Berdasarkan hal tersebut maka dibutuhkan suatu database yang mempermudah proses pengarsipan berkas LP2B secara digital. Oleh sebab itu ditemukan gagasan alternatif yaitu ”Optimalisasi Arsip Kegiatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Tahun Anggaran 2019 Melalui Digitalisasi Menggunakan Google Drive Pada Bidang Penataan dan Pemberdayaan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jambi”. Google Drive tidak hanya digunakan untuk menyimpan data saja tetapi kita juga bisa berbagi data yang kita miliki dengan orang-orang pilihan kita sehingga akan memudahkan kita dalam kegiatan koordinasi/sharing data, dalam hal ini dengan Kementerian ATR/BPN di pusat, kantor-kantor pertanahan daerah di Kabupaten/Kota ataupun Organisasi Perangkat daerah yang ada di Provinsi Jambi.

Pelayanan publik telah menjadi kebutuhan masyarakat dalamkehidupan sosial di negara modern. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlumelakukan pengembangan yang berbasis teknologi dan informasi. Mengingat pengembangan media informasi sendiri bertujuan untuk mempermudah segalaaspek pelayanan publik maupun ketersediaan informasi yang dapat diakses olehseluruh elemen masyarakat kapan saja dan dimana saja. Media sosial yang begituakrab dengan masyarakat Indonesia saat ini, dapat dimanfaatkan sebagai salahsatu media informasi. Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban sudah mulai melakukan pengembangan media informasi melalui media sosial dengan memiliki akun instagram, twitter, facebook dan youtube. Namun pengelolaan media sosial tersebut masih belum optimal dikarenakan masih belum adanya konten informasi terkait kelengkapan berkas persyaratan untuk layanan pertanahan yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban khususnya untuk permohonan layananpenghapusan hak tanggungan atau roya.

Seperti yang dihadapi penulis saat ini. Pada aktulisasi ini penulis berusaha menyelesaikan suatu masalah yang tertuang dalam bentuk tugas aktualisasi. Tantangan dan permasalah yang penulis amati di satker (satuan kerja) tempat penulis melaksanakan aktualisasi yaitu: Masih konvesionalnya cara meminjam dan mengembalikan buku tanah, sulitnya menghapus blokir tanah meskipun jangka 3 waktu yang telah ditetapkan berakhir, masih kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang kinerja pegawai. Dari permasalahan tersebut, penulis dan mentor memilih Masih konvesionalnya cara meminjam dan mengembalikan buku tanah sebagai permasalahan mendesak, serius dan berdampak luas apabila dibiarkan. Jadi demikian penulis melakukan kegiatan aktualisasi dengan judul “Optimalisasi Sistem Pelayanan Peminjaman dan Pengembalian Buku Tanah dengan Menggunakan Gform dan Gsheet di Arsip Kantor Pertanahan Majalengka” untuk meminimalisir kehilangan buku tanah di arsip Kantor Pertanahan Majalengka yang didasarkan atas Nilai-Nilai Dasar ASN yaitu berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, serta Kolaboratif dan Kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya Smart Governance sebagai gagasan pemecahan masalah di satuan kerja penulis yakni di Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka.

Adapun isu yang diangkat penulis ada tiga yaitu isu pertama belum optimalnya pelayanan publik melalui media sosial instagram di Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo¸ yang kedua belum optimalnya pemberitahuan informasi berkas selesai di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo, dan yang ketiga yaitu belum optimalnya penggunaan e-office sebagai media absensi online di kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo. Ketiga isu tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik tapisan isu sehingga yang terpilihlah core issue yaitu belum optimalnya pemberitahuan informasi berkas selesai di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo. Adapun gagasan penyelesaian isu yang diusulkan yaitu “Pembuatan Sistem pemberitahuan informasi berkas selesai dengan memanfaatkan API WhatsApp (NIKE) di Lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo”. Penyelesaian isu tersebut diharapkan mampu memberikan hasil yang bermanfaat bagi Instansi dan masyarakat di Lingkungan Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Gorontalo.

Salah satu pendukung penting dalam proses pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan adalah adanya lembar koreksi kelengkapan berkas yang belum optimal yang disiapkan oleh petugas loket. Dalam keberjalanannya kegiatan ini sudah berjalan dengan cukup baik. Namun dari pengamatan penulis terdapat beberapa bagian yang belum optimal. Bagian yang belum optimal tersebut yaitu dimana para korektor masih menggunakan lembar kertas manual 11 dalam mencatat kelengkapan berkas. Hal ini menjadi tidak efektif karena pencatatan menggunakan kertas yang dapat hilang sewaktu-waktu. Selain itu pula, dalam pencatatan persiapan buku tanah yang akan dibutuhkan memakan banyak waktu karena harus membuka kembali catatan koreksi untuk mencatat buku tanah yang akan dibutuhkan untuk selanjutnya diberikan kepada tim arsip buku tanah. Dari hal-hal tersebut tampak bahwa prosedur pengkoreksian berkas dari loketku masih belumlah optimal dikarenakan banyaknya berkas yang masuk, masih kurang sumber daya manusianya, dan pencatatan pengkoreksian berkas yang masih manual. Jika masalah tersebut tidak segera diatasi ditakutkan akan berdampak pada tidak maksimalnya manajemen ASN yang professional dalam menjalankan pekerjaan dikarenakan adanya ketidakoptimalan dan ketidakefektifan dalam pengkoreksian.

Penulis melakukan pembatasan masalah yang akan dibahas pada laporan ini yaitu pada Peningkatan Kualitas Data Pertanahan di aplikasi Geo KKP melalui digitalisasi dan plotting bidang tanah yang sudah terdaftar di Desa Sidera, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi dengan target meningkatkan kualitas data menjadi 90%. Bidang tanah yang terdaftar namun belum terpetakan nantinya akan masuk kategori bidang tanah K4 yang merupakan salah satu produk PTSL. Penulis berharap dengan pemilihan masalah ini dapat berkontribusi dalam upaya optimalisasi untuk peningkatan kualitas data pertanahan sehingga data menjadi aktual dan up to date sejalan dengan nilai Manajemen ASN untuk mewujudkan ASN yang professional, dan menjalankan fungsi dan tugas dengan baik yaitu sebagai pelayanan publik dimana memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas yaitu dengan mengoptimalkan Kualitas Data Pertanahan supaya data lebih optimal ,up to date dan aktual.

Salah Kantor wilayah provinsi (Kanwil) ini adalah Kantor wilayah provinsi (Kanwil) BPN Sumatera Selatan. Kantor-kantor ini memilikibeberapa bidang yaitu tata usaha, survei dan pemetaan, penetapan hak dan pendaftaran, penataan dan pemberdayaan, pengadaan tanah dan pengembangan serta pengendalian dan penanganan sengketa. Masingmasing bidang ini diharapkan mampu bekerjasama untuk menyelesaikan masalah pertanahan. Permasalah muncul karena kurang tepatnya hukum dan kebijakan serta ketidakadilan dalam penyelesaian kasus pertanahan. Dalam bidang penataan dan pemberdayaan terdapat beberapa kegiatan. Salah satunya yaitu kegiatan Redistribusi Tanah, Redistribusi tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka pemberian tanah yang bersumber dari objek redistribusi tanah kepada subjek redistribusi tanah dengan pemberian tanda bukti hak (sertipikat). Objek redistribusi tanah adalah tanah-tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 yang fungsi penggunaan dan pemanfaatannya berupa tanah pertanian dan non pertanian sesuai dengan peruntukan Rencana tata Ruang, serta ditetapkan menjadi objek redistribusi tanah dalam rangka memberikan alas hak/bukti kepemilikan tanah oleh negara kepada subjek redistribusi tanah.

Atas dasar permasalahan tersebut, penulis berinisiatif untuk mengambil judul aktualisasi Optimalisasi Layanan Pertanahan dengan Layanan Lynk dan Linktree yang Terhubung dengan Google Form dan Google Drive di Kantor Pertanahan Kota Madiun. Layanan Pertanahan Digital yang akan dibuat merupakan sebuah layanan pertanahan melalui aplikasi Google Form dimana pengguna layanan bisa langsung mengajukan layanan pertanahan terkait pendaftaran tanah pertama kali, pemeliharaan data pendaftaran tanah, dan pengaduan layanan pertanahan, serta beberapa informasi terkait pertanahan dan media sosial Kantor Pertanahan Kota Madiun. Google Drive sendiri merupakan media penyimpanan file berbasis online, isi dari Google Drive tersebut adalah kumpulan formulir permohonan dan pendaftaran yang diperuntukan dalam kegiatan pelayanan pertanahan. Diharapkan dengan dibuatnya layanan pertanahan digital yang terhubung dengan Google Form dan Google Drive ini dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja pegawai serta memudahkan akses pemohon dalam mengakses pelayanan terkait pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Madiun.

Berdasarkan pengamatan penulis di Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen, penyampaian informasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen masih belum optimal dan kurang aktif. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi masyarakat dalam mencari informasi mengenai pelayanan pertanahan yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen. Oleh karena itu, penulis yang memiliki jabatan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen sebagai Calon Pengelola Informasi Pertanahan, mengaktualisasikan nilai nilai dasar profesi ASN BerAKHLAK berdasarkan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai tugas pokok dan fungsi penulis pada Subbagian Tata Usaha, dalam hal inipenulis memilih judul aktualisasi “Optimalisasi Media Cetak dan Media Sosial untuk Penyampaian Informasi Kepada Masyarakat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen”

Lahirnya Undang-Undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memberikan kewajiban kepada badan publik (termasuk instansi Pemerintah) untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik. Hal ini juga tertuang dalam pasal 7 ayat 3 UU 14/2008, dimana untuk melaksanakan kewajiban, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang memiliki portal website yang harus dikelola dengan sistem yang baik dan harus dipahami oleh setiap yang terlibat di dalam institusi agar tercipta akuntanbilitas dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi. Pengolaan website dilingkungan Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang menjadi salah satu tugas dan fungsi Subbagian Tata usaha khusunya Pengelola Informasi Pertanahan. Website yang tersedia digunakan untuk memaparakan informasi mengenai kegiatan Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang sebagai bentuk transparansi pemerintah terhadap masyarakat, serta mennsosialisasikan kebijakan/program pemerintah dan informasi pemerintah lainnya kepada seluruh masyarakat.