Latsar CPNS dilakukan untuk membekali para calon CPNS dan dilakukan dengan beberapa metode pelatihan. Metode pertama adalah self learning atau pembelajaran mandiri dengan mengunduh materi, dan menonton video materi untuk setiap agenda dan kemudian melakukan evaluasi. Kemudian dilakukan tahap kedua yaitu tahap distance learning yang dilakukan dengan metode asynchronous atau dengan pembelajaran mandiri dengan menonton video dan metode synchronous atau dengan bertatap muka dengan fasilitator melalui video conference. Pada pembeajaran tahap 2 ini dilakukan melalui Learning Management System (LMS). Pada akhir tahap 2 para peserta diminta untuk membuat sebuah rancangan aktualisasi sebagai bentuk pemahaman dan penerapan mata pelatihan yang telah diajarkan mulai dari agenda 1 hingga 3. Rancangan aktualisasi sendiri bertujuan untuk membentuk pemahaman dan penerapan mata pelatihan sehingga dapat tertanam dalam diri sebagai Tindakan dan menjadi suatu karakter kuat. Dalam penyusunan rancangan aktualisasi penulis mengangkat isu yang terjadi pada satuan kerja khususnya pada Seksi I atau Seksi Survei Pemetaan.

Kondisi hilang dokumen fisik warkah dapat mengakibatkan dampak negatif dalam administrasi pengelolaan dokumen warkah baik dalam melakukan pekerjaan internal atau pekerjaan eksternal yang melibatkan pihak lain yang membutuhkan dokumen fisik warkah tersebut, dokumen warkah yang hilang memiliki konsekuensi apabila dokumen warkah tersebut tidak dapat ditemukan karena dokumen hilang harus dilakukan pebuatan dokumen baru dengan pengumpulan data ulang untuk menggantikan dokumen warkah tersebut dalam rentang waktu 14(empat belas) hari setelah diadakan pengumuman, jika dalam rentang waktu tersebut dokumen warkah tidak dapat ditemukan atau dibuat dokumen pengganti maka tidak dapat dibuat berita acara kesesuaian karena 1 ada perbedaan jumlah dokumen warkah yang telah di scan & upload ke sistem dan data fisik dokumen warkah, di lain sisi jika dokemen warkah tidak dapat ditemukan dan telah diambil keputusan untuk melakukan pengumpulan data ulang maka dokumen tersebut harus dapat di selesaikan dalam rentang waktu 14(empat belas) hari setelah pengumuman.

Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang melaksanakan kegiatan aktualisasi dalam program pelatihan dasar maka penulis mengangkat isu strategis berkaitan dengan “Optimalisasi Pengarsipan Data Pertanahan Tahun 2020-2022 Melalui Google Drive Pada Seksi Pengendalian Dan Penanganan Sengketa Di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali.” Pemilihan isu ini sangat tepat dirasa oleh penulis karena isu ini merupakan salah satu isu yang sangat perlu di di selesaikan karena digitalisasi arsip sangat berperan penting dalam terbentuknya organisasi yang baik dan benar. Berdasarkan penelusuran data, dokumen sengketa, konflik, dan perkara di Seksi Pengendalian dan Penanganan  Perkara di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali kurang terinventaris secara optimal. Selain itu berdasarkan data yang ada, inventaris arsip/dokumen yang masuk masih dilakukan secara manual. Hal ini tentu saja menghambat koordinasi antar pegawai khususnya di Pengendalian dan Penanangan Sengketa Kantor Pertanahan Boyolali. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah tidak tersedianya ruang penyimpanan yang layak untuk menyimpan berkas secara aman.

Dalam upaya memecahkan isu yang terdapat di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang tersebut, dilakukan melalui Pelatihan Dasar CPNS. Pelatihan Dasar CPNS bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi dengan memadukan jalur Pelatihan Klasikal dengan nonklasikal dan kompetensi sosial kultural dengan kompetensi bidang sebagaimana yang terdapat pada Pasal 5 Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Kompetensi yang dikembangkan dalam Pelatihan Dasar CPNS merupakan kompetensi pembentukan karakter PNS yang professional sesuai dengan bidang tugas sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 Perubagan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Salah bentuk penugasan dalam pelatihan dasar ini adalah menyusun laporan aktualisasi nilai-nilai profesi ASN yang terdapat pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di tempat kerja masing-masing, dalam hal ini satuan kerja Penulis adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. Pelaksanaan kegiatan ini betujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai BerAkhlak yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif serta dapat menerapkan Manajemen ASN dan Smart ASN.

permasalahan muncul akibat belum ada basis data untuk menjembatani peraturan dengan strategi implementasinya. Pengambilan keputusan dalam penentuan prioritas kegiatan audit berdasarkan pengaduan dan penilaian risiko belum dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, Rancangan Aktualisasi ini mengangkat permasalahan yang terdapat di unit kerja Inspektorat Bidang Investigasi dengan rumusan isu utama “Pengawasan Berbasis Risiko  Berdasarkan Data Laporan Pengaduan Tahun 2021-2022 di Inspektorat Bidang Investigasi Belum Dianalisis Secara Optimal”. Permasalahan tersebut berusaha dijawab dengan gagasan pemecah isu “Penyusunan Peta Tipologi Permasalahan Pengaduan untuk Optimalisasi Penilaian Risiko di Inspektorat Bidang Investigasi”.

Akan tetapi maksud dan tujuan kegiatan pelaksanaan inventarisasi BMN sesungguhnya adalah untuk mengetahui jumlah dan nilai BMN pada kondisi dan waktu terkini. Selain itu laporan hasil inventarisasi dan daftar-daftar barang hasil inventarisasi yang meliputi: daftar barang baik dan rusak ringan, daftar barang rusak berat, daftar barang tidak ditemukan/hilang, dan daftar barang berlebihan akan menjadi pondasi/dasar yang kokoh untuk tindak lanjut dalam pengelolaan BMN.Sedangkan tujuan inventarisasi BMN adalah agar semua BMN dapat terdata dengan baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi, serta mempermudah pelaksanaan pengelolaan BMN. Adapun yang menjadi sasaran inventarisasi yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Angaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan yang sah. Kondisi yang terjadi di Kanwil BPN Provinsi Jambi inventarisasi BMN belum dilakukan secara efektif, dilihat dari masih banyaknya BMN yang belum diberikan pelabelan atau kode barang, pengecekan kembali keadaan barang, barang-barang hibah yang belum diinventariskan, serta adanya SDM yang kurang membuat inventarisasi menjadi terhambat. Melihat kondisi yang ada saat ini maka penulis menyusun Rancangan Aktualisasi dengan judul “Pengadministrasian Inventaris BMN di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi”

Pelaksanaan aktualisasi diawali dengan mengidentifikasi isuisu di unit kerja masing-masing peserta pelatihan dasar. Setelah melakukan indentifikasi isu, penulis menemukan beberapa isu yang terdapat di unit kerja. Dari sinilah penulis mengangkat isu ini, penulis ingin memberikan informasi kepada masyarakat terkait peta zona nilai tanah. Harapan penulis dengan adanya informasi ini, masyarakat dapat memanfaatkan peta zona nilai tanah sebagai referensi dalam transaksi jual beli tanah. Mengingat nilai tanah mengalami perubahan setiap tahunnya. Dengan harapan tersebut, penulis membuat rancangan aktualisasi yang berjudul “Sosialisasi kepada Masyarakat terkait Peta Zona Nilai Tanah pada Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Media Sosial”.

Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri memiliki visi “Terselenggara Pengelolaan dan Pelayanan Berkualitas yang Mampu Mendorong Peran Serta Masyarakat”, dengan misi 1) Meningkatkan fungsi kelembagaan dan profesionalisme aparatur pertanahan; 2) Meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan; 3) Meningkatkan peraturan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan serta pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup; 4) meningkatkan pengelolaan administrasi pertanahan dengan mengikutsertakan peran aktif masyarakat; dan 5) Meningkatkan upaya penyelesaian permasalahan pertanahan. Untuk mendukung tercapainya visi dan misi tersebut, Subbagian Tata Usaha khususnya Substansi Keuangan dan Barang Milik Negara terus berupaya memberikan dukungan dan pelayanan yang maksimal, terutama dalam hal penyiapan pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara. Namun pada pelaksanannya, terdapat beberapa hal yang belum optimal dan belum sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian yang tercantum pada Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN No. 27 Tahun 2020. Salah satu yang perlu dikembangkan adalah optimalisasi pelaporan realisasi kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Substansi Keuangan dan Barang Milik Negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri.

Selama tiga bulan penulis bekerja, penulis melihat masih belum optimalnya pelayanan penyelesaian masalah pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai alur dan persyaratan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, kurangnya sarana dan informasi mengenai penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan yang sesuai sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, menjadi permasalahan utama dalam penyelesaian sengketa dan konflik Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu.

Untuk memaksimalkan kegiatan, maka sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara dan media. Namun, pada Seksi Pengadaan Tanah di unit kerja penulis sosialisasi hanya dilakukan dengan satu kegiatan saja sehingga hanya menyasar pada pihak-pihak tertentu, hal tersebut menyebabkan penyampaian mengenai alur Pengadaan Tanah belum optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengoptimalan sosialiasi dengan mencari gagasan inovatif yang dapat dicapai dan realistis, salah satunya dengan pelaksanaan aktualisasi optimalisasi sosialisasi dengan media sosial ataupun media lainnya. Untuk itu, maka penulis memilih judul “Optimalisasi Sosialisasi Alur Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara”