Dalam periode tahun 2017 sampai tahun 2019 terdapat 1.125 sertipikat yang belum diserahkan, yang mana sebagian berkas sudah lengkap dan sertipikat sudah dicetak, akan tetapi penyerahan sertipikat kepada penerima hak belum dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna 3 Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan aktualisasi dengan judul, “Optimalisasi Penyerahan Sertipikat Residu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna”

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan di atas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berupaya melakukan percepatan dan peningkatan kapasitas untuk siap memasuki transformasi digital. Hal ini meliputi salah satunya 16 penyiapan kelengkapan data. Sehingga pengarsipan secara digital sangat tepat dilakukan guna mendukung pelaksanaa rencana strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Melalui pernyataan di atas, maka penulis tertarik untuk mencari gagasan pemecahan isu permasalahan dengan judul “Optimalisasi Pengarsipan Dokumen Pendukung Penilaian Tanah Secara Digital Berbasis Media Penyimpanan Online (Google Drive) pada Bagian Pengadaan Tanah dan Pengembangan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Sarana informasi sebagai salah satu bentuk komunikasi melalui media akan dapat menunjang atau memperbaharui informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pemohon. Terkait dengan fungsi sarana infromasi dalam hal pemberian informasi oleh karena itu dalam pelaksanaan kegiatan rancangan aktualisasi, penulis memberikan gagasan alternatif yaitu berupa “Optimalisasi Pemberian Informasi Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung” dengan tujuan untuk memudahkan pemohon mendapatkan informasi sebagai bentuk peningkatan pelayanan pertanahan dan wujud pelayanan prima.

Berdasarkan uraian diatas maka akses informasi terkait tata cara pendaftaran tanah wakaf sesuatu yang mutlak dalam menghadirkan pelayanan prima bagi masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital sebaai wujud dari Smart ASN dalam menjalankan kedudukan dan peran ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat pemersatu bangsa. oleh karena itu penulis mengangkat rancangan aktualisasi ini dengan judul: Peningkatan Akses Informasi Kepada Masyarakat tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf melalui Media Sosial dan Google Sites.

Dari data kondisi di unit kerja yang telah diperoleh serta isu yang dapat ditarik daripadanya tersebut, maka tulisan ini dibuat untuk dapat lebih lanjut menjabarkan isu-isu tersebut, memilih isu prioritas di antaranya, yang dalam tulisan ini mengangkat isu mengenai belum optimalnya belum optimalnya penggunaan website Justisia di kantor pertanahan kota Palangka Raya, serta memunculkan gagasan yang dapat menyelesaikan isu tersebut, yang dapat benar-benar dilaksanakan pada masa aktualisasi penulis sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyebutkan bahwa “Nilai harga tanah berdasarkan nilai pasar (market value) yang ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN melalui peta Zona Nilai Tanah yang disetujui oleh kepala Kantor Pertanahan pada tahun berkenaan”. Pada pasal ini juga menjelaskan penghitungan biaya yang harus dikeluarkan masyarakat berdasarkan nilai Zona Nilai Tanah per meter persegi sesuai dengan penggunaan tanah dan mempunyai perbedaan nilai antara satu dengan yang lainnya berdasarkan analisa petugas dengan metode perbandingan harga pasar dan biaya (BPN RI, 2012). Sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dengan adanya Zona Nilai Tanah tidak memiliki landasan yuridis secara khusus. Dengan melihat kondisi saat ini penulis temui sejak bertugas di Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan minimnya data permohonan pada pengecekan Zona Nilai Tanah (ZNT) dan setiap tahunnya data permohonan semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor termasuk tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat, akibatnya kurang informasi zona 2 nilai tanah (ZNT) dalam pelayanan pertanahan. Maka dari itu untuk meningkatkan informasi pelayanan tersebut, diperlukan inovasi dengan pembuatan media informasi berupa brosur, x-banner dan buku sak

Peta Penggunaan Tanah belum ada untuk beberapa kecamatan salah satunya di Kecamatan Tomohon Utara. Peta Penggunaan Tanah sangat penting dalam pelaksanaan PTP karena digunakan dalam tahap Persiapan Teknis, Peninjauan Lapangan, dan Pengolahan/ Analisis Data. Sesuai dengan kedudukan dan peran ASN untuk mendukung terwujudnya smart governance, penerapan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayan publik, serta pengelolaan tantangan dan masalah dengan menggunakan perspektif smart ASN, pembuatan Peta Penggunaan Tanah di Kecamatan Tomohon Utara diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Tomohon.

Berdasarkan environmental scanning yang telah dilakukan selama satu bulan penulis ditempatkan di satuan kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, terdapat isu-isu yang perlu dicarikan solusi agar kegiatan yang dilaksanakan lebih optimal. Diantaranya Belum optimalnya layanan informasi pendaftaran tanah pertama kali, Layanan SKPT dan Pengecekan Elektronik yang belum berjalan dengan tertib, dan belum terdigitalisasi nya warkah. Dan berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, dan berdasarkan tapisan isu yang dilakukan maka isu terpilih yang diangkat penulis ialah “ Layanan SKPT dan Pengecekan Elektronik yang belum berjalan dengan Tertib.”

Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sudah berjalan dengan baik, namun terdapat 2 permasalahan dalam pemeliharaan data hak tanah yaitu warkah tanah. Warkah merupakan dokumen yang memiliki umur tidak terbatas atau dapat disebut juga arsip hidup. Sepanjang tanah yang disertipikatkan tersebut masih ada maka warkah itu masih tetap berlaku. Oleh sebab itu pengelolaan warkah menjadi sangat penting terutama pada saat jika terjadi suatu permasalahan mengenai suatu bidang tanah yang sudah bersertipikat maka warkah memiliki peranan penting dalam menentukan kebenaran antara pihak yang berperkara. Selama ini penyimpanan dan pemeliharaan data warkah tanah di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau masih tercatat di media kertas berupa tulisan tangan atau ketikan (konvensional).  Berdasarkan latar belakang tersebut penulis memilih rancangan aktualisasi dengan judul “PENGELOLAAN WARKAH HAK GUNA BANGUNAN TAHUN 2021 DI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU”

Dalam rangka transformasi menuju era pelayanan digital, maka perlu dilakukan modernisasi sistem di semua lini layanan administrasi melalui transformasi layanan manual ke elektronik. Pelayanan pertanahan menjadi paperless dan dokumen warkah pertanahan existing perlu dialih mediakan dalam bentuk digital. Pengolahan data arsip berbentuk fisik di Kantor Pertanahan seperti Buku Tanah, Surat Ukur, Gambar Ukur, Warkah Pemberian Hak (SK), Warkah Pendaftaran (DI 208) yang dirubah menjadi data digital. Pengelolaan arsip Buku Tanah secara digital juga bertujuan untuk mengantisipasi hilang atau 3 musnahnya Buku Tanah dikarenakan berbagai faktor, misalnya bencana alam atau pencurian yang ada di ruang arsip. Akan sangat relevan apabila Kantor Pertanahan turut mendukung tercapainya road map Kementerian yang telah. Maka dari itu setelah penulis mempelajari keadaan maupun kondisi yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Utara serta berdiskusi kepada Mentor Penulis pada rancangan aktualisasi ini sehingga didapatlah isu yang akan diangkat oleh Penulis yaitu mengenai kualitas data di Kantor Pertanahan baik Buku Tanah maupun Surat Ukur yang dikemas melalui judul Peningkatan Kualitas Data di Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Utara, yang mekanisme maupun metode pengaplikasiannya akan dijabarkan secara rinci pada Bab II Rancangan Aktualisasi ini.