Berdasarkan isu yang di alami oleh penulis dan rekan kerja di Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa dapat disimpulkan bahwa sistem pengarsipan yang ada di Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa tersebut masih kurang efektif dan efisien, karena masih menggunakan sistem manual. Berkas-berkas tersebut masih disimpan kedalam sebuah ordner bindex / map-map plastik untuk pengarsipan (cara manual). Proses manual semacam ini sangat menyulitkan kita dalam hal pencarian berkas-berkas tersebut yang dibutuhkan segera. Harus melihat buku agenda dan membacanya dengan teliti satu persatu sangat tidak efisien dan membuang waktu, kemudian dokumen-dokumen ini juga sangat rentan untuk rusak, robek, dan bahkan hilang. 3 Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlunya penyimpanan secara sistem digitalisasi yang apabila dibutuhkan dapat ditemukan secara mudah dan cepat dikemudian hari. Karena dalam pelaksanaan kegiatan kantor yang semakin maju dan berkembang, maka semakin banyak pula datadata, berkas, maupun arsip yang terkumpul dan disimpan karena mempunyai nilai guna. Dengan adanya sistem digitalisasi ini maka akan mengurangi penumpukan kertas, dan juga dapat menghemat waktu dalam pencarian data karena akan disimpan dalam bentuk file sesuai nama, bulan dan tahun pada surat tersebut.

Sebagai seksi yang menangani sengketa, konflik dan perkara pertanahan, tentu saja membutuhkan warkah serta dokumen pendukung lainnya pada saat proses penyelesaian kasus. Banyaknya kasus pertanahan yang masuk pada Kantor Pertanahan Sleman mengakibatkan banyaknya jumlah berkas yang harus disimpan pada ruang Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Keterbatasan ruang pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa menyebabkan penyimpanan warkah dan dokumen pendukung belum tertata rapi. Selain itu juga belum adanya kategorisasi penyimpanan warkah dan dokumen pada ruang penyimpanan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan instansi yang berhubungan. Selain itu juga belum adanya inventarisasi pencatatan nomor perkara baik secara manual manual maupun digital.

masih banyaknya Surat Keputusan Penetapan Hak di Koordinator Substansi Penetapan Hak yang tidak bisa selesai diketik dengan tepat waktu khususnya dari Periode Bulan Januari – Juni 2022. Melalui Optimalisasi Pembuatan Surat Keputusan Penetapan Hak di harapkan dapat mempermudah dan mempersingkat waktu dalam Pembuatan Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah, sehingga dapat dijadikan acuan dalam proses Penetapan Hak Atas Tanah khususnya pada Satuan Kerja Penulis saat ini.

Dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terdapat hambatan-hambatan yang harus segera diselesaikan dan diperbaiki untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Salah satu hambatan yang dihadapi dalam kegiatan PTSL ini adalah pada pengumpulan data yuridis, dimana masyarakat sulit untuk dijumpai dikarenakan tidak berada di tempat dan lebih banyak dikebun, dikarenakan juga kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan hak atas tanahnya.

Untuk mendukung Layanan Pertanahan Terintegritasi Secara Elektronik maka perlu adanya peningkatan kualitas data pertanahan, hal ini diperlukan supaya tidak menghambat layanan secara elektronik. 3 Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menerapkan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) pada tahun 2017, sebelum menggunakan KKP kegiatan penerbitan dan pencatatan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dilakukan secara manual menggunakan buku daftar hak, hal tersebut menyebabkan data pendaftaran seperti Buku Tanah dan Surat Ukur yang terbit sebelum tahun 2017 belum masuk dalam KKP. Tenaga yang terbatas di Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga menyebabkan belum optimalnya Validasi Buku Tanah.

Aktualisasi yang dilaksanakan penulis, didasarkan pada salah satu permasalahan yang diangkat dari Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau, yaitu tidak adanya pencatatan resume secara tertulis mengenai hasil rapat-rapat yang telah diikuti oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau.

Salah satu faktor penghambat yang membuat mundurnya pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penyusunan RTR Daerah oleh Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara adalah kurang optimalnya pelaksanaan tahap persiapan kegiatan fasilitasi penyusunan RTR Daerah, yang mundur dari seharusnya pada bulan Januari hingga Februari menjadi bulan Juni. Namun demikian, pada akhir bulan Juni ini ditargetkan kegiatan persiapan dapat terselesaikan dan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan kegiatan dan tahap pelaporan.

Seperti yang kita ketahui bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya. Namun dalam pelaksanaannya terdapat bebagai masalah seperti masyarakat yang sering mengakali surat keterangan/alas hak pemberi hibah atau jual beli yang seharusnya sudah meninggal menjadi bisa menandatangani alas hak tersebut atau seringkali ditemukan materai 10.000 yang berlaku pada 2021 malah dipakai di surat keterangan/alas hak sebelum tahun 2021.

Kurangnya kesadaran sumber daya manusia akan pentingnya pengelolaan arsip dokumen khusunya dokumen keuangan, maka berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan arsip dan penemuan kembali arsip membutuhkan waktu yang cukup lama. Berdasarkan permasalahan pada Sub bagian Keuangan Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara, maka sangat diperlukan perubahan dalam pengelolaan arsip yang efektif,efisien, cepat dan mudah.

Pengelolaan barang persediaan di lingkungan kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang menjadi salah satu tugas dan fungsi Subbagian Tata usaha khusunya Keuangan. Barang persediaan yang dikelola salah satunya adalah barang barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah yaitu barang habis pakai yaitu barang yang hanya dapat digunakan sekali dalam pemakaiannya antara lain alat tulis kantor (ATK), barang cetak dan barang pembersih. Dalam penulisan laporan ini, Penulis akan lebih menekankan pada barang habis pakai khususnya pada alat tulis kantor (ATK) dan alat rumah tangga (ART) tersebut. Barang persediaan merupakan salah satu modal kerja yang sumber atau sasarannya mudah untuk disalahgunakan. Pengendalian internal dan pengawasan yang memadai sangat dibutuhkan untuk melindungi barang persediaan tersebut.