Pengelolaan serta penyimpanan dokumen menjadi sangat penting terlebih untuk Gambar Ukur (GU). Mengingat bahwa dokumen ini merupakan data otentik hasil pengukuran dan mempunyai kekuatan bukti data fisik pendaftaran tanah, maka perlu dibuat dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Penyimpanan Gambar Ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar sebagian besar hanya disimpan dalam bentuk fisik. GU berkas rutin umumnya belum dilakukan upload file GU pada aplikasi KKP, seharusnya file GU diunggah pada menu yang sudah disediakan di aplikasi KKP. Seiring berjalannya waktu, penumpukan dokumen semakin mempersulit untuk menemukan dokumen yang dibutuhkan, selain itu diperlukan fasilitas penyimpanan fisik dengan pemeliharaan khusus karena dokumen fisik yang mudah rusak.

Sebagai bentuk aktualisasi pada pelaksanaan habituasi tersebut penulis mengangkat isu mengenai belum optimalnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER5/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Pengukuran IKPA meliputi aspek kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Aktualisasi merupakan kegiatan untuk menerapkan nilai-nilai dasar (core values) di unit kerja masing-masing. Dengan adanya aktulisasi dan habituasi yang dijalankan, diharapkan menjadi habit sebagai suatu karakter yang memiliki kebiasaan untuk selalu melakukan aktivitas yang menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan oleh unit/organisasi. Selain itu, CPNS juga diharapkan mampu menemukan isu atau masalah pada unit kerja saat ini, kegiatan tersebut bertujuan agar seorang CPNS mampu melatih kepekaan terhadap apa yang sedang terjadi di unit kerja serta mampu berpikir kritis. Terkait isu atau masalah yang ditemukan, CPNS juga diharapkan mampu menemukan gagasan kreatif atau solusi yang dapat mengatasi isu tersebut. Dalam hal ini penulis tertarik untuk mengangkat isu dengan judul laporan aktualisasi yaitu “Optimalisasi Pendokumentasian Arsip Penomoran Surat Keluar Menggunakan Cloud Computing di Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal”.

Program pelatihan tersebut bertujuan agar setiap peserta yang mengikutinya dapat mencapai standar kompetensi bagi ASN baik di bidang teknis, manajerial dan sosiokultural. Indikator dan acuan penilaian tingkat keberhasilan program tersebut tidak hanya diukur dari pemahaman para peserta, namun dengan penerapan dari nilai BerAKHLAK tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari sebagai ASN yang merupakan pemberi pelayanan publik. 2 Sebagai bentuk dan hasil penerapan dari materi-materi pembelajaran yang Penulis dapatkan dari pelatihan dasar ini, maka Penulis melakukan analisa untuk menemukan isu-isu yang ada pada lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung khususnya Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran yang kemudian Penulis akan menganalisa lebih dalam terhadap isu tersebut sehingga Penulis mampu memberikan gagasan pemecahan untuk membantu menyelesaikan isu tersebut khususnya terhadap isu rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus/ mengelola sertipikat Hak Guna Bangunan atas rumah tinggal. Dalam membantu menyelesaikan isu tersebut Penulis akan berpedoman dari nilai BerAKHLAK, kaidah Manajemen ASN serta Smart ASN dan materi-materi pembelajaran lainnya.

Peta Pendaftaran merupakan peta yang menginformasikan mengenai bentuk, batas, letak, nomor bidang dari setiap bidang tanah dan digunakan untuk keperluan pembukuan bidang. Saat ini berbagai masalah teknis pemetaan mencuat seperti adanya sertipikat ganda, bidang tanah yang sudah diukur mempunyai sistem koordinat lokal dan melayang, hasil ukuran yang overlapping, dimana gambar bidang tanah dalam sertipikat tidak dipetakan secara teliti diatas Peta Pedaftaran atau bahkan terdapat bidang tanah yang tidak terpetakan sama sekali sehingga tidak dapat direkonstruksi kembali dan sulit untuk dapat memberikan informasi letak bidang tanah tersebut. Ini menyadarkan akan pentingnya arti Peta yang bersifat tunggal. Oleh karena itu perlunya adanya kegiatan pembaruan Peta-peta Tanah yang ada untuk memperoleh Peta Tanah yang bersifat tunggal dan lengkap yang memuat seluruh bidang-bidang tanah terdaftar yang dilengkapi dengan struktur, detaidetail khusus dan titik-titik dasar teknik yang sesuai dengan keadaan dan situasi yang paling baru dan terkini dilapangan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional pasal 8 hingga pasal 11 dijelaskan bahwa dibutuhkan pencatatan pengaduan masyarakat, pada pasal 15 hingga pasal 16 disebutkan juga perlunya pemantauan (monitoring) pengaduan masyarakat. Dalam tahapan aktualisasi, penulis melakukan implementasi materi-materi yang didapatkan selama masa pembelajaran daring (distance learning). Sebelum mengaktualisasikan ke dalam bentuk kegiatan-kegiatan nyata, penulis menyusun laporan aktualisasi yang didasarkan pada isu-isu di unit kerja penulis yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu yang ada kemudian dilakukan analisis tapisan isu diperoleh satu isu utama yang saat ini tingkat urgensi, keseriusan, dan peluang memburuknya paling tinggi yaitu permasalahan mengenai “Pendataan dan Pemantauan layanan permohonan informasi publik dan pengaduan masyarakat yang belum optimal”.

Metodologi dengan menggunakan pola baru ini diharapkan para peserta latsar dapat memahami dan menerapkan ketiga fungsi tersebut baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan sosial kemasyarakatan. Latsar CPNS ini dilaksanakan dengan sistem internalisasi nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta pemahaman mengenai peran dan kedudukan ASN. Melalui penyelenggaraan pelatihan dasar yang inovatif dan terintegrasi, diharapkan CPNS dapat menjadi agen perubahan yang berkompeten dan profesional. Diantaranya adalah melalui proses pembelajaran materi, habituasi di unit kerja dan pelaksanaan aktualisasi. Sistem pembelajaran pada Latsar CPNS, menuntut setiap peserta untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif yang diakronimkan menjadi BerAKHLAK.

Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari pemohon belum mengetahui dan masih rendah terhadap penggunaan aplikasi sentuh tanahku, terutama pada layanan pengecekan status berkas pendaftaran melalui aplikasi sentuh tanahku, hal ini ditandai dengan seringnya pemohon datang untuk mengecek status berkas pendaftarannya di Kantor Pertanahan Manokwari. Ketidaktahuan pemohon dan masih rendahnya minat dalam penggunaan aplikasi sentuh tanahku ini karena sosialisasi hanya terdapat pada kantor pertanahan, selain itu keingintahuan masyarakat yang masih kurang terhadap layananlayanan elektronik pertanahan dan aplikasi sentuh tanahku masih terdapat bug sehingga belum berfungsi sebagaimana mestinya, dengan teknologi digital atau aplikasi sentuh tanahku yang telah dibuat oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pemohon dapat melakukan pengecekan berkas dari tempat mana saja. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis memiliki gagasan penyelesaian “Pengenalan Kepada Masyarakat Tentang Aplikasi Sentuh Tanahku di Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari”. Gagasan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

isu atau permasalahan yang paling sering ditemui di lingkup Kementerian ATR/BPN. Lambatnya proses pencarian warkah berpengaruh terhadap pelayanan pertanahan. Sehingga diperlukan strategi yang tepat untuk mengatasi kendala tersebut melalui digitalisasi warkah sebagai upaya percepatan transformasi digital. Namun, kegiatan pengarsipan warkah secara digital di Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi saat ini belum optimal. Salah satunya warkah kegiatan Pemecahan Bidang Tanah yang terdapat pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran kini masih hanya berupa fisik. Oleh karena itu, diperlukan digitalisasi terhadap warkah kegiatan Pemecahan Bidang Tanah untuk mendukung pelayanan pertanahan yang lebih baik. Berdasarkan hal tersebut di atas, menjadi penting untuk melakukan aktualisasi terkait isu prioritas yaitu “Digitalisasi Warkah Kegiatan Pemecahan Bidang Tanah Tahun 2022 Menggunakan Google Drive sebagai Media Penyimpanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi”

Melalui penyelenggaraan pelatihan dasar yang inovatif dan terintegrasi, diharapkan CPNS dapat menjadi agen perubahan yang berkompeten dan profesional. Selanjutnya pemberian materi pembelajaran mengenai manajemen ASN yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu mengingat pesatnya perkembangan teknologi menjadi salah satu alasan CPNS dibekali dengan materi SMART ASN yang membahas lebih lanjut mengenai transformasi digital dan juga literasi digital sehingga CPNS diharapkan mampu bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan dalam dunia digital. Berdasarkan uraian tersebut, tampak bahwa diperlukannya digitalisasi dalam pelayanan pada kantor pertanahan,salah satunya dalam pelayanan pengaduan. Oleh karena itu, pada rancangan aktualisasi ini, penulisan mengangkat judul “Optimalisasi Pemberian Layanan Pengaduan Masalah Pertanahan Melalui Pemanfaatan Media Sosial Pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Maros”.