Peralihan hak atas tanah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) yang merupakan bagian dari pemeliharaan data pendaftaran tanah sebagai kelanjutan dari kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai perwujudan hal tersebut, ditetapkan core values terbaru yang menjadi standar kompetensi bagi ASN yaitu BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dari core values sebelumnya yaitu ANEKA (akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi). Dengan core values BerAKHLAK, ASN dituntut untuk dapat memberikan contoh yang lebih baik lagi dalam berperilaku di lingkungan kerja maupun sekitar. Karena ASN merupakan ujung tombak pelayanan publik dan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 untuk penguatan nilai-nilai dan membentuk karakter ASN yang professional, maka diberikan pelatihan dasar kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selama satu tahun masa percobaan.

Proses alih media arsip menjadi data elektronik pun telah mulai dilakukan lembaga - lembaga kearsipan di berbagai daerah. Dengan menggunakan alat scanner dan komputer dapat dilakukan migrasi arsip menjadi data elektronik yang dapat diolah sesuai kebutuhan. Data arsip elektronik yang disimpan sebagai master dengan ukuran tertentu dijadikan sebagai bahan dasar kemudian dikonversi ke dalam jenis file tertentu dan dikompresi sesuai dengan keperluan, misalnya untuk bahan dalam program layanan arsip, pembuatan bahan presentasi, pameran, dan sebagainya. Perkembangan teknologi ini juga harus diikuti dengan perkembangan pada Sumber Daya Manusia (SDM). Sebagai Aparatur Sipil Negara yang bertugas dalam pelayanan publik, setiap ASN wajib menguasai penggunaan teknologi, hal ini sebagaimana program prioritas pemerintah periode 2019-2024 tentang pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Aparatur Sipil Negara harus menjadi pekerja keras, dinamis, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi demi tercapainya cita-cita bangsa Indonesia.

Kelemahan pencatatan data peminjaman buku tanah menggunakan metode manual ini adalah diperlukannya lebih banyak waktu untuk mencatat data peminjaman buku tanah, tidak praktis dan rentan terjadinya Human Error yaitu ditemukannya kesalahan data berupa di penulisan nama desa dan juga nomor hak milik yang di ketik secara manual di Microsoft Excel. Salah satu inovasi yang diciptakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen adalah dengan membuat aplikasi bernama Arsip Apps yang bertujuan untuk memudahkan kegiatan peminjaman dan pengembalian buku tanah hanya dengan menggunakan proses scanning barcode pada halaman depan buku tanah. Namun sayangnya, penggunaan aplikasi ini tidak dijalankan secara optimal karena data buku tanah belum di input ke dalam aplikasi dan pembuatan barcode juga belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini menyebabkan pegawai yang bertugas melakukan proses pencatatan peminjaman buku tanah kembali menggunakan pencatatan peminjaman buku tanah dengan metode manual.

Perbaikan pelayanan publik itu tidak bisa dilepaskan dari kemajuan teknologi dan informasi. Kegiatan tersebut ialah masyarakat tidak perlu harus datang ke kantor pertanahan setempat, tahapan proses dari pengecekan, roya, hak tanggungan, balik nama, pemisahan sertifikat dan banyak layanan lainnya yang dapat dilihat dengan cara menginput nomor tanda pendaftaran dokumen yang telah terdaftar dan diberikan oleh badan pertanahan tersebut. Dengan melakukan perubahan digitalisasi. Pelayanan berbasis digital telah hadir di dalam Aplikasi Loketku, layanan ini diharapkan mampu menjawab berbagai kekurangan pelayanan yang tidak terkendala jarak, mengingat wilayah Kutai Kartanegara termasuk wilayah yang luas.

Penyimpanan warkah sendiri membutuhkan ruangan yang khusus. Kegiatan permohonan pendaftaran tanah yang setiap tahunnya terus meningkat dan ditambah lagi dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (selanjutnya disebut PTSL). Peningkatan PTSL setiap tahunnya juga berdampak dalam pengarsipan dokumen pendaftaran tanah yang membuat ruang penyimpanan semakin sempit dan bahkan tidak lagi bisa menampung warkah kegiatan 2 pendaftaran tanah tersebut. Warkah adalah barang yang sangat risiko untuk hilang ataupun terselip keberadaannya, dikarenakan tidak tertibnya keluar masuk warkah tersebut. Penyusunan warkah yang tidak beraturan, sangat menyulitkan dalam mencari berkas yang diperlukan. Pegawai yang meminjam tidak tercatat, untuk berapa lama dipinjam, dan kapan saat dikembalikannya seharusnya ada dalam suatu daftar yang tersistem setiap harinya, sehingga pembukuan mengenai keluar masuk warkah dapat dicek kapan pun jika dibutuhkan. Selain itu, terdapat kendala terkait dengan kebutuhan ruangan dengan banyaknya berkas yang masuk setiap tahun. Hal itu berdampak pada proses pencarian dan distribusi dokumen akan memerlukan waktu panjang terlebih jika dokumen tidak tercatat dan disimpan dengan teratur.

Dunia global sekarang ini sudah menuju era digital, dimana sebagian besar pelayanan, penyimpanan, dan pekerjaan sudah dilaksanakan dalam bentuk digital. Tanpa perlu menyentuh data-data fisik yang rentan akan kerusakan, kita dapat memperoleh, mempublikasi dan membagikan informasi secara cepat dan tepat. Di Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kota Samarinda pelaksanaan operasional terutama dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum sangat berkaitan dengan dokumen-dokumen pengadaan tanah mulai dari perencanaan sampai dengan penyerahan ganti kerugian. Dokumen-dokumen seperti ini yang sering hanya di arsip begitu saja dan di buat dalam satu bundelan seperti buku, namun belum satupun dokumen tersebut di input kedalam Sistem Informasi Pengadaan Tanah (SIPT). Untuk menunjang kelancaran kegiatan administrasi dan kegiatan operasional pada Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kota Samarinda, maka diperlukan suatu sistem tata kelola penyimpanan dokumen yang tidak memerlukan ruang yang besar, mudah dan cepat ditemukan kembali dan aman dari kerusakan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional nilai tanah yang diperoleh dari Peta Zona Nilai Tanah digunakan untuk menentukan tarif berupa pelayanan pendaftaran perpanjangan/pembaruan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai dan tarif pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Sejalan dengan hal tersebut, Kantor Pertanahan Kota Tangerang membuat pembaruan Peta Zona Nilai Tanah yang kewenangannya berada pada Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan.

Sentuh Tanahku adalah aplikasi yang dapat membantu masyarakat yang ingin mencari tahu persyaratan, menelusuri proses pengurusan sertifikat tanah, mengetahui lokasi suatu bidang tanah, hingga mengetahui prediksi perhitungan biaya yang akan dikeluarkan untuk mengurus sertifikat. Namun, masih sedikit dari masyarakat yang mengetahui tentang tata cara penggunaan aplikasi tersebut atau bahkan tidak mengetahui sama sekali bahwa ada aplikasi yang dapat memudahkan mereka dalam urusan pertanahan. Hal ini juga terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya.

Secara Susunan Organisasi terdapat 5 (lima) Seksi pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dalam rangka menjalankan fungsi kementerian pada lingkup Kota/Kabupaten sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Diantaranya; (1) Seksi Survei dan Pemetaan, (2) Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, (3) Seksi Penataan dan Pemberdayaan, (4) Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, dan (5) Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa (PPS) Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung mempunyai tugas melaksanakan pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban penguasaan, pemilikan dan penggunaan, pemanfaatan tanah, dan penanganan sengketa dan konflik, serta penanganan perkara pertanahan.