Perkembangan teknologi telah banyak membawa perubahan disetiap aspek sendi sendi kehidupan tak terkecuali dalam ruang lingkup pekerjaan. Kehadiran perangkat digital dan media digital yang telah banyak merubah tata cara pelayanan pertanahan yang ada. Saat ini telah banyak program dan teknologi yang dimanfaatkan oleh ATR/BPN. Keberadaan teknologi yang digunakan dalam pekerjaan sehari-hari tidak dapat dipisahkan dari adanya data sebagai suatu sumberdaya, baik berupa foto, dokumen, catatan digital dan lain sebagainya. Mengingat pentingnya penggunaan buku tanah tersebut, maka seharusnya letak dan cara pencarian serta pemakaian buku tanah harus dilakukan secara cepat dan efisien. Namun pada kenyataanya yang terjadi saat ini, penggunaan buku tanah cenderung tidak efektif dan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menemukan suatu buku tanah yang sedang diperlukan. Berdasarkan penjelasan hal diatas, maka diperlukan suatu cara atau metode untuk dapat meminimalisir lambatnya pencarian buku tanah serta membuat pencarian dilakukan secara cepat dan mudah. Belum digunakannya digitalisasi dalam penyusunan buku tanah memberi pengaruh besar atas terjadinya isu tersebut. Berdasarkan kondisi diatas, Penulis menyusun Laporan Aktualisasi yang berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Buku Tanah yang Terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Binjai Melalui E-Katalog”.

Perkembangan teknologi yang membawa perubahan hampir diseluruh sektor kehidupan, tak terkecuali dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan termasuk didalamnya kantor pertanahan. Di era digitalisasi ini, ATR/BPN sangat menekankan untuk penerapan teknologi disetiap bidang pekerjaannya. Seperti halnya terkait formulir permohonan. Layanan informasi dan formulir permohonan yang notabennya merupakan salah satu bukti penting dalam pelayanan pendaftaran tanah, haruslah disimpan dan dikelola secara baik. Formulir yang dicetak sebagai contoh dan di ketik kembali oleh pemohon di era ini tentu sudah tidak relevan lagi karena formulir yang diberikan tidak akan dipakai hanya sebagai contoh. Maka dari itu diperlukan suatu sistem formulir permohonan surat secara elektronik guna mewujudkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien.

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) wajib menjalani masa percobaan dengan melaksanakan proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Salah satu rangkaian kegiatan latsar yaitu Aktualisasi dimana peserta diberikan tugas melakukan action plan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di unit kerja masing-masing. Aktualisasi merupakan implementasi pembelajaran mengenai nilai-nilai ASN, manajemen ASN dan smart ASN untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungan unit kerja. Penyelesaian masalah pada masa aktualisasi dilakukan dengan memberikan gagasan kreatif pada masalah yang ada dan dipraktikan sehingga memberikan perubahan yang nyata.

Salah satu bentuk penugasan dalam latihan dasar CPNS adalah menyusun dokumen atau laporan aktualisasi berdasarkan kajian isu atau permasalahan yang ada di satuan kerja masing-masing. Dimana saat ini Penulis ditempatkan pada seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau. Salah satu tanggung jawab yang diberikan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran kepada Penulis adalah pengelolaan ruang warkah tanah. Dalam kegiatan pelayanan pertanahan terkhusus pengelolaan warkah tanah yang baik, perlu adanya transformasi digital dalam bentuk digitalisasi warkah seperti Buku Tanah, Surat Ukur, Surat Keputusan pemberian hak tanah dan warkah tanah yang berfungsi untuk menyimpan data warkah secara digital agar dapat dikelola, ditemukan lebih mudah, dan dipergunakan kembali secara efektif dan efisien.

Buku tamu elektronik atau digital (Digital Guestbook) juga merupakan aplikasi software buku tamu yang dapat berinteraksi langsung menggunakan media komputer dalam menginput data. Buku tamu elektronik merupakan alat bantu untuk mengetahui seberapa banyak jumlah tamu atau orang yang datang ke suatu instansi. Aplikasi buku Tamu Elektronik merupakan aplikasi yang digunakan untuk mencatat pemohon serta melakukan manajemen data kunjungan. Pada penelitian mengenai rancang bangun aplikasi buku tamu berbasis android meggunakan QR Code, metode ini terdiri atas comminication, planning, modelling, construction, dan deployment. Hasil dari penelitian ini yaitu membantu mendapatkan data tamu yang berkunjung dalam Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta serta membantu mengotomasi proses pencatatan buku tamu terhadap pengunjung yang masih manual, dan juga membantu dalam pengelolaan proses pencarian daftar tamu dengan efektif dan efisien. Dari beberapa faktor yang terjadi, apabila dilakukannya pendataan pemohon yang berkunjung akan membutuhkan waktu yang sangat lama dikarenakan masih menggunakan metode buku tamu manual sehingga kurang optimalnya pelayanan publik. Oleh karena itu, penulis menyusun laporan aktualisasi dengan judul “Implementasi Pelayanan Buku Tamu Terintegrasi Secara Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta”

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa dan konflik melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator, yaitu pihak yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa dan konflik. Dalam peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Jika merujuk pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Mediasi adalah cara Penyelesaian Kasus melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak difasilitasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya dan/atau mediator pertanahan.

Analisis WP3WT terakhir dilakukan di Bidang Penataan dan Pemberdayaan pada tahun 2020, dan kondisi aktual yang penulis amati, belum adanya penggabungan arsip spasial, sehingga saat diperlukannya dokumen dan data yang berhubungan dengan WP3WT rekan kerja penulis kesulitan dalam mengumpulkan semua data. Data-data yang tersedia di Bidang Penataan dan Pemberdayaan merupakan data fisik yang disusun di ruang arsip dan data spasial dengan format shapefile (.shp) yang berada di device yang berbeda. Diterimanya surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Agraria Nomor 1398/500.22/IX/2022 tanggal 16 September 2022 perihal Pengumpulan Data Spasial dan Laporan Kegiataan Penataan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu dan belum adanya integrasi data spasial WP3WT di Provinsi Sumatera Selatan membuat penulis tertarik untuk membuat geodatabase WP3WT dengan judul aktualisasi “Penggunaan Geodatabase untuk Inventarisasi Hasil Analisis Data Pertanahan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, dan Wilayah Tertentu Tahun 2018-2020 di Provinsi Sumatera Selatan”.

elain untuk memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang sah, pendaftaran tanah juga bertujuan untuk menyediakan informasi pertanahan kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan serta untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Penataan fisik buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Ende masih dilakukan secara konvensional, tidak tertata dengan baik, dan kurangnya petugas khusus dalam pengurusan buku tanah. sehingga menjadi salah satu faktor yang menghambat kegiatan pelayanan pertanahan. Kondisi saat ini banyaknya fisik buku tanah yang masih tercecer dan tidak tersusun secara rapi. Padahal kita tahu bahwa buku tanah itu merupakan bukti kepemilikan atas tanah yang sudah ada haknya. Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) berdasarkan kegiatan yang sudah direncanakan. Dalam hal ini penulis memilih judul laporan “Optimalisasi Penataan Buku Tanah Hak Milik Melalui Digitalisasi Di Kelurahan Paupanda Kecamatan Ende Selatan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ende”

percepatan pelaksanaan program PTSL yang dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten dan kelurahan demi kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia (Pasal 2 ayat (1)). Tujuan program PTSL adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan (Pasal 2 ayat (2)). Kegiatan PTSL ini dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur di dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Salah satu faktor yang menyebabkan belum tertatanya Buku Tanah dengan baik yaitu belum adanya petugas khusus yang bertugas sebagai pengelola kegiatan digitalisasi buku tanah dan belum dilaksanakannya metode penyimpanan secara digital juga menjadi alasan banyaknya buku tanah yang hilang/belum ditemukan. Berdasarkan uraian tersebut, sebagai Calon ASN dituntut untuk merancang dan mengimplementasikan nilai-nilai dasar profesi ASN dan kedudukan serta peran ASN dalam NKRI, dalam melaksanakan tugasnya di unit kerja masing-masing dalam bentuk sebuah “Rancangan Aktualisasi”. Rancangan Aktualisasi adalah suatu bentuk perencanaan yang menggambarkan tentang cara Calon Pegawai Negeri Sipil dalam menerjermahkan teori ke dalam praktik, mengubah konsep menjadi konstruk, menjadikan gagasan sebagai kegiatan, dalam hal ini penulis memilih judul laporan aktualisasi “Optimalisasi Kegiatan Digitalisasi Buku Tanah Menggunakan Media Penyimpanan Google Drive di Desa Kayupuring Tahun 2019, Desa Wangkelang Tahun 2021, Desa Sukoarjo Tahun 2021, Desa Gumelem Tahun 2021 dan Desa Tengengwetan Tahun 2022 Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan”.