Sebagai Instansi yang memiliki fungsi sebagai penyedia layanan Pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional juga telah melakukan suatu terobosan baru, yaitu dengan mengeluarkan Sertifikat Elektronik. Hal ini memang perlu dilakukan, mengingat di era yang serba digital ini memang perlu adanya digitalisasi di segala aspek bidang, khususnya bagi Instansi Pemerintahan yang sehari-hari melakukan Pelayanan langsung kepada Masyarakat, karena kalau tetap menggunakan cara-cara konvensional atau menggunakkan media-media yang bersifat Fisik, tentunya akan sangat tidak efisien karena rentan terhadap kerusakan berkas, kehilangan berkas, dan lain sebagainya. Disitulah peran dari Teknologi dibutuhkan, dalam hal ini adalah proses Digitalisasi bagi berkas-berkas ataupun arsip-arsip yang ada pada Kantor Pemerintahan sehingga lebih tertata dengan baik dan memudahkan pencarian di kemudian hari.

Pada kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu dalam pelaksanaan tugasnya dibantu dengan berbagai Seksi, salah 2 satunya Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa mempunyai tugas yaitu melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, Penanganan sengketa dan konflik, serta Penanganan perkara pertanahan. Dengan tugas-tugas yang erat kaitannya dengan manajemen ASN tentunya bidang tersebut tidak jarang menemui berbagai macam kendala, adapun kendala yang terdapat didalam Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa yang dapat membuat tidak optimalnya pekerjaan yaitu; 1) Belum adanya Daftar Pekerjaan Prioritas pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa; 2) Belum Optimalnya Penataan Arsip Penanganan Sengketa dan Perkara Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu; 3) Belum Adanya Panduan Ringkas mengenai Penanganan Sengketa dan Konflik.

Keberadaan aplikasi Justisia dan SKP sangat membantu untuk memudahkan monitoring setiap berkas sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Namun demikian, keberadaan 2 (dua) aplikasi tersebut yang berjalan bersamaan tidak efektif dan efisien karena untuk beberapa berkas kasus pertanahan, khususnya dari tahun 2015-2020, masih ada di dalam aplikasi SKP. Hal ini menyebabkan ASN pada saat tertentu harus membuka aplikasi SKP untuk kasus pertanahan tertentu dan di saat yang lain juga harus membuka aplikasi Justisia. Karena itu, Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Dirjen PSKP), sebagai pengembang aplikasi Justisia, dan Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pusdatin), sebagai pengembang aplikasi SKP, telah menyepakati untuk menghentikan penggunaan aplikasi SKP yang direncanakan pada akhir tahun 2022, sehingga selanjutnya hanya menggunakan aplikasi Justisia. Adapun semua kasus pertanahan yang terdapat pada aplikasi SKP dan Justisia perlu dilengkapi bukti-bukti alur penyelesaian kasusnya, serta melakukan digitalisasi berkas fisik dari setiap berkas kasus pertanahan yang bersangkutan.

Isu kedua berkaitan dengan kurang optimalnya pengelolaan berkas perkara pengadilan yang telah selesai ditangani di Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah. Isu yang kedua ini berkaitan dengan Manajemen ASN. Hal ini disebapkan karena berkas – berkas perkara pengadilan yang telah selesai hanya di taruh kedalam lemari begitu saja sehingga seiring berjalannya waktu berkas – berkas tersebut menumpuk dilemari sehingga dapat mempersulit pencarian apabila berkas – berkas tersebut dibutuhkan suatu saat. Kemudian isu ketiga yang ada di lingkungan kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah khususnya Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa yaitu tentang kurang optimalnya pengelolaan penggunaan aplikasi Justisia dalam sistem pelaporan penanganan sengketa, dikarenakan dari 12 surat pengaduan sengketa yang masuk di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah belum ada satupun yang di input kedalam Aplikasi Justisia tahun 2022 sehingga sistem pelaporan penanganan pengaduan sengketa di Kantor 3 Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah belum maksimal. Adapun isu ketiga ini berkaitan dengan belum diterapkannya Manajemen ASN dan Smart ASN secara maksimal.

Agar pengembangan kompetensi dapat melekat pada diri peserta CPNS, maka dilakukan kegiatan aktualisasi dan habituasi pada tempat tugas masing-masing agar dapat 2 memahami dan mengaktualisasikan sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar PNS sesuai tugas dan fungsi, serta kedudukan dan peran PNS yang mana kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat terhadap instansi terkait dan termasuk dalam kegiatan penilaian agar peserta lulus dalam pelatihan dasar ini. Dalam kegiatan aktualisasi, peserta ditugaskan untuk menganalisis isu/masalah dan dampaknya pada satuan kerja, serta dapat mengembangkan dan memilih alternatif gagasan dan manfaat yang sesuai dengan program, kebijakan, serta mampu menyusun kegiatan dan tahapan kegiatan aktualisasi.

Pembuatan peta sebaran redistribusi tanah dilaksanakan untuk data lima tahun terakhir karena keterbatasan waktu pelaksanaan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS ini. Kegiatan redistribusi tanah merupakan bagian dari Reforma Agraria yang bertujuan memperbaiki kondisi sosial-ekonomi rakyat dengan cara membagikan lahan secara adil dan merata kepada warga negara. Dengan begitu, ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia diharapkan bisa berkurang. Dengan adanya peta sebaran kegiatan redistribusi tanah ini, diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi yang lebih baik untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah dan meningkatkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Indonesia.

Keberadaan ruang warkah sangat diperlukan untuk menyimpan seluruh dokumen pendaftaran hak Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur. Warkah harus tersimpan dan tercatat dengan baik karena bisa saja suatu saat dijadikan berkas pembuktian. Bukan hanya sebatas alat pembuktian hak, tetapi merupakan dokumen negara yang wajib disimpan dan dipelihara secara khusus sebab dokumen warkah ini penting menjadi dasar tertib administrasi layanan pertanahan yang dikelola negara. Pada hasil pengamatan Penulis, ketersediaan ruang warkah Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur sudah terbatas. Terlihat dari banyaknya dokumen warkah yang diletakkan pada lantai ruang warkah. Oleh karenanya perlu ada penambahan ruang khusus untuk menyimpan warkah untuk menjaga dokumen warkah tetap baik, mudah dalam pencarian, dan tidak rusak.

Sebagai bentuk dan hasil penerapan dari materi-materi pembelajaran yang Penulis dapatkan dari pelatihan dasar ini, maka Penulis melakukan analisa untuk menemukan isu-isu yang ada pada lingkungan Kantor Pertanahan Kota Depok khususnya Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran yang kemudian Penulis akan meganalisa lebih dalam terhadap isu tersebut sehingga Penulis mampu memberikan gagasan pemecahan untuk membantu menyelesaikan isu tersebut khususnya terhadap isu rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus/mengelola sertipikat Hak Guna Bangunan atas rumah tinggal. Dalam membantu menyelesaikan isu tersebut Penulis akan berpedoman dari nilai BerAKHLAK, kaidah Manajemen ASN serta Smart ASN dan materi-materi pembelajaran lainnya.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis selama menjalani masa percobaan CPNS sebagai Analis Hukum Pertanahan yang bertugas di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran dan di bidang Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung, ditemukan bahwa kurang optimalnya kualitas penanganan output dari kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari beberapa tahun anggaran yaitu tahun 2017-2021 dengan total keseluruhan berkas yaitu 19.952 berkas bidang tanah. Penyelesaian kualitas penangan output dari kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) harus segera diupayakan dan disegerakan demi mendapatkan kejelasan dan kepercayaan mengenai sertipikasi tanah. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan aktualisasi dengan judul “Optimalisasi Penyelesaian Residu Sertipikat Hak Atas Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2017-2021 di Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung”.

Tahap penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional memerlukan adanya rapat koordinasi antara Kementerian/Lembaga untuk menyelaraskan kebijakan dari Kementerian/Lembaga masingmasing dan saling bertukar data-data yang dibutuhkan oleh Kementerian ATR/BPN dalam menyusun RPerpres Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional. Pada pelaksanaannya rapat koordinasi yang dilakukan masih belum memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada dengan maksimal, disebabkan pengiriman bahan-bahan pembahasan rapat koordinasi ke pihak-pihak terkait masih dilakukan melalui pengiriman link media google drive yang dicantumkan di PDF maupaun dikirim melalui aplikasi WhatsApp, padahal koordinasi antar Kementerian/Lembaga sebelum rapat bisa lebih optimal lagi dengan disediakannya platform single link.