Oleh karena itu dibutuhkan suatu perencanaan yang terukur supaya pelaksanaan survei ZNT dapat berjalan efektif dan efisien dan hasil kegiatan tetap memenuhi tujuan pembaruan peta ZNT yaitu pembaruan nilai pada peta zona nilai tanah yang ada sehingga dapat memberikan pelayanan informasi nilai tanah sesuai kondisi terkini dimana nilai tanah ini digunakan untuk perhitungan PNBP sesuai yang diamanatkan pada PP no 128 tahun 2015 bahwa ZNT yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan digunakan untuk penghitungan biaya PNBP pelayanan pendaftaran perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah untuk HGU, HGB atau Hak Pakai berjangka waktu serta pelayanan pendaftaran pemindahan peralihan Hak Atas Tanah untuk perorangan dan Badan Hukum.  Dari permasalahan yang ada, didapatkan suatu gagasan pemecahan masalah yaitu penentuan lokasi survei ZNT berdasarkan pada lokasi yang telah dilakukan peralihan hak atas tanah.

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Pada hal ini tentu saja sengketa terkait dengan tanah atau pertanahan. Sengketa pertanahan yang terjadi didalam masyarakt tentunya akan menimbulkan konflik. Menurut fisher konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih, individu atau kelompok yang memiliki atau merasa memiliki sasaran sasaran yang tidak sejalan. Konflik yang terus berjalan atau konflik yang berkepanjangan tidak menutup kemungkinan akan menjadi suatu perkara. Perkara yang timbul tidak serta merta dapat diselesaikan dengan mudah. Ada berbagai macam prosedur prosedur yang harus dilalui oleh orang orang atau kelompok yang berperkara untuk menyeselaikan perkara itu di pengadilan. Prosedur yang dilalui tersebut membutuhkan bahan bahan untuk menjawab atau membuktikan gugatan yang diajukan oleh penggugat. Dasar dalam menjawab gugatan tersebut bisa berdasarkan undang-undang, warkah dan buku tanah. Berdasarkan pemaparan permasalahan tersebut diatas, setidaknya ada tiga isu yang menarik minat penulis yaitu dengan judul “Pembuatan Basis Data Digital Dalam Rangka Penataan Buku Tanah dan Warkah Terkait Penanganan Perkara dan Sengketa Pertanahan”

Isu kedua adalah kurangnya pemahaman pegawai terkait penggunaan file digital online dalam melakukan pelayanan dan kerja tim. Jika dikaitkan dengan materi pada agenda 3 mengenai Manajemen ASN dan Smart ASN, hal ini menandakan bahwa sumber daya manusia pada kantor pertanahan muaro jambi belum secara maksimal menjalankan transformasi digital dalam kerja sehari-hari. Isu ketiga adalah tidak terintegrasinya data pertanahan dalam bentuk fisik dan data digital. Jika dikaitkan dengan materi agenda 3 mengenai Manajemen ASN dan Smart ASN, tentu saja pemahaman mengenai pentingnya data digital masih belum menjadi fokus utama, sehingga sewaktu melakukan input data, masih terdapat perbedaan data yang dapat menghambat proses permohonan dari masyarakat.

Hal ini karena hampir seluruh lapisan masyarakat mempunyai suatu teknologi, salah satunya yaitu smartphone. Tidak terkecuali dalam hal Kearsipan, perlu adanya suatu inovasi di bidang teknologi yang mampu menggelola arsip dengan baik, dalam hal ini untuk mengikuti perkembangan zaman di era Revolusi Industri 4.0 atau era digital saat ini. Pengelolaan arsip berbasis manual yang sebelumnya menjadi konsentrasi dengan segera digantikan oleh format elektronik yang membludak secara kuantitas dan penggunaan. Di era digital, pengelolaan arsip elektronik menjadi tren sekaligus fokus pengembangan pengelolaan dalam banyak institusi. arsip elektronik dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan zaman yang menuntut kecepatan berbagi, kemudahan akses dan fleksibilitas dalam berjejaring. Pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu berdasarkan hasil pantauan yang dilakukan oleh penulis belum menerapkan sistem pengarsipan secara digital. Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “Optimalisasi penyimpanan arsip dokumen pengadaan jalan tol Bengkulu-Lubuk Linggau melalui digitalisasi arsip pada seksi pengadaan tanah dan pengembangan kantor pertanahan Kota Bengkulu.”

Salah satu yang menjadi isu permasalahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap adalah belum optimalnya sistem informasi pelayanan pertanahan khususnya pelayanan pertanahan tanpa kuasa melalui notaris seperti permohonan waris. Permasalahan ini disebabkan karena kurangnya pemanfaatan sarana elektronik dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Di era digital yang semakin berkembang dengan berlandaskan SMART ASN, ASN sebagai pelayan publik harus mampu menyesuaikan diri dan berinovasi termasuk dalam memberikan informasi kepada publik. Kurang optimalnya digitalisasi pemberian informasi pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap menjadi isu penting yang perlu dibenahi sehingga pemohon waris dapat memperoleh informasi berkaitan dengan prosedur, persyaratan dan biaya yang diperlukan sehingga pemohon dapat mendaftarkan peralihan hak atas tanahnya secara langsung.

Pelatihan Dasar CPNS bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi dengan memadukan jalur Pelatihan Klasikal dengan nonklasikal dan kompetensi sosial kultural dengan kompetensi bidang sebagaimana yang terdapat pada Pasal 5 Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon PegawaiNegeri Sipil. Kompetensi yang dikembangkan dalam Pelatihan Dasar CPNS merupakan kompetensi pembentukankarakter PNS yang profesional sesuai dengan bidang tugas sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Salah bentuk penugasan dalam latsar ini adalah menyusun laporan aktualisasi nilai-nilai profesi ASN yang terdapat pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di tempat kerja masing-masing, dalam hal  ini satuan kerja Penulis adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. Pelaksanaan kegiatan ini betujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai BerAkhlak yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif serta dapat menerapkan ManajemenASN dan Smart ASN. Berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam BerAkhlak dan Manajemen ASN serta Smart ASN guna mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang penulis rencanakan, maka penulis membuat judul laporan aktualisasi yaitu “Penerapan Aplikasi Qfield di lapangan guna Mempermudah Inventarisasi dan Identifikasi Objek Pengadaan Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang”.

Peta dasar pendaftaran tanah merupakan peta yang menggambarkan bidang atau bidang-bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah yang dimohon untuk diterbitkan sertipikat pertama kali. Dengan adanya semangat digitalisasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional diharapkan semua bidang tanah yang sudah bersertipikat dapat dipetakan secara digital. Sehingga diperlukan pengelolaan data bidang tanah yang baik dan rapi untuk membentuk sebuah database yang terintegrasi.

Dalam hal ketidaklengkapan berkas permohonan dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun karena jual-beli, yang diangkat menjadi pokok bahasan oleh Penulis yaitu kartu BPJS Kesehatan yang dijadikan sebagai salah satu syarat sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional serta Surat Dirjen PHPT No.HR.02/153-400/II/2022 tentang Kartu Peserta BPJS Kesehatan, yang mana menyatakan bahwa semua kementerian dan struktur pemerintahan diinstruksikan oleh Presiden untuk mengoptimalkan peran kartu BPJS Kesehatan. Dengan demikian, Penulis ingin menganalisis isu tersebut melalui kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan, serta membuat rancangan dan laporan aktualisasi dengan judul “Optimalisasi Penggunaan Kartu BPJS Kesehatan Sebagai Syarat Pendaftaran Peralihan Hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan.”

Pelatihan Dasar CPNS bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi dengan memadukan jalur Pelatihan Klasikal dengan Nonklasikal dan kompetensi sosial kultural dengan kompetensi bidang sebagaimana yang terdapat pada Pasal 5 Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Kompetensi yang dikembangkan dalam Pelatihan Dasar CPNS merupakan kompetensi pembentukan karakter PNS yang profesional sesuai dengan bidang tugas sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Salah bentuk penugasan dalam pelatihan dasar ini adalah menyusun laporan aktualisasi nilai-nilai profesi ASN yang terdapat pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di tempat kerja masing-masing, dalam hal ini satuan kerja Penulis adalah Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Pelaksanaan kegiatan ini betujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai BerAkhlak yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif serta dapat menerapkan Manajemen ASN dan Smart ASN.  Berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam BerAkhlak dan Manajemen ASN serta Smart ASN guna mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang penulis rencanakan, maka penulis membuat judul laporan aktualisasi yaitu “Digitalisasi Arsip Warkah Pada Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) Pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kota Surakarta”.

Berdasarkan identifikasi isu, tapisan, analisa dan alternatif pentyelesaian isu, saat melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penilaian tanah dan ekonomi pertanahan peserta menemukan kendala saat pembuatan peta nilai bidang tanah pada tahapan survei data fisik, data lingkungan bidang tanah, dan penyusunan basis data penilaian bidang tanah hal ini terkait penggunaan formulir survei data yang masih berbentuk formulir bentuk fisik kertas yang mana kurang efisien dan masih konvensional sesuai petunjuk teknis di bidang penilaian tanah dan ekonomi pertanahan. Pada masa sekarang ini untuk pengisian formulir survei data fisik pembaruan peta Zona Nilai Tanah yang masih berbentuk kertas konvensional tersebut kurang efisien terkait dengan waktu maupun biaya, selain itu dengan masih digunakanya formulir dengan fisik kertas konvensional dapat berisiko seperti rusaknya formulir pendataan, juga berisiko hilangnya formulir pendataan disamping itu formulir bentuk fisik kertas juga membutuhkan ruang penyimpanan yang cukup untuk menyimpanya.