Penulis menemukan masih ada beberapa isu dan kendala yang terjadi di lingkungan kerja. Tidak terkecuali di unit kerja penulis yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Ada beberapa isu yang teridentifikasi, seperti belum optimalnya peta untuk menunjang penyusunan rencana tata ruang karena file yang belum berbasis GIS, Manajemen tenaga honorer Field staff yang masih bisa ditingkatkan karena jumlahnya yang terlalu banyak sehingga perlu manajemen yang lebih baik dan pemahaman pemohon tentang pelayanan dan regulasi yang masih rendah sehingga menghambat pelayanan untuk pemohon itu sendiri. Masalah dan isu tersebut merupakan isu yang penulis temukan yang akan dijabarkan dan dianalisis lebih lanjut dengan beberapa teknik analisis. Isu-isu tersebut nantinya akan dicari isu yang paling prioritas dan kemudian dianalisis untuk mendapatakan gagasan alternatif pemecahan masalahnya.

Belum adanya kontrol berkas fisik secara online yang dapat digunakan secara bersama-sama sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada Subseksi Pemeliharaan Data Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara. menjadikan sulitnya pegawai di kantor pertanahan tersebut mengetahui letak berkas fisik beserta tahapan yang telah dilalui oleh berkas tersebut. Hal ini memunculkan kesulitan dalam mengawasi prosedur berkas layanan pertanahan yang telah masuk. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperlukan sebuah wadah yang dapat diakses dan diawasi secara bersama-sama oleh pegawai pada Subseksi Pemeliharaan Data 2 Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap berkas fisik layanan pertanahan.

Dalam pelaksanaannya, pemohon sering datang kembali ke kantor BPN hanya untuk menanyakan syarat-syarat permohonan pelayanan pertanahan. Hal ini membuat pemohon menghabiskan waktunya hanya untuk datang dan kemudian kembali lagi melengkapi persyaratannya. Kemudian juga membuat petugas loket harus memberikan penjelasan berulang-ulang kepada pemohon mengenai persyaratan permohonan pelayanan pertanahan. Karena selama ini pemberian informasi SOPP (Standar Operasional Prosedur Pelayanan) dan formulir masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini, penulis berinisiatif untuk memberikan inovasi mengenai pemberian informasi SOPP (Standar Operasional Prosedur Pelayanan) dan Formulir Permohonan mengenai Pelayanan Pencatatan dan Informasi Pertanahan melalui website di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung.

Faktor penyebab lain yaitu penentuan waktu janjian pemeriksaan tanah yang hanya dilakukan melalui Aplikasi Whatsapp dan hanya berpacu pada berkas permohonan, menjadikan kesulitan bagi petugas untuk mengatur jadwal pemeriksaan tanah. Berkas pemeriksaan tanah yang tidak ditata dengan rapih dan aman juga dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru yaitu tercecernya berkas tersebut. Tingginya permohonan di Kantor Pertanahan Kota Batam juga menjadi penyebab menumpuknya berkas pemeriksaan tanah. Hal tersebut dituangkan dalam Resume Permasalahan Seksi Penetapan Hak Dan Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kota Batam pada Kamis tanggal 16 Juni tahun 2022, telah 2 dilakukan identifikasi permasalahan pada Seksi Penetapan Hak Dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Batam dengan salah satu hasilnya yaitu menyatakan bahwa jumlah permohonan perhari pada Subseksi Penetapan Hak Tanah Dan Ruang dapat mencapai 40- 200 berkas perhari. Dampak yang terjadi jika isu tersebut tidak segera diatasi yaitu semakin menumpuknya berkas pemeriksaan tanah yang akan menjadi tunggakan, mengingat tinnginya tingkat permohonan di Kantor Pertanahan Kota Batam, tidak optimalnya kinerja dari Panitia Pemeriksa Tanah A, Panitia Pemeriksa Tanah B, dan Petugas Konstatasi dalam pemeriksaan tanah, disebabkan karena semakin banyaknya penumpukan berkas pemeriksaan tanah, waktu penetapan hak yang akan lebih lama dan tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

Adalah dengan mengoptimalkan perbaikan data pada aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP 2) Kab. Buton Selatan. Hal ini penulis lakukan setelah melakukan observasi langsung terhadap data-data buku tanah yang ada pada dashboard KKP 2 dengan data yang tercantum dalam arsip fisik buku tanah. Berdasarkan observasi tersebut, maka ditemukan adanya data yang belum dilakukan penginputan dan 2 penguploadan secara digital pada KKP 2, khususnya untuk buku tanah jenis Hak Wakaf. Hal ini menurut penulis sangatlah beresiko oleh karena potensi kerusakan dan hilangnya buku tanah tersebut tanpa dilakukan pencadangan sebelumnya akan menyebabkan data pada Buku Tanah hilang secara permanen.

Maka dari itu penyimpanannya tidak boleh sembarangan dan harus tertata dengan baik dan rapi agar warkah dapat 2 terjaga dengan baik kondisinya serta dapat dengan mudah untuk dilakukan pencarian terhadap arsip AJB, Hibah, Waris, dan Pembagian Hak Bersama dikemudian hari. Pada ruang warkah Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat penyimpanan arsip AJB, Hibah, Waris, dan Pembagian Hak Bersama masih kurang tertata dengan baik sehingga berpotensi menyebabkan kehilangan dan rusaknya arsip serta sulitnya untuk mencari arsip apabila dibutuhkan dikemudian hari.

Namun, dalam prakteknya data Pengadaan Tanah Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lhok Guci belum diarsipkan dalam bentuk elektronik. Tentu ini merupakan isu yang terjadi di Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, dimana tidak terlaksananya asas efektif dan efisien dalam manajamen ASN dan tidak tercapainya penerapan Smart ASN yang ditandai dengan pengarsipan data Pengadaan Tanah Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lhok Guci yang tidak dilakukan secara elektronik. Oleh karena itu. perlunya optimalisasi pengarsipan laporan kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lhok Guci secara elektronik berbasis google drive untuk memecahkan isu tersebut.

Kurangnya informasi terkait prosedur pengaduan kasus pertanahan yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul tercermin dari belum adanya media informasi yang dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat yang berwujud media cetak maupun media digital yang berisi tentang alur atau proses pengaduan apabila ada masyarakat mengalami kasus pertanahan. Seperti yang telah dijabarkan Penulis diatas, bahwa informasi pertanahan yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul masih sebatas tentang pendaftaran tanah untuk pertama kali, pendaftaran tanah-tanah yang sudah bersertipikat, dan informasi mengenai tarif biaya pelayanan pertanahan.

Berdasarkan survey sederhana yang dilakukan penulis terhadap 10 orang pemilik sertifikat Hak Guna Bangunan, terdapat 6 orang yang masih menganggap pelayanan pertanahan rumit, 2 orang menganggap mudah dan 2 orang lainnya tidak tahu. Dalam realitasnya, masih banyak pemilik tanah enggan meningkatkan status tanah menjadi hak milik. Pemilik rumah beranggapan bahwa meningkatkan status tanah dari rumah yang mereka tempati merupakan hal yang sulit dari segi memenuhi syaratnya. Kurang mengerti proses administratif ini bukan hanya yang menjadi hambatan pemohon dalam proses pengajuan memperoleh hak milik atas tanahnya tetapi menurut para pemohon biaya yang cukup besar dan juga kurang memahami dasar hukum untuk meningkatkan status tanah mereka menjadikan suatu kendala nya. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, perlu adanya publikasi kepada masyarakat terkait syarat, proses administrasi serta manfaat atas peningkatan sertifikat Hak Guna Bangunan menjadi Sertifikat Hak Milik melalui situs informasi pemanfaatan peningkatan Sertifikat Hak Guna Bangunan menjadi Sertifikat Hak Milik, melalui media sosial Kantah Manado, serta pencetakan leaflet untuk masyarakat yang tidak cakap secara digital. Hal ini merupakan merupakan bentuk kontribusi dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan secara efektif, inklusif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Pada kebijakan pengiriman soft copy dokumen untuk layanan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang dikirimkan melalui gmail pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan dirasa kurang efektif karena tidak adanya penyamarataan jenis dan ukuran file serta masih adanya dokumen yang tidak dilengkapi oleh pengguna layanan sesuai persyaratan. Hal ini merupakan kendala bagi kami petugas pelayanan SKPT karena hal tersebut dapat menghambat pekerjaan. Oleh karena itu, saya merasa perlu untuk melakukan kajian lebih mendalam melalui laporan aktualisasi ini dengan judul “Optimalisasi Pengunggahan Dokumen Pada Layanan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Secara Elektronik Menggunakan Scan Barcode yang Terhubung dengan google form di Lingkungan Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan.”