atau dibiarkan begitu saja di atas tempat kerja yang dapat mengakibatkan kehilangan dan memberikan dampak yang mengakibatkan berkas sulit diketahui keberadaanya yang akhirnya dapat membingungkan jika suatu saat berkas-berkas tersebut diperlukan. Sesungguhnya berkas yang nantinya sangat diperlukan oleh pegawai khususnya Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN maupun seluruh pegawai dalam melakukan pelaporan atau akan adanya pemeriksaan terhadap pelaporan oleh Intansi-instansi terkait. Diharapkan dengan Pemanfaatan google drive untuk pengarsipan dokumen keuangan di Sub Bagian Keuangan dan BMN Kantor Wilayah BPN Prov Sulut, dapat menjadikan penataan yang efektif dan efisien.

Berdasarkan misi Kementerian ATR/BPN yang kedua kantor pertanahan kota samarinda melakukan banyak inovasi digital untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan dibidang pertanahan yaitu dengan adanya layanan pintar BPN Tanpa Tatap Muka. Inovasi ini dilakukan karena banyaknya pemohon yang tidak mengetahui secara pasti terkait persyaratan dalam pengurusan sertifikatnya, sehingga membuat pemohon berulang kali datang ke Kantor Pertanahan Kota Samarinda hanya untuk melengkapi berkas.  Pemanfaatan layanan pintar BPN Tanpa Tatap Muka di Kantor Pertanahan Samarinda belum optimal. Layanan ini hanya dimanfaatkan untuk pengiriman berkas secara digital dari masyarakat ke kantah kota samarinda. Belum adanya 2 sarana informasi terkait bidang tanah yang dimiliki masyarakat yang membuat kurangnya transparansi informasi oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda

Belum tersedianya media informasi mengenai alur serta syarat pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar. Kedua, karena lokasinya yang jauh dan syarat yang menurut masyarakat memberatkan membuat mereka mengurungkan niat untuk mendaftarkan tanahnya. Ketiga, seringkali pemohon saat mendaftarkan tanahnya kurang paham dengan berkas-berkas yang harus diberikan. Hal ini berdampak pada masyarakat yang berulang kali datang ke Kantor Pertanahan untuk melengkapi syarat yang masih kurang. Hal ini tentu tidak efisien dan merugikan masyarakat dari segi waktu, tenaga dan biaya untuk datang ke Kantor Pertanahan.

Di dalam Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau terjadi kurang lengkapnya penjelasan pemberian informasi kepada masyarakat membuat masyarakat harus berulang kali datang ke kantor dengan jarak tempuh yang jauh untuk melengkapi persyaratan yang kurang dikarenakan petugas yang kurang menjelaskan mengenai persyaratan yang dibutuhkan, tidak adanya petugas khusus dibagian informasi yang membuat ketidaksesuaian pemberian informasi kepada masyarakat, tidak adanya map untuk memisahkan masing-masing jenis permohonan dan kurang lengkapnya brosur tentang persyaratan dokumen untuk masingmasing jenis permohonan.

Penanganan Sengketa dan Konflik dilakukan dengan tahapan Penanganan secara berurutan. Banyaknya pengaduan masyarakat yang masuk ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan mengakibatkan terjadinya penumpukan pengaduan yang belum di proses. Proses administrasi yang panjang dari awal pengaduan dan memakan waktu sehingga pelayanan terhadap masyarakat tidak bisa dilaksanakan dengan cepat. Jumlah SDM yang terbatas juga membawa dampak sehingga hal ini mengakibatkan proses penyelesaian sengketa tidak dapat terselesaikan tepat waktu hingga bisa saja menimbulkan gejolak di masyarakat, selanjutnya juga mengakibatkan citra pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan kurang baik di mata masyarakat.

Aktualisasi yang dilaksanakan didasarkan para salah satu isu yang ditemukan dalam Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yaitu Belum 7 dilakukannya digitalisasi register kendali peminjaman buku tanah.Atas permasalahan tersebut diambil gagasan pemecahan isu yaitu “Pembuatan register kendali peminjaman buku tanah secara digital melalui program Google Spread Sheet” dengan dibuatnya konsep tersebut diharapkan pelaksanaan pekerjaan menjadi lebih efektif, efisien dan memudahkan petugas dalam melakukan monitoring terhadap alur dan posisi peminjaman buku tanah.

Pihak yang berkeberatan tersebut dapat memohonkan pencatatan dalam buku tanah atau lebih dikenal dengan istilah pemblokiran tanah atau pencatatan blokir. Hal ini mengakibatkan terjadinya pemblokiran sebagai langkah pengamanan berupa pencegahan/ penghentian untuk sementara terhadap segala bentuk perubahan terhadap sertifikat hak atas tanah tersebut oleh kantor pertanahan sampai adanya putusan yang tetap dari pengadilan. Dengan demikian, tanah tersebut tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli atau lain sebagainya serta tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga. Belum adanya alur singkat mengenai proses permohonan pemblokiran sering membuat kesalahan disposisi kewenangan dalam penanganan, baik dalam hal permohonan yang seharusnya seluruhnya melalui kantor pertanahan namun pemohon sering langsung mengirimkan pada Kantor Wilayah

Salah satu jenis layanan informasi pertanahan secara elektronik adalah Pengecekan Sertipikat. Layanan Pengecekan Sertipikat secara elektronik dapat diakses oleh: a. Pemohon yang telah terdaftar sebagai pengguna pada aplikasi yang disediakan oleh Kementerian ATR/BPN seperti Aplikasi Mitra Kementerian untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Badan Hukum, dan Instansi Pemerintah, atau Aplikasi Sentuh Tanahku untuk pengguna perorangan, dengan mengajukan layanan melalui aplikasi; atau b. Pemohon yang belum terdaftar sebagai pengguna pada aplikasi yang disediakan oleh Kementerian ATR/BPN, dengan mengajukan layanan langsung melalui Kantor Pertanahan. , namun masih terdapat kendala pada pengguna yang harus melakukan perbaikan dikarenakan kesalahan dalam mengunggah data persyaratan sehingga hal ini juga memperlambat proses pemeriksaan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang.