Untuk itu, perlu dilakukannya revolusi digital dalam penyimpanan arsip Surat Ukur. Namun, untuk mewujudkan digitalisasi surat ukur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya ini belum berjalan dengan optimal. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat isu “Belum Optimalnya pengelolaan scan arsip Surat Ukur” lalu Menyusun dalam Rancangan Aktualisasi Berjudul “Digitalisasi Surat Ukur Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya”. Semoga aktualisasi ini berjalan lancar dan menghasilkan data digital sehingga dapat mendukung terwujudnya pengelolaan ruang dan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia.

Sebagai CPNS dengan posisi jabatan Pengelola Informasi Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Kupang yang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Jabatan Pelaksana Nonstruktural di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut Permen ATR/KBPN RI Nomor 14 Tahun 2019) yaitu Melakukan pelayanan, pengadministrasian pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan pertanahan serta mengelola dan menyajikan data informasi pertanahan di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan maka diharapkan Laporan Aktualisasi ini yang berjudul, “Optimalisasi Penyampaian Informasi Mengenai Proses Pengaduan Melalui Surat Masuk Dengan Memanfaatkan Google Spreadsheet Pada Kantor Pertanahan Kota Kupang”, mampu memecahkan masalah yang terjadi dan membawa manfaat bagi Kantor Pertanahan Kota Kupang untuk terus meningkatkan kualitas mutu dalam pelayanan publik khususnya pengaduan pertanahan sehingga dapat mendukung terwujudnya pelayanan pertanahan yang prima, terpercaya dan berstandar dunia. Selain itu, penulis juga mencoba untuk menerapkan nilai-nilai dasar (core value) ASN, yaitu BerAKHLAK dalam memecahkan isu agar dapat sejalan dengan tugas dan fungsi ASN yang seharusnya.

Sebagai pelaksana pelayananpun, dalam hal ini petugas loket melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan memberikan informasi ataur memberikan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat. Sayangnya belum semua bentuk pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar telah dilakukan secara digital sehingga menimbulkan tidak seimbangnya tuntutan masyarakat yang semakin tinggi dengan sistem pelayanan yang masih manual. Guna meningkatkan sistem informasi pelayanan publik yang disajikan secara digital, dibutuhkan inovasi dan terobosan baru untuk pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka isu yang akan diangkat oleh penulis adalah “Optimalisasi Monitoring Pengembalian Berkas Permohonan Peralihan hak melalui pendataan berkas secara digital di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar”.

Namun dalam praktiknya, pengelolaan pengaduan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur belum terlaksana secara optimal karena pengaduan yang disampaikan masyarakat masih disampaikan secara lisan kepada petugas loket pengaduan dan tanpa mengisi formulir pengaduan. Selain itu juga tidak terdapat buku register untuk mencatat pengaduan yang terdapat di Kantor Pertanahan Lombok Timur sehingga berdampak terhadap tidak terlaksanannya kegiatan monitoring dan pelaporan karena tidak adanya data pengaduan. Selain itu layanan pengaduan di Kantor Pertanahan Lombok Timur juga masih belum memanfaatkan berbagai media lain yang bisa digunakan untuk menyampaikan aduan seperti media sosial instansi, nomor Whatsapp kantor, dan Sistem Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!), karena selama ini penyampaian aduan hanya melalui tatap muka dan surat yang notabene masih paper-based dan manual. Hal ini menjadi salah satu kelemahan dalam optimalisasi layanan pengaduan karena masih belum bisa menjangkau masyarakat yang ingin menyampaikan aduan tetapi terkendala kondisi jarak dan waktu apabila harus membuat pengaduan secara tatap muka langsung. Dengan demikian maka perlu adanya tindak lanjut untuk optimalisasi pengelolaan layanan pengaduan melalui perbaikan sarana dan prasarana, pendataan, serta penggunaan teknologi digital.

Namun dalam pelaksanaan Pelataran di Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur terdapat satu kendala signifikan yang mengakibatkan kurang efektifnya pelaksanaan program tersebut, yaitu: kurangnya minat pada masyarakat terkait program Pelataran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur. Minimnya minat pada masyarakat di Kabupaten Cianjur terhadap program Pelataran dapat dilihat dari sedikitnya jumlah permohonan yang diajukan pada hari Sabtu dan Minggu. Sejak pembukaan dari tanggal 20 Agustus 2022 hingga 25 September 2022 hanya ada 4-5 pengguna layanan permohonan di tiap pekannya. Menimbang isu di atas, minimnya kehadiran masyarakat Kabupaten Cianjur disebabkan oleh kurangnya minat pada masyarakat terkait program Pelataran di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur.

Gagasan kreatif itu juga telah sesuai dengan usaha segenap jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim dalam mewujudkan visi dan misi yang telah diusung yaitu mencapai tujuan ke-1 yakni Pengelolaan Pertanahan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat serta khususnya untuk mencapai tujuan menghindari dan dapat mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara melalui peningkatan kualtias bidang tanah Kluster 3 . Berdasarkan gagasan kreatif di atas, penulis yang memiliki jabatan sebagai Calon Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan akan mengaktualisasikan nilai nilai dasar ASN BerAKHLAK ( Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif ,dan Kolaboratif) dalam kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan.

Hal ini menyebabkan kinerja pihak petugas dari Kementerian ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Selatan pada khususnya, tidak efisien. penyimpanan data tamu tersebut menjadi hambatan kinerja pihak Petugas dalam mengumpulkan data siapa saja tamu yang sering datang karena penyimpanan data tersebut masih diletakkan di dalam buku dan besar kemungkinan untuk pencarian data tamu tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga untuk membantu mengatasi masalah tersebut, maka diperlukan suatu aplikasi buku tamu, membantu pengelolaan data tamu dan menyimpan data tamu pada Kementerian ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Selatan, sehingga proses pendataan tamu dapat lebih efektif dan efisien

Namun semakin kedepan dokumen buku tanah tentunya semakin bertambah sejalan dengan banyaknya kegiatan pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan. Tentunya hal tersebut akan menimbulkan dampak karena semakin terbatasnya ruang penyimpanan Buku Tanah. Oleh karena itu, di perlukan penataan Buku Tanah berbasis digital, sehingga dapat tertata dengan baik dan lebih memudahkan untuk pencarian data di kemudian hari. Sehingga dalam hal tersebut, penulis akan mengangkat isu Digitalisasi Buku Tanah dengan Google drive sebagai Media Penyimpanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan.

Permasalahan kurang optimalnya pencatatan Berkas tersebut dapat diatasi dengan menerapkan nilai SMART ASN melalui digitalisasi pencatatan pengarsipan sehingga dapat terorganisir dengan rapi, aman dan efisien Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan maka penulis mengangkat isu tersebut sebagai bahan aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS dengan judul “Optimalisasi Pencatatan Berkas Pengakuan Hak melalui google spreadsheet di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap” Melalui aktualisasi ini diharapkan dapat memberikan optimalisasi terhadap Pencatatan Berkas pengakuan hak di Kementerian ATR/BPN khususnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap.

Berdasarkan pengamatan penulis di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo proses pengelolaan Website dan Media Sosial yang dilaksanakan tidak berjalan optimal. Penatausahaan yang seharusnya dilakukan melalui pelayanan innformasi kepada publik belum dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti belum adanya informasi mengenai pendaftaran tanah, belum adanya informasi tersedianya infografis mengenai informasi-informasi pertanahan, belum terdapatnya videografis tata cara pendaftaran tanah 2 yang diupload di akun media social maupun di website. Oleh karena itu, untuk mendukung hal tersebut dapat tercapai dan memecahkan permasalahan yang telah disebutkan maka penulis sebagai Pengelola Informasi Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN Ber-AKHLAK berdasarkan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai tugas dan fungsi penulis pada Subbagian Tata Usaha, dalam hal ini penulis memilih judul Laporan aktualisasi “OPTIMALISASI PENGELOLAAN WEBSITE dan MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA INFORMASI PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WAJO”.