Semakin cepatnya pembangunan PSN di sisi sebaliknya akan menimbulkan dampak lain, yaitu peralihan lahan. Pengalihan fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula menjadi fungsi lain yang dapat menjadi dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri (Susilowati dkk, 2020). Peralihan lahan yang terdampak oleh PSN berupa alih fungsi lahan sawah produktif yang setiap tahun menghasilkan komoditas berubah menjadi lahan yang akan dibangun proyek. Alih fungsi lahan sawah ini salah satu faktor yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan pangan. Didukung dengan data statistik yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik luas panen padi di Kabupaten Lebak pada tahun 2018 seluas 108,916 hektar, sedangkan pada tahun 2021 seluas 82,475 hektar. Terjadi penurunan luas panen padi sebesar 26,441 hektar, dengan penurunan luas panen padi dapat berdampak juga ke ketahanan pangan.

Permasalahan utama yang dihadapi di Kantor Pertanahan Kota Tomohon pada seksi sengketa, konflik, dan perkara adalah belum optimalnya pengaduan sengketa,konflik,dan perkara pertanahan. Berdasarkan fakta di lapangan, banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana proses pengaduan mengenai kasus pertanahan yang baik dan benar. Hal ini penulis temukan dengan melihat masyarakat yang kebingungan tentang bagaimana cara pengaduan sengketa dan konflik pertanahan di kantor pertanahan kota tomohon.

Data-data terkait penataan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di Seksi Penataan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul banyak macamnya, salah satunya adalah data permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan. Pertimbangan Teknis Pertanahan adalah pertimbangan yang memuat hasil analisis teknis penatagunaan tanah yang meliputi ketentuan dan syarat penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan tanah dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang, sifat dan jenis hak, kemampuan tanah, ketersediaan tanah serta kondisi permasalahan pertanahan. Data terkait Pertimbangan Teknis Pertanahan di Kabupaten Bantul semakin bertambah dari tahun ke tahun, tetapi sejauh ini data register (nonspasial) dari permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan belum terintegrasi dengan data spasialnya, tersimpan di perangkat komputer yang berbeda oleh penanggung jawab masing-masing data, sehingga membutuhkan waktu lebih lama ketika melakukan pencarian data. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan pengelolaan lebih lanjut terhadap data-data tersebut, salah satunya dengan mengintegrasikan data nonspasial yang bersumber dari register dengan data spasial berupa peta dengan menggunakan geodatabase, agar lebih mudah diakses saat dibutuhkan, misalnya untuk evaluasi, monitoring, dan pelaporan kegiatan, juga untuk updating dat

Dalam kegiatan Aktualisasi ini, penulis akan memberikan gambaran mengenai implementasi nilai-nilai dasar ASN yang tertuang dalam surat edaran tersebut, perihal manajemen ASN, Fungsi dan Tugas ASN, serta kode etik dan kode perilaku sebagai seorang ASN dalam menjalankan tugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, khususnya dalam kegiatan Optimalisasi Struktur Risalah Penelitian Data Yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2021 di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur.

Warkah yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kota Bontang tiap harinya akan selalu bertambah dan telah terjadinya penumpukan warkah pada ruang penyimpanan warkah sehingga banyak warkah pendaftaran yang tercecer bahkan terselip dan juga sering terjadinya pada saat dibutuhkan perlu adanya waktu yang lama dalam pengambilan warkah. Kantor Pertanahan Kota Bontang pada dasarnya telah menerapkan digitalisasi warkah, warkah yang telah terscan dan telah ter-upload ke dalam aplikasi KKP, tetapi warkah pendaftaran yang telah terscan tersebut hanyalah dari Tahun 2021-2022 yang dimana warkah pada Tahun 2018-2020 belum ada peng-upload an warkah ke dalam aplikasi KKP, sehingga dari hal tersebut banyak warkah pada Tahun 2018-2020 tercecer dikarenakan tidak adanya pembenahan dalam pengarsipan. Warkah-warkah tersebut juga belum dimasukkan atau disusun secara rapi ke dalam suatu rak penyimpanan warkah. Dalam pengoptimalan pengarsipan warkah tersebut perlu adanya Sumber Daya Manusia yang difokuskan untuk mengurusi terkait warkah dan perlu adanya penambahan rak agar warkah pendaftran tersebut dapat tersusun dengan rapi.

Permasalahan umum yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang terutama pada seksi Penetapan Hak dan Pendafataran Pertanahan pada pelayanan pendaftaran tanah pertama kali diantaranya kurang Optimalnya pemahaman petugas penerima berkas dan pengecekan dari pemohon , dan kurangnya sosialisasi kepada petugas penerima dan pengurusan berkas pemohon yang menjadi salah satu faktor penyebab sehingga menimbulkan sering kali terjadi tunggakan berkas yang menghambat penyelesaian pelayanan pendaftaran tanah pertama kali bisa selesai dengan tepat waktu.

Pengadaan tanah terbagi menjadi dua yakni pengadaan tanah skala besar dan kecil. 4 Pengadaan tanah skala besar dilakukan dengan melibatkan instansi BPN secara langsung khususnya pada tahap pelaksanaan, sedangkan pengadaan tanah skala kecil dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah dengan objek tanah dibawah atau sama dengan 5 (lima) hektar. Bahwa pengadaan tanah skala besar dilakukan guna memberikan kesejahteraan bagi masyarakat serta untuk mempermudah pertumbuhan perekonomian. Pada praktiknya, dalam proses pengadaan tanah sering terjadi perbedaan persepsi antara instansi yang memerlukan tanah dengan BPN terkait penerapan peraturan yang berlaku maupun dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di lapangan, sehingga hal tersebut menjadikan proses pengadaan tanah menjadi terhambat. Lebih lanjut, ketika bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan melakukan monitoring maupun sosialisasi kepada instansi yang memerlukan tanah, seringkali BPN perlu menjelaskan ulang peraturan apa saja yang digunakan serta kiat-kiat dalam menghadapi permasalahan yang ada di lapangan. Bahwa kegiatan tersebut terbatas pada ruang dan waktu, sehingga seringkali tidak dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh pegawai instansi yang memerlukan tanah.

Seorang analis sengketa pertanahan tidak hanya mampu mengidentifikasikan suatu masalah pertanahan, tetapi juga mampu melakukan evaluasi serta membuat laporan hasil dari permasalahan yang timbul. Pada Kantor Pertanahan Kota Bontang masih terdapat kesulitan dalam hal penataan arsip dokumen sengketa, konflik dan perkara secara manual dan secara digitalisasi dikarenakan belum ada pegawai yang difokuskan untuk mengerjakan pengarsipan khususnya pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.

Namun dalam pelaksanaan Pemberian Layanan Informasi masih dirasa kurang efektif karena penulis sering menemukan masyarakat yang datang hanya sekedar menanyakan syarat-syarat peralihan hak berdasarkan Jual Beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat. Maka dari itu penulis merasa perlu untuk memberikan suatu inovasi mengenai hal tersebut untuk meningkatkan efektifitas pelaksanan Layanan Informasi.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah melakukan berbagai upaya peningkatan pelayanan dengan perbaikan kinerja pelayanan, penyempurnaan standar pelayanan dan menciptakan inovasi pelayanan. Hal ini penting dilakukan karena masih adanya paradigma dalam masyarakat bahwa pelayanan pertanahan cenderung rumit, lama prosesnya, kurang transparan dan biayanya mahal. (Balitbang Kementerian ATR/BPN, 2018).