Jika isu tidak diselesaikan, maka akan berdampak terlambatnya informasi jadwal sidang akan membuat pegawai kurang persiapan dan koordinasi untuk mengikuti sidang, pegawai dengan mobilitas yang tinggi akan sulit dalam mendapatkan akses informasi perubahan jadwal sidang, tidak segera beralihnya proses manual ke digital maka data informasi jadwal kegiatan tidak dapat terekam dengan baik.Sedangkan kondisi yang diharapkan yaitu terdapat sistem informasi jadwal sidang dalam bentuk aplikasi sehingga pegawai dan staff dapat mengakses informasi jadwal kegiatan dengan mudah. Oleh karena itu penulis akan melaksanakan kegiatan “Penataan informasi jadwal sidang pada seksi pengendalian dan penanganan sengketa di kantor pertanahan kabupaten purwakarta”, penulis melakukan kegiatan tersebut untuk mempermudah kinerja para pegawai yang ada serta untuk mewujudkan terjadi transformasi digital di Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Untuk mencapai pelayanan prima dalam melaksanakan kegiatan (PSKP) dalam hal penanganan perkara pertanahan, maka insiasi untuk membuat papan informasi elektronik mengenai jadwal sidang sesuai dengan substansi Manajemen ASN dan Smart ASN, dimana dalam memperkembangkan kemampuan literasi digital para pegawa kita harus beradaptasi dengan dunia digital agar dapat mempermudah kinerja kita dan membuat adanya efisiensi dan efektifitas dalam melakukan pekerjaan agar tercapainya pelayanan yang prima untuk masyarakat.

Banyaknya jumlah pengaduan yang masuk ke dalam Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa sering kali membuat kebingungan tentang perkembangan kasus yang sedang ditangani. Hal ini ditambah dengan banyaknya tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu kasus pertanahan. Selain itu, tahapan-tahapan yang dilalui untuk menyelesaikan kasus pertanahan memakan waktu yang cukup lama. Tidak adanya suatu sistem yang melakukan monitoring terhadap perkembangan kasus yang ditangani menjadi sebuah masalah pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat. Dampaknya yakni seperti terlewatnya jadwal sidang, terlambatnya mengajukan Jawaban/Duplik/Kontra Memori Banding/Kontra Memori Kasasi, serta tidak diketahuinya sudah sampai ditahapan mana suatu kasus pertanahan yang ditangani. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, Perlu kiranya untuk dibuatkan kartu kendali penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang dapat berfungsi sebagai sarana informasi perkembangan kasus pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat.

Hal ini menandakan kurangnya informasi dan sosialisisasi kepada Nazhir maupun Yayasan yang menguasai Tanah Wakaf tersebut mengenai kegitan sertipikasi Tanah Wakaf sehingga berdampak pada rendahnya pendaftaran Sertipikasi untuk mendukung terjaminnya kepastian hukum atas Tanah Wakaf tersebut Berkenaan dengan hal tersebut Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang dan Kementerian Agama Kota Pangkalpinang sudah membantu melaksanakan proses sertipikasi tanah wakaf melalui kegiatan Program Strategis Nasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tetapi kurang optimal sehingga Kurang Optimalnya Sertipikasi Hak Atas Tanah Wakaf menjadi isu yang akan diangkat oleh penulis dalam kegiatan aktualisasi ini, diharapkan dengan adanya Pembuatan Media Informasi dapat meningkatkan dan mengoptimalisasi kegiatan permohonan pendaftaran Sertipikat Tanah Wakaf pada Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang serta para Nazhir/Yayasan yang mengelola Tanah Wakaf paham akan mekanisme pendaftaran Permohonan Hak Atas Tanah Wakaf dan segera mendaftarkan permohonan pensertipikatan ke Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang.

Melihat peran Peta Zona Nilai Tanah yang cukup vital di berbagai bidang, maka hendaknya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan melakukan pembuatan/pembaruan Peta Zona Nilai Tanah dengan cermat dan sesuai prosedur agar dapat menghasilkan Peta Zona Nilai Tanah yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Untuk mendukung terwujudnya hal tersebut, penulis mengajukan pembuatan modul tutorial pembaruan Peta Zona Nilai Tanah sebagai bentuk aktualisasi Pelatihan Dasar yang akan penulis lakukan. Modul tersebut diharapkan dapat memberi kemudahan kepada seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) pada Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan di seluruh Kantor Pertanahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam proses pembaruan Peta Zona Nilai Tanah sehingga dapat dihasilkan Peta Zona Nilai Tanah yang berkualitas, sesuai prosedur, dan bermanfaat.

Saat ini Kantor Pertanahan Karawang sedang melakukan kerjasama ataupun kolaborasi dengan pihak ke-3. Hadirnya pihak ke-3 tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan digitalisasi warkah yang kegiatannya ialah digitalisasi warkah yaitu scanning buku tanah dan validasi buku tanah. Dengan bantuan oleh pihak ke-3 tersebut maka kegiatan digitalisasi dan validasi tersebut diharapkan dapat terlaksana dengan baik agar percepatan digitalisasi warkah (buku tanah) dapat ditingkatkan.

Kegiatan aktualisasi Penulis berhubungan agenda III yaitu Manajemen ASN dan Smart ASN. Pengelolaan sistem manajemen kearsipan yang lebih baik menghasilkan informasi dan data yang lengkap, akurat, dan tepat waktu dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan, hal tersebut merupakan perwujudan Manajemen ASN yang baik. Sedangkan pemanfaatan teknologi untuk pengarsipan merupakan perwujudan dari Smart ASN. Dengan demikian, Penulis merancang kegiatan aktualisasi mengenai “Pengelolaan Arsip Surat Perintah Membayar di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar”.

Kantor Pertanahan Kota Cirebon juga memiliki berbagai media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan Youtube. Instagram sebagai salah satu aplikasi media sosial yang sedang masih banyak digunakan, terdapat fitur yang sebenarnya dapat dimaksimalkan untuk dijadikan sarana pusat informasi berbagai pelayanan pertanahan, akan tetapi belum digunakan oleh media sosial Kantor Pertanahan Kota Cirebon. Informasi mengenai prosedur pelayanan pertanahan seperti pendaftaran hak atas tanah, peralihan hak, pengukuran, penyelesaian sengketa serta informasi mengenai berkas persyaratan yang perlu dilengkapi beserta informasi mengenai bentuk konsep-konsep surat permohonan dan/atau surat pernyataan yang dibutuhkan akan memudahkan masyarakat, karena dapat mengetahuinya tanpa harus datang langsung ke Kantor Pertanahan Kota Cirebon.

Penulis bersama dengan pegawai PPNPN lainnya yang satu ruangan harus melakukan validasi data kembali yang mana data dan dokumen tersebut telah diunggah oleh PPAT di website/peramban KKP dalam rangka pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik. Padahal menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik khususnya pada Pasal 10 ayat 1, 2 dan 3 yang secara implisit menegaskan bahwa PPAT wajib mempertanggungjawabkan segala kebenaran isi dokumen yang diunggah dan menyimpannya. Namun pada kenyataannya, Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen terkesan formalitas belaka sehingga Penulis dan rekan-rekan kerja yang lain harus memeriksa kembali apa yang telah diunggah oleh PPAT tersebut yang mana hal tersebut jelas menghambat Kedudukan ASN sebagai salah satu soal penting dalam Manajemen ASN yang tercantum pada Pasal 10 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu memberikan pelayanan yang berkualitas demi terciptanya Nilai-Nilai Dasar (Core Values) ASN yaitu BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).

Di ruang arsip Seksi Pengendalian & Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Bekasi belum memiliki alat digitalisasi untuk mengback up bila ada arsip-arsip maupun berkas-berkas yang hilang, padahal mungkin arsip-arsip ataupun berkas-berkas tersebut tersebut merupakan bagian Arsip yng penting di Seksi V.

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian di atas untuk mendukung optimalisasi seluruh proses pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Cirebon maka penulis merasa perlu diangkat isu “Belum tertibnya pengelolaan arsip warkah dan buku tanah di Kantor Pertanahan Kota Cirebon“. Selanjutnya dalam pembahasannya akan dicari akar masalah dengan menggunakan alat bantu analisis isu, setelah ditemukan akar masalah dari analisis tersebut maka akan dicari beberapa gagasan-gagasan alternatif untuk melakukan pemecahan terhadap isu di atas. Penyusunan laporan kegiatan beserta tahapan tahapannya juga akan diuraikan untuk melakukan “Optimalisasi pengelolaan arsip warkah dan buku tanah di Kantor Pertanahan Kota Cirebon”.