yaitu kurangnya pemahaman masyarakat atas prosedur pelayanan pertanahan, tunggakan pengecekan sertipikat secara elektronik, dan lambatnya progres Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2022. Terjadinya ketiga isu ini disebabkan oleh kurangnya penerapan Manajemen ASN, yaitu kurang profesionalnya ASN dalam memberikan pelayanan dan juga Smart ASN, yaitu masih lemahnya literasi digital yang seharusnya dapat membantu tugas dan fungsi ASN. Ketiga isu yang terbentuk tidaklah dapat diselesaikan secara bersamaan, sehingga Penulis memilih isu tunggakan pengecekan sertipikat secara elektronik sebagai isu prioritas yang harus diselesaikan terlebih dahulu karena pengecekan sertipikat merupakan proses awal dari proses-proses selanjutnya dan apabila tidak segera ditangani akan berdampak besar ke semua pihak yang terlibat. Ini merupakan salah satu penerapan nilai-nilai bela negara yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan dengan “Optimalisasi Pelayanan Pengecekan Sertipikat secara Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 Pasal 8 ayat 2, Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas untuk melakukan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara. Penyiapan urusan keuangan yang dilakukan termasuk kepada pertanggungjawaban keuangan dan kewajiban perpajakan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa wajib pajak dikenakan sanksi administratif apabila terlambat dalam penyetoran maupun pelaporan pajak. Sehingga berdasarkan uraian diatas, berkaitan dengan penugasan latsar untuk mengaktualisasikan nilai-nilai BerAKHLAK dan menerapkan Manajemen ASN serta SMART ASN, penulis membuat laporan aktualisasi dengan judul “Optimalisasi Pelaporan Pajak Melalui Entry Data Pelaporan Pada E-Bupot Unifikasi Di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah”.

Hal ini dipicu oleh beberapa faktor diantaranya kurangnya informasi dan publikasi mengenai dokumen persyaratan yang benar, waktu, serta biaya layanan Pengecekan Sertipikat dan SKPT secara elektronik yang mengakibatkan kesalahan unggah dokumen dan sebagainya. Kurangnya informasi dan publikasi terkait layananan ini di Kantor Pertanahan Kota Salatiga tercermin dari belum adanya media informasi yang dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat yang berwujud media cetak maupun media digital. Penulis berpendapat bahwa masyarakat dan PPAT belum mengerti dan mengetahui sepenuhnya mengenai sistem layanan Pengecekan Sertipikat dan SKPT yang baru ini karena belum massive-nya penyampaian informasi dan publikasi dari Kantor Pertanahan Kota Salatiga. Sehingga, dibutuhkan solusi penyelesaian yang tepat dan tentunya sejalan dengan nilai-nilai ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif), Manajemen ASN, serta menjalankan nilai Smart ASN yang berjalan beriringan dengan transformasi digital, agar layanan Pengecekan Sertipikat dan SKPT secara elektronik ini dapat berjalan lancar dan tidak terjadi keterlambatan penyelesaian berkas.

Dari isu mengenai belum terpetakannya bidang – bidang tanah terdaftar (K4) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, penulis memilih gagasan pembuatan panduan prosedur pemetaan bidang tanah terdaftar belum terpetakan (K4) untuk menunjang peningkatan kualitas data bidang tanah. Gagasan ini diambil karena dalam Juknis PTSL 2022 yang memuat penyelesaian bidang tanah terdaftar belum terpetakan (K4) belum menerangkan tiap langkah pengerjaannya secara detail. Harapan penulis dengan dilaksanakannya aktualisasi ini akan memberikan kontribusi terhadap instansi dan dapat menerapkan nilai-nilai berAkhlak, Manajemen ASN serta Smart ASN dalam bekerja nantinya.

Berdasarkan Pengamatan Penulis yang sejak 11 Mei 2022 bertugas di Kantor Pertanahan Kota Semarang, ditemukan permasalahan terkait dengan pemanfaatan teknologi yang kurang maksimal untuk menunjang pekerjaan pembaruan peta Zona Nilai Tanah (ZNT). Sebagai CPNS yang berperan menjadi agen perubahan, diperlukan langkah inovatif dalam pemecahan masalah tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis menyusun laporan aktualisasi dengan mengangkat judul “Optimalisasi Kegiatan Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Melalui Pemanfaatan Aplikasi Avenza Map di Kantor Pertanahan Kota Semarang”.

Oleh karena itu perlu adanya pemanfaatan teknologi guna mewujudkan transformasi digital dalam optimalisasi pengarsipan berkas pengendalian dan berkas kasus pertanahan dengan memanfaatkan Google Drive untuk media penyimpanan dan juga memanfaatkan QR Code serta Ms Acess. Melalui pengarsipan secara digital ini diharapkan dapat mempermudah 3 pegawai di seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dalam pencarian arsip berkas dan juga memiliki backup file arsip guna untuk mengantisipasi arsip rusak atau hilang.

Namun selama penulis melaksanakan tugas pada seksi Penetapan dan Pendaftaran Tanah kantor Pertanahan Kabupaten Batang Hari melakukan terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan validasi buku tanah, penulis menemukan beberapa contoh kasus/kendala pada saat melakukan validasi buku tanah seperti terjadimya ketidak sesuaian antara data pada fisik buku tanah dengan data yang ada pada aplikasi KKP. Untuk itu dalam kegiatan Aktualisasi ini, penulis akan mencoba fokus mengatasi permasalahan atau isu yang sedang terjadi kantor Pertanahan Kabupaten Batang Hari agar sejalan dengan program/rencana dari Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Hari Sehingga judul dari Aktualisasi ini “Optimalisasi Kualitas Validasi Buku Tanah Kelurahan Rengas Condong Pada aplikasi KKP”. Pemilihan Kelurahan Rengas Condong sebagai locus karna mempertimbangkan Kelurahan Rengas Condong merupakan pusat pemerintahan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari dan angka sengketa yang relative tinggi serta belum dilakukan pengecekan secara berkala terhadap buku tanah Kelurahan Rengas Condong.

Banyaknya permohonan yang masuk di Kantor Pertanahan di Kota Bengkulu menjadi salah satu alasan dilakukannya Plotting, terdapat pula beberapa kendala yang harus dihadapi dalam Pelayanan Plotting oleh Kantor Pertanahan Kota Bengkulu. Minimnya pengetahuan dan pemahaman Petugas Pemetaan mengenai prosedur, dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tanah yang mereka miliki apakah sudah terpetakan secara digital atau belum, karena sebagian besar masyarakat yang telah memiliki sertipikat beranggapan bahwa tanah mereka miliki secara otomatis ada di aplikasi, namun pada  kenyataannya masih banyak bidang tanah yang harus di petakan lagi secara digital ketika ingin melakukan salah satu proses permohonan, seperti ketika ingin melakukan Permohonan Hak Tanggungan. Sehingga diharapkan dengan ini diharapkan layanan plotting dapat di koordinir dengan baik.

Hanya saja dalam proses peminjaman tersebut ada permasalahan yang muncul. Seringkali pertugas ruang buku tanah hanya menerima kertas daftar peminjaman saja. Dan tidak melakukan inventarisasi. Alhasil lembaran kertas peminjaman tersebut tersebar. Dan mengakibatkan setiap harinya tidak diketahui pasti berapa jumlah peminjam. Dan berapa jumlah buku tanah keluar. Tidak hanya itu saja, data perjalanan buku tanah hingga kembali ke ruang buku tanah juga sulit terlacak. Sebab petugas buku tanah hanya memiliki catatan buku keluar. Sedangkan catatan buku masuk atau belum masuk tidak ada. Hasilnya buku tanah rawan hilang. Hal ini tentu perlu segera ditangani. Sebab jika terus dibiarkan berlanjut maka database pertanahan yang ada pada buku tanah dapat hilang. Dan mengakibatkan pelayanan pendaftaran tanah dapat terhambat. Secara tidak langsung hal ini juga dapat berdampak pada terhambatnya Kementerian ATR/BPN mewujudkan misi menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia. Sebagai upaya yang bisa dilakukan penulis untuk berkontribusi menyelesaikan permasalahan tersebut, penulis menetapkan masalah ini sebagai core isu. Dimana tentu saja setelah berdiskusi dengan mentor dan rekan kerja. Penulis dapat memberikan gagasan pemecahan isu dengan mengadministrasikan data peminjaman buku tanah menggunakan metode Spreadsheets. Yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut dalam rancangan/laporan aktuliasasi berjudul “Optimalisasi Pengadministrasian Data Peminjaman Buku Tanah Melalui Aplikasi Spreadsheets Di Kantor Pertanahan Kota Semarang”.

Zona Nilai Tanah adalah gambaran nilai tanah yang relatif sama, dari sekumpulan bidang tanah didalamnya, yang batasannya bisa bersifat imajiner ataupun nyata sesuai dengan penggunaan tanah dan mempunyai perbedaan nilai antara satu dengan yang lainnya berdasarkan analisis petugas dengan metode perbandingan harga pasar dan biaya yang dimuat dalam Peta Zona Nilai Tanah dan ditetapkan oleh kepala Kantor Pertanahan (Permen ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021). Informasi zona nilai tanah (ZNT) dapat dimanfaatkan dalam penentuan tarif pelayanan pertanahan, referensi masyarakat dalam transaksi jual/beli tanah, penentuan ganti rugi tanah, inventarisasi nilai aset publik maupun aset masyarakat, memonitor nilai tanah dan pasar tanah, dan referensi penetapan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), agar lebih adil dan transparan bagi masyarakat. Monitoring nilai tanah diperlukan untuk mencegah adanya lonjakan harga yang dapat mempengaruhi sektor ekonomi secara mikro maupun makro. Berdasarkan uraian manfaatnya, informasi nilai tanah merupakan informasi yang penting. Untuk itu dalam penyajian informasi nilai tanah dalam bentuk khususnya peta zona nilai tanah perlu di optimalkan. Peta zona nilai tanah yang optimal adalah peta zona nilai tanah yang menyajikan informasi nilai tanah yang valid dan teraktual untuk setiap zona dan dalam skala lebih detail dapat menyajikan informasi nilai tanah perbidang tanah