Keterkaitan isu ini dengan materi Agenda III yaitu Smart ASN dimana belum menerapkan literasi digital dalam konteks kecakapan digital serta SDM yang belum menguasai terkait sistem digitalisasi pelayanan pertanahan. Kecakapan digital yang dimaksud disini adalah bahwa belum terdapat sistem digital pencarian buku tanah secara otomatis dan pegawai di Buku Tanah yang belum menerapkan sistem atau teknologi yang dapat mendukung percepatan dan efektifitas pencarian serta penyimpanan buku tanah. Sedangkan dalam Manajemen ASN isu ini belum memenuhi asas efektif dan efesien dimana dalam menyelenggarakan Manajemen ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan, tetapi pada kenyataannya pekerjaan terhambat karena penyimpanan dan pencarian buku anah secara manual, ada beberapa Buku Tanah yang terselip dan berdampak pada pekerjaan seperti pengecekan sertipikat. Gagasan penyelesaian terkait isu tersebut yaitu dengan membuat google form serta google spreadsheets untuk keperluan digitalisasi data peminjaman dan pengembalian Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora agar data tercatat dengan jelas dan tidak ada lagi Buku Tanah yang terselip di seksi lain.

Beberapa isu berhasil ditemukan dari pengamatan maupun tukar pikiran dengan senior dan rekan kerja yang dilakukan di unit kerja penulis (Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas). Isu yang terdapat di Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas diantaranya: a. Beban target kegiatan yang besar, seperti kegiatan permohonan pengukuran dan pemetaan setiap bulannya rata-rata 500 bidang, target PTSL setiap tahunnya besar. 9 (PTSL 2021 target 40.000 PBT dan 102.580 SHT, PTSL 2022 target 70.000 PBT dan 66.000 SHT). Beban target kegiatan yang besar tersebut belum sesuai dengan jumlah Sumber Daya Manusia yang mencukupi. b. Adanya residu dan anomali kegiatan PTSL 2017-2021 c. Web KKP yang sering mengalami kendala. d. Minimnya ruang untuk penyimpanan arsip dokumen pertanahan. Berdasarkan data yang sudah diperoleh, penulis bermaksud untuk dapat lebih lanjut menjabarkan isu tersebut, memilih isu prioritas, serta memunculkan gagasan yang dapat menyelesaikan isu tersebut. Namun dengan tetap mempertimbangkan gagasan yang realistis dan dapat dilaksanakan pada masa aktualisasi dari penulis sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Loket Prioritas adalah layanan bagi pemohon yang mengurus sendiri atau tanpa kuasa (pemohon langsung) dengan syarat datang langsung ke Loket Pelayanan Kantah Kabupaten Temanggung dan dilayani tanpa nomor antrian. Pada loket prioritas ini melayani permohonan roya atau penghapusan hak tanggungan bagi pemilik hak tanah, peralihan hak, pencatatan hak, dan peningkatan hak. Loket prioritas baru mulai dilaksanakan di Kantah Kabupaten Temanggung pada tanggal 1 Juli 2022. Hal tersebut merupakan arahan dari Menteri ATR/Kepala BPN agar masyarakat dapat mengurus sendiri permasalahan pertanahannya tanpa melalui perantara PPAT. Loket prioritas sendiri dibuka selama 6 hari dalam seminggu dari hari Senin hingga Sabtu. Namun, pelayanan di loket prioritas belum efektif karena masih kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat terkait dengan adanya loket prioritas.

Data K4 masuk kedalam KW456 sehingga semakin sedikit jumlah persil dengan kategori 4 dimana tandanya data persil K4 semakin banyak tervalidasi maka akan menyebabkan toleransi jumlah KW456 dan Toleransi luas KW456 bisa semakin mengecil dan nilai PDL akan semakin terealisasi. Namun, dalam pelaksanaan validasi persil K4 atau persil yang sudah memiliki sertifikat, banyak kendala atau hambatan yang ditemukan, jika validasi K4 terhambat maka untuk mendapatkan nilai PDL yang tinggi akan semakin sulit juga, maka dari itu penulis ingin mencoba memecahkan permasalahan ini dan membuat validasi menjadi lebih cepat. Namun selain permasalahan K4 ini,terdapat beberapa lagi hambatan yang terjadi di satuan kerja saya bertugas yaitu bagaimana persil tanah yang berada di luar batas desa dan terhambatnya sertifikasi persil BMD

Kantor Pertanahan Kota Semarang selaku pelaksana kegiatan pertanahan juga mendukung adanya transformasi digital dengan membuat Kegiatan Validasi Sertipikat. Kegiatan Validasi Sertipikat ini ditujukan kepada Masyarakat Kota Semarang untuk dapat ikut berpartisipasi dalam membantu validasi data pertanahan, agar nantinya semua data pada sistem KKP sesuai dan valid sehingga akan memberikan kemudahan dan mempercepat sistem Layanan Pertanahan di Kota Semarang. Akan tetapi Kegiatan Validasi tersebut belum optimal karena berdasarkan data yang dihimpun saat ini yang mengajukan validasi sertipikat kebanyakan adalah Para Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang akan melakukan proses hukum pertanahan saja atau pun sebagian kecil masyarakat yang juga akan mengajukan layanan pertanahan. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan Masyarakat akan pentingnya kegiatan validasi sertipikat ini, karena dengan adanya digitalisasi data pertanahan yang valid, selain dapat mempermudah kegiatan layanan  pertanahan, juga dapat memberikan jaminan hukum yang kuat karena data pertanahan akan valid dan dapat mencegah aksi dari Mafia Tanah. Maka dari itu diperlukan upaya agar kegiatan validasi sertipikat ini dapat berjalan dengan maksimal, dan masyarakat Kota Semarang dapat mengetahui dan mengikuti kegiatan validasi sertipikat ini secara mandiri. Untuk itu diperlukan penyebaran informasi kegiatan validasi sertipikat secara massif, dengan penyebaran informasi melalui media social, dan pemberian informasi di tempat-tempat yang strategis. Hal tersebut merupakan tujuan peserta untuk menetapkan core isu yang dianggap tepat terhadap belum optimalnya penyebaran informasi kegiatan validasi sertipikat di Kantor Pertanahan Kota Semarang tersebut, maka peserta akan menyusun rancangan aktualisasi yang berjudul “Peningkatan Informasi Validasi Sertipikat Tanah Bagi Masyarakat Pada Kantor Pertanahan Kota Semarang”.

Optimalisasi proses penyelesaian digitalisasi Buku Tanah dan Surat Ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan diharapkan agar mempermudah dan mempercepat proses pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan kepada masyarakat yang akan mengurus hak pertanahan. Penyelesaian digitalisasi Buku Tanah dan Surat Ukur sebagai upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan untuk mewujudkan kualitas pelayanan yang cepat, mudah, terkendali, praktis, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai perkembangan dinamika masyarakat. Proses transformasi digital ini akan berdampak kepada para Aparatur Sipil Negara yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan untuk mengikuti serta beradaptasi terhadap transformasi digital dan menjadikan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu penyelesaian digitalisasi sebagai upaya untuk mencapai Good Governance yang ada pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan.

Kantor Pertanahan merupakan instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang berada di kabupaten atau kota yang dibentuk guna menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN di lingkup daerah. Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran merupakan bagian dari Kantor Pertanahan yang mempunyai tugas melaksanakan, inventarisasi, indentifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi kegiatan penetapan hak tanah dan ruang, pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan hak atas tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan hak komunal, penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan PPAT.

Hal ini menjadi masalah yang sangat perlu diperhatikan karena warkah itu merupakan dokumen yang memuat berkas-berkas penting berupa data yuridis yang menunjukkan bukti bahwa pernah terjadinya proses pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Buol. Oleh Karena itu, penulis yang memiliki jabatan di Kantor Pertanahan Kabupaten Buol sebagai Calon Analis Hukum Pertanahan yang saat ini melaksanakan Latihan Dasar CPNS 2022 dan diberi tugas untuk membuat laporan aktualisasi yang berkaitan dengan Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK. Berdasarkan kegiatan yang sudah direncanakan 4 dan berdasarkan hasil konsultasi dengan rekan kerja, senior serta mentor maka penulis tertarik untuk membuat laporan aktualisasi sesuai tugas pokok dan fungsi penulis pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, dalam hal ini penulis memilih judul laporan aktualisasi “OPTIMALISASI PENGELOLAAN DOKUMEN WARKAH PENDAFTARAN TANAH BAIK SECARA MANUAL MAUPUN DIGITAL DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BUOL”.

Isu adalah adanya atau disadarinya suatu fenomena atau kejadian yang dianggap penting atau dapat menjadi menarik perhatian orang banyak, sehingga menjadi bahan yang layak untuk didiskusikan. Penulis menemukan bahwa terdapat beberapa isu dalam kegiatan yang dilakukan di Seksi Penataan dan Pemberdayaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Berdasarkan analisis yang dilakukan, penulis menemukan isu tentang belum optimalnya tindaklanjut pendampingan dalam kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria. Kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria dilakukan dengan melaksanakan pemberdayaan tanah masyarakat melalui kegiatan fasilitasi dan pendampingan di bidang UMKM, Pertanian, Peternakan, dan sebagainya. Penulis melihat belum optimalnya upaya untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk khususnya UMKM dari peserta penerima pendampingan kegiatan penanganan ARA. Hal ini mengakibatkan belum maksimalnya informasi/publikasi tentang produk dari peserta pendampingan sehingga belum optimal pula upaya dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang telah memiliki aset pertanahan.

Kedua, belum adanya komputer khusus yang kompatibel untuk menjalankan program ArcGIS yang sangat membantu dalam pekerjaan pembaruan zana nilai tanah di seksi pengadaan tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selama ini program tersebut dijalankan di laptop ASN yang memilki spesifikasi yang mendukung jalannya program tersebut namun bukan milik ASN di seksi pengadaan tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan. ASN di seksi pengadaan tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan juga belum memahami dasar-dasar untuk menjalankan program ARCGIS tersebut terutama untuk membantu pekerjaan pembaruan zona nilai tanah. Akibat kurangnya sarana ini, membuat target penyelesaian pekerjaan pembaruan zona nilai tanah di seksi pengadaan tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi terhambat.