|
Thursday, 9 February 2023, 14:37
|
Kharisma Demmallete
|
Laporan Aktualisasi Kharisma Demmalette.pdf
|
2 September 2022
|
Pada pelaksanaanya, anggaran tidak
2
serta merta digunakan tanpa adanya bukti atau evidence. Bukti-bukti dari pelaksanaan anggaran
inilah yang disebut dokumen keuangan. Jadi secara sederhana bisa disimpulkan bahwa
dokumen keuangan yang berupa surat perintah pencairan dana dan dokumen pendukung
lainnya sangat penting untuk dikelola dan ditata dengan baik.
Berdasarkan pada uraian di atas, penulis sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil
penempatan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat dengan
jabatan sebagai calon analis keuangan mengangkat judul aktualisasi yaitu, Pemanfaatan
Aplikasi E-SPM sebagai sistem pengelolaan Arsip Dokumen Keuangan berbasis WEB.
|
PEMANFAATAN APLIKASI E-SPM SEBAGAI SISTEM PENGELOLAAN ARSIP DOKUMEN KEUANGAN PADA KANTOR WILAH BPN PROVINSI SULAWESI BARAT
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XI
|
|
|
Thursday, 9 February 2023, 14:39
|
Lucky Aprilian Nugraha
|
Laporan Aktualisasi.pdf
|
22 August 2022
|
Kemudian isu selanjutnya adalah mengenai belum optimalnya penggunaan e-office sebagai
sistem administrasi perkantoran pada kantor pertanahan kota Cimahi, hal ini didasarkan pada
rendahnya tingkat rasio penggunaan aplikasi tersebut yaitu sebesar 44 % pengguna, rinciannya dengan
total pegawai ASN 32 orang dan pengguna aktif hanya 14 orang. Sehingga nilai pada core issue ini
belum sesuai dengan aspek nilai Smart ASN.
Isu selanjutnya yakni belum optimalnya pemanfaatan website dan media sosial sebagai sarana
informasi layanan pertanahan yang aktual pada kantor pertanahan kota Cimahi, nilai pada isu ini juga
belum sesuai dengan aspek nilai Smart ASN.
|
OPTIMALISASI LAYANAN PERTANAHAN PADA KELOMPOK PELAKSANA SUBSTANSI PEMELIHARAAN DATA DAN PEMBINAAN PPAT KANTAH KOTA CIMAHI
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XI
|
|
|
Thursday, 9 February 2023, 14:42
|
Lukman Akbar Susanto
|
LAPORAN AKTUALISASI PASCA SEMINAR 5 SEPTEMBER 22.pdf
|
26 August 2022
|
Dari
uraian tersebut seseorang Analis Hukum Pertanahan (AHP) memiliki salah satu
tanggungjawab, yaitu melakukan inventarisasi dan mengidentifikasi kelengkapan berkas para
pihak yang berhak sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku utnuk mendapatkan
ganti kerugian atas pengadaan tanah tersebut. Dan setelah dilakukannya inventarisasi ataupun
identifikasi data, maka data tersebut harus di arsipkan secara baik dan aman, Agar supaya
apabila terjadi gugatan dikemudian hari dari pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan
dari pengadaan tanah tersebut BPN memiliki alat bukti yang lengkap dan kuat.Dari ketiga isu diatas, penulis mendapatkan 1 isu prioritas, yaitu “Belum optimalnya sistem
pengarsipan pengadaan tanah, khususnya dalam pengadaan tanah jalan tol cibitung-cilincing
tahun anggaran 2018”. Isu tersebut terpilih melalui metode scoring, konsultasi dengan mentor
dan para staf pada Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan.
|
OPTIMALISASI RUANG PENYIMPANAN WARKAH PENGADAAN TANAH SETELAH PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XI
|
|
|
Thursday, 9 February 2023, 14:45
|
M. Muslihudin Khosyiani
|
DIGITA~1.PDF
|
9 February 2023
|
Saat ini Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa khususnya di Kantor
Pertanahan Kabupaten Dompu belum mempunyai langkah yang optimal dalam proses
digitalisasi registrasi yang merupakan wujud dari transformasi digital sesuai dengan materi
agenda III pada latihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk dapat memberikan
keamanan, efektivitas, dan efisensi dalam bekerja.
|
DIGITALISASI SISTEM REGISTRASI PENGGUNAAN BUKU TANAH DAN SURAT UKUR DI SEKSI PENGENDALIAN DAN PENANGANAN SENGKETA PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DOMPU
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XI
|
|
|
Thursday, 9 February 2023, 14:47
|
Made Nandini
|
Laporan Aktualisasi Final_Made Nandini_G2A11K4.pdf
|
26 August 2022
|
Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa (PPS) Kantor Wilayah BPN
Provinsi Bali bertugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dan
3
pengendalian HAT/DPAT di Provinsi Bali di Bidang PPS Kantor Wilayah BPN Provinsi
Bali. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan tersebut, diperlukan suatu sistem basis
data digital sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat memiliki kemudahan dalam
mengakses dan mengelola data pada kegiatan pemantauan dan evaluasi HAT/DPAT di
Provinsi Bali tahun 2022.
|
PEMBUATAN SISTEM BASIS DATA DIGITAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI HAK ATAS TANAH/ DASAR PENGUASAAN ATAS TANAH SISTEMATIS DI PROVINSI BALI
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XI
|
|
|
Thursday, 9 February 2023, 14:49
|
Muhammad Farqi
|
LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI_FARQI_ACC_compressed.pdf
|
24 August 2022
|
Banyaknya data yang harus di input dan dicocokkan serta ditimpa waktu untuk
mengerjakan pekerjaan rutin sehari-hari membuat penginputan data ke dalam aplikasi belum
optimal. Masih banyak terdapat desa-desa yang data buku tanahnya belum di validasi dalam
aplikasi KKP. Adapun salah satu desa yang penulis dapati ialah desa Sungai Kuning,
Kecamatan Singingi. Di desa tersebut masih terdapat beberapa kawasan yang masih belum
dilakukan alih wilayah dari Kabupaten Indragiri Hulu ke Kabupaten Kuantan Singingi dan
sebagian besar Buku Tanah yang telah terbit sertipikat masih belum divalidasi dalam KKP.
Jika hal tersebut tidak ditindak lanjuti maka proses digitalisasi informasi dan layanan
pertanahan sebagaimana prinsip dari penerapan Smart ASN tidak dapat berjalan optimal.
|
PENINGKATAN KUALITAS DATA BUKU TANAH DAN APLIKASI KKP DESA SUNGAI KUNING, KECAMATAN SINGINGI, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, PROVINSI RIAU
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XI
|
|
|
Thursday, 9 February 2023, 14:52
|
Muhammad Irsan Nashrurriza Hakim
|
Laporan Akhir Aktualisasi_M. Irsan N.H.pdf
|
26 August 2022
|
Sebagai bentuk perwujudan dari tugas tersebut, Seksi P2 di Kantor Pertanahan
Kabupaten Indramayu memiliki dua kegiatan yang tertuang dalam Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu Penanganan Akses Reforma Agraria dan
Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah. Kedua kegiatan tersebut memiliki hambatannya
masing-masing. Hambatan dari kegiatan penyelenggaraan penatagunaan tanah adalah
penggunaan perangkat keras/device computer yang masih lambat dan masih terhambatnya
koordinasi antara seksi penataan dan pemberdayaan dengan seksi survei dan pengukuran.
Sedangkan pada kegiatan penanganan akses reforma agraria terdapat permasalahan
informasi hasil kegiatan akses reforma agraria belum dapat dimaksimalkan.
|
PENINGKATAN LITERASI DIGITAL UNTUK MENUNJANG PELAYANAN DAN INFORMASI BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAMAYU
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XI
|
|
|
Thursday, 9 February 2023, 14:55
|
Ober Goklas Sihite
|
Optimalisasi Pemanfaatan Email dalam Proses Peralihan Hak Jual Beli pada Kantor Pertanahan Bangka Barat.pdf
|
9 February 2023
|
Menurut kami perlu ada inovasi agar mempermudah
pemohon sekaligus agar tercapai efisiensi waktu dalam hal tersebut selaras dengan
visi misi dari organisasi Kementerian ATR/BPN sendiri yaitu “Terwujudnya
Pengelolaan Ruang dan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia”.
Sejalan juga dengan arah dan kebijakan Kementerian ATR/BPN Tahun
2020-2024, yang salah satunya adalah : “terwujudnya kantor layanan modern
dengan memberikan produk dan layanan pertanahan dan tata ruang secara
elektronik”, maka dirasa sangat perlu untuk melakukan sedikit pembenahan dan
modernisasi dalam pelayanan pertanahan agar dapat melakukan pelayanan
informasi sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor
19 Tahun 2020 tersebut dan pelayanan pertanahan lainnya yang akan berbasis
digital. Oleh karena itu, penulis mengambil inisiatif untuk membuat aktualisasi
dengan judul “Optimalisasi Pemanfaatan Email dalam Proses Peralihan Hak Jual
Beli pada Kantor Pertanahan Bangka Barat
|
Optimalisasi Pemanfaatan Email dalam Proses Peralihan Hak Jual Beli pada Kantor Pertanahan Bangka Barat
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XI
|
|
|
Thursday, 9 February 2023, 14:58
|
Ramdan Sidik
|
Laporan Aktualisasi Ramdan Sidik_G3A11K2.pdf
|
9 February 2023
|
Peningkatan Kualitas Produk Kluster 3.3 Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap ( PTSL ) menjadi kluster 1 pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Ciamis Provinsi Jawa Barat” adalah Langkah yang perlu dilakukan agar
dapat mengetahui permasalahan real dilapangan tentang penyebab banyak
nya Produk Kluster 3.3 yang terbit pada program PTSL Kantor Pertanahan
Kabupaten Ciamis kemudian dicari Solusi dan gagasan yang konkret
sehingga diharapkan nantinya Produk-Produk Kluster 3.3 dapat di bukukan
dan diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah pada Tahun Anggaran
berikutnya.
|
PENUNJUKAN TIM INVENTARISASI PENINGKATAN KUALITAS PRODUK KLUSTER 3.3 PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP ( PTSL ) MENJADI KLUSTER 1 PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XI
|
|
|
Thursday, 9 February 2023, 15:00
|
Refi Dewi Rohmani
|
LAPORAN AKTUALISASI.pdf
|
3 September 2022
|
Salah satu bentuk kegiatan yang erat kaitannya dengan digitalisasi pada lingkungan Kantor
Pertanahan Kabupaten Tabanan adalah kegiatan validasi online pada aplikasi KKP. validasi adalah
upaya untuk mencocokkan data-data yang tersimpan di kantor pertanahan dengan kondisi fisik
bidang tanah di lapangan. Terutama pada sertifikat lama yang saat diterbitkan, teknologi
pengukuran masih belum secanggih saat ini.2
Dalam melakukan validasi online, para pegawai dan
tim validasi menemukan kesulitan-kesulitan yang menghambat kinerja mereka, salah satunya
adalah minimnya pengetahuan tentang bagaimana mekanisme mengisi data validasi yang baik dan
benar.
|
PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI BIMBINGAN TEKNIS MEKANISME VALIDASI ONLINE PADA APLIKASI KOMPUTERISASI KANTOR PERTANAHAN DI SEKSI PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABANAN
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XI
|
|