|
Tuesday, 11 April 2023, 14:35
|
Febiana Tisya Rahmah
|
Febiana Tisya_G7A13K1_Laporan Aktualisasi.pdf
|
1 December 2022
|
Dalam menjalankan program-program tersebut pada kenyataannya tidak
terlepas dari kendala yang menghambat proses dari program tersebut. Berdasarkan
hal itu penulis dapat menemukan beberapa isu yang menghambat proses kerja di
dalam satuan kerja. Isu-isu tersebut diantaranya; Belum optimalnya arsip surat
masuk pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Kurangnya pelayanan pada Gerai
Pelayanan Publik Kementerian ATR/BPN di Mall AEON Sentul City, serta
kurangnya kepercayaan masyarakat pada kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria.
Berdasarkan isu-isu diatas penulis menggunakan teknik tapisan isu USG, untuk
menentukan isu terpilih yaitu Kurangnya pelayanan pada Gerai Pelayanan Publik
Kementerian ATR/BPN di Mall AEON Sentul City. Kemudian berdasarkan isu
terpilih tersebut penulis menggunakan teknik analisis isu fishbone untuk
mengetahui akar penyebab masalah. Setelah diketahui akar penyebab kemudian
diuraikan beberapa alternatif penyelesaian masalah lalu dipilih satu gagasan
pemecah isu untuk menyelesaikan isu. Maka penulis menggagas satu pemecahan
isu yang penulis angkat sebagai judul aktualisasi “Pembuatan Brosur Pelayanan
Pertanahan pada Gerai Pelayanan Publik Kantor Pertanahan Kabupaten
Bogor” yang diharapkan dapat mengurangi kendala-kendala yang ada.
|
PEMBUATAN BROSUR PELAYANAN PERTANAHAN PADA GERAI PELAYANAN PUBLIK KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XIII
|
|
|
Tuesday, 11 April 2023, 14:40
|
M. Alif Firmansyah
|
Laporan Aktualisasi_M. Alif Firmansyah_G8A20K1.pdf
|
15 December 2022
|
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut
mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui
suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik
yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas
barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif, sebagaimana tercantum dalam
Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU
Pelayanan Publik). Pelayanan publik yang prima dan memenuhi harapan masyarakat
merupakan muara dari Reformasi Birokrasi, sebagaimana tertulis dalam Peraturan Presiden
Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang
menyatakan bahwa visi Reformasi Birokrasi adalah pemerintahan berkelas dunia yang ditandai dengan pelayanan publik yang berkualitas. Pelayanan publik yang berkualitas harus
berorientasi kepada pemenuhan kepuasan pengguna layanan. Apabila dikaitkan dengan tugas
ASN dalam melayani masyarakat, pelayanan yang berorientasi pada customer satisfaction
adalah wujud pelayanan yang terbaik kepada masyarakat atau dikenal dengan sebutan
pelayanan prima. Pelayanan prima didasarkan pada implementasi standar pelayanan yang
dimiliki oleh penyelenggara.
|
PENJADWALAN SIDANG PERKARA PERTANAHAN SECARA DIGITAL DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XX
|
|
|
Tuesday, 11 April 2023, 14:47
|
Hesti Wahyu Utami
|
Laporan Aktualisasi Hesti upload.pdf
|
1 December 2022
|
Dalam upaya untuk mewujudkan pelayanan pertanahan yang
profesional, melayani dan terpercaya. Pada tanggal 25 Juli 2022 Menteri
3
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto
mengeluarkan Surat Edaran Menteri mengenai Program Pelayanan Tanah
Akhir Pekan (PELATARAN). Hal ini didasarkan pada kondisi sosial
masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu dalam mengajukan
pelayanan pertanahan sesuai jam kerja Kantor Pertanahan, maka
pelayanan pertanahan akan dibuka pada akhir pekan yakni hari Sabtu dan
Minggu. Untuk mensukseskan program tersebut maka perlu dilakukan
sosialisasi agar program tersebut berjalan secara optimal dan maksimal.
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis membuat rancangan aktualisasi
yang berjudul: “OPTIMALISASI PROGRAM PELATARAN (PELAYANAN
TANAH AKHIR PEKAN) MELALUI INFOGRAFIS DENGAN
PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL DI KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN SUKOHARJO”.
|
OPTIMALISASI PROGRAM PELATARAN (PELAYANAN TANAH AKHIR PEKAN) MELALUI INFOGRAFIS DENGAN PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XIII
|
|
|
Tuesday, 11 April 2023, 14:48
|
M. HUSNI RAMADHAN DALIMUNTHE
|
Laporan Aktualisasi - Final.pdf
|
2 December 2022
|
Pemahaman yang diperoleh selama pelatihan dasar menjadi acuan dalam aktualisasi
yang akan dilaksanakan di unit kerja, pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota
Sawahlunto Provinsi Sumatera Utara dengan mengangkat isu yang ada untuk menemukan
penyelesainnya antara lain terkait dengan belum optimalnya pengelolaan arsip, belum
optimalnya informasi terkait pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto, serta
Belum optimalnya penggunaan absensi secara elektronik menggunakan mesin finger print.
Dari data kondisi di unit kerja yang telah diperoleh serta isu yang dapat ditarik dari
padanya tersebut, maka tulisan ini dibuat untuk dapat lebih lanjut menjabarkan isu-isu
tersebut, memilih isu prioritas diantaranya, yang dalam tulisan ini mengangkat isu mengenai
belum optimalnya arsip persuratan di Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto,serta
memunculkan gagasan yang dapat menyelesaikan isu tersebut, yang dapat benar-benar
dilaksanakan pada masa aktualisasi penulis sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menyusun laporan aktualisasi ini dengan
mengangkat judul “Digitalisasi Arspi Persuratan Tahun 2022 di Kantor Pertanahan
Kota Sawahlunto Berbasis Website”.
|
DIGITALISASI ARSIP PERSURATAN TAHUN 2022 DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SAWAHLUNTO BERBASIS WEBSITE
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XX
|
|
|
Tuesday, 11 April 2023, 14:57
|
I Dewa Gede Agung Krisnayana
|
LA_I Dewa Gede Agung Krisnayana_G7A13K1.pdf
|
1 December 2022
|
Pegawai loket pendaftaran pada setiap Kantor Pertanahan mengikuti peraturan ini
dalam menjalani tugasnya. Seiring waktu berjalan, beberapa pegawai mulai melakukan
tugasnya dalam melayani pemohon secara otodidak, mengikuti pedoman dan
menyesuaikan dari peraturan atasan Kantor Pertanahan masing-masing dan mulai
melupakan dari mana dasar kegiatan yang mereka lakukan ini berasal. Dengan dasar yang
mulai terlupakan, maka pegawai tidak akan bisa untuk melakukan improvisasi atau
perubahan peraturan tanpa dasar yang jelas. Dasar yang tidak jelas dan terlupakan juga
dapat menyebabkan pegawai kesulitan saat ditanyakan oleh pemohon di lapangan
mengenai atas dasar apa mereka melakukan kegiatan pertanahan. Dalam mengikuti waktu
juga, ketika pegawai yang bersangkutan menemukan PERKBPN No. 1 Tahun 2010 ini
akan disulitkan dalam mencari inti dari jenis pendaftaran permohonan apa yang dicari.
Atas dasar ini penulis yang telah bekerja di loket pendaftaran berkas Kantor Pertanahan
Kabupaten Gianyar memiliki rencana untuk melakukan aktualisasi dengan pembuatan
video informatif mengenai dasar dari pelayanan pendaftaran tanah.
Adanya televisi untuk menyiarkan tontonan sebagai media informasi untuk pemohon
yang datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar dapat dijadikan sebagai tempat
implementasi yang baik untuk video yang dibuat dalam aktualisasi ini. Media Informasi
yang cocok untuk menampilkan video ini juga dapat ditampilkan di Media Sosial seperti
Instagram dan Youtube dengan akun Kantor Pertanahan masing – masing. Dengan
adanya video ini yang akan diimplementasikan ke ranah publik, diharapkan dapat
memberi informasi yang bermanfaat mengenai dasar dari kegiatan pendaftaran berkas
permohonan hak pertanahan di setiap Kantor Pertanahan yang ada di Indonesia.
|
OPTIMALISASI PRESENTASI PERATURAN PENDAFTARAN TANAH DENGAN PEMBUATAN VIDEO INFORMATIF DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XIII
|
|
|
Wednesday, 12 April 2023, 08:46
|
Muhammad Sultan Risqi Nurhadiansyah
|
LA_Muhammad Sultan Risqi Nurhadiansyah_G8A20K2.pdf
|
15 December 2022
|
Namun dalam upayanya Kantor Pertanahan Kota Medan yang
turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut sering terjadi kendala terhadap pelaku usaha
yang ingin mengajukan permohonan, dikarenakan informasi yang didapat pelaku usaha
belum diterima dengan maksimal sehingga pelaku usaha bingung mengenai tahapan
pengajuan, dan mencoba permohonan pengajuan berulang-ulang kali.
Sehubungan dengan keadaan tersebut, maka ditemukan gagasan alternatif yaitu
“Sosialisasi Informasi Pengajuan Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk Kegiatan
Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk Kegiatan
Berusaha di Kantor Pertanahan Kota Medan melalui Youtube dan Instagram”.
Penyelesaian gagasan ini mendukung terwujudnya Smart Governance dengan menerapkan
Manajemen ASN terkait pada UU RI No 5 Tahun 2014 Bab III Pasal 11 Huruf b sebagai
pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dengan memberikan informasi cepat,
bermanfaat dan berkualitas serta bisa dipahami oleh masyarakat yang membutuhkan
informasi terkait tahapan pengajuan Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk Kegiatan
Penerbitan KKPR untuk Kegiatan Berusaha. Dan menekankan Smart ASN yang
menerapkan literasi digital, dengan digital skill, digital culture, digital ethics, digital safety
karena menggunakan informasi digital berupa media sosial yang biasa disesuaikan oleh
penggunaan masyarakat dalam sehari-hari dengan menimbangkan kaidah aturan dan
keamanan informasi.
|
SOSIALISASI INFORMASI PENGAJUAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN UNTUK KEGIATAN PENERBITAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) UNTUK KEGIATAN BERUSAHA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN MELALUI YOUTUBE DAN INSTAGRAM
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XX
|
|
|
Wednesday, 12 April 2023, 08:49
|
Miftahul Jannah
|
LAPORAN AKTUALISASI_MIFTAHUL JANNAH_G8A20K4_REV.pdf
|
15 December 2022
|
Berdasarkan data dan fakta yang telah dikumpulkan penulis selama
bertugas di Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban,
Provinsi Jawa Timur, ditemukan beberapa isu yang menjadi permasalahan
diantaranya terkait monitoring layanan informasi dan pengaduan yang selama
ini hanya dicatat melalui buku folio bergaris dan belum ada penanggung jawab
khusus terkait hal itu. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasonal telah berinovasi dengan Aplikasi TUNTAS
(tuntas.atrbpn.go.id) merupakan Aplikasi Tindak Lanjut Pengaduan
Pertanahan dan Tata Ruang dari Masyarakat yang memfasilitasi admin pada
satuan kerja Kementerian ATR/BPN dalam mengelola pengaduan. Aplikasi
TUNTAS memiliki fungsi untuk memonitoring tindak lanjut pengaduan dari
seluruh satuan kerja Kementerian ATR/BPN, serta menyediakan rekapitulasi
data pengelolaan pengaduan secara terpusat dan realtime.
|
Optimalisasi Pengelolaan Layanan Informasi dan Pengaduan melalui Sosialisasi Penggunaan Aplikasi TUNTAS di Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XX
|
|
|
Wednesday, 12 April 2023, 09:01
|
Nabila Peggy Arfah Peyanda
|
Laporan Aktualisasi Nabila Peggy Arfah.pdf
|
15 December 2022
|
Untuk mendukung visi di atas, perlu dilakukannya revolusi digital dalam segala aspek,
salah satunya adalah warkah. Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang dimaksud dengan
warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang
tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut. Pada
pelaksanaannya, alih media dan penataan warkah termasuk di dalamnya warkah permohonan
pengukuran dan pemetaan kadastral pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Sumatera Selatan hingga saat ini belum berjalan dengan optimal, terutama di tahun 2022.
Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat isu “Belum optimalnya arsip
digital terkait dengan Warkah permohonan pengukuran dan pemetaan kadastral”, lalu
menyusunnya dalam laporan aktualisasi berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Warkah
Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Secara Fisik dan Digital Tahun 2022
di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan”, kemudian
dilakukan pemecahan isu melalui aktualisasi yang akan dilaksanakan.
|
OPTIMALISASI PENGELOLAAN WARKAH PERMOHONAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL SECARA FISIK DAN DIGITAL TAHUN 2022 DI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XX
|
|
|
Wednesday, 12 April 2023, 09:04
|
Immanuel Hari Khrisna
|
Optimalisasi informasi pemasangan tanda batas tanah melalui media digital dan media analog di Kantah Kabupaten Malaka.pdf
|
1 December 2022
|
Seiring dengan perkembangan teknologi yang dinamis, penyampaian informasi
publik tentang pertanahan dituntut untuk berinovasi guna memberikan informasiinformasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Pemanfaatan teknologi dalam
penyampaian informasi publik tentang pertanahan akan mendorong terciptanya
informasi publik yang efektif dan efisien.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
terus berupaya memberikan kemudahan keterbukaan informasi publik kepada
masyarakat, salah satunya melalui teknologi informasi media sosial kantor
pertanahan (Kantah). Setiap Kantor Pertanahan memiliki wadah guna
menyampaikan Informasi Publik. Masyarakat dapat memanfaatkan media terkait
dari masing- masing Kantor Pertanahan (Kantah) daerah guna mengakses informasi
publik tentang pertanahan. Namun faktanya, penerapan keterbukaan informasi
publik tentang pertanahan belum bisa dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
Perkembangan teknologi khususnya untuk memperoleh informasi publik tentang
pertanahan masih belum optimal disebabkan karena keterbatasan akses untuk
memperoleh informasi publik dan sarana prasarana yang belum memadai.
|
OPTIMALISASI INFORMASI PEMASANGAN TANDA BATAS TANAH MELALUI MEDIA DIGITAL DAN MEDIA ANALOG DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALAKA
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XIII
|
|
|
Wednesday, 12 April 2023, 09:11
|
Lalu Muhammad Andhika Hardani
|
Laporan Aktualisasi Lalu Muhammad Andhika Hardani - Angkatan XIII.pdf
|
1 December 2022
|
Namun selain itu, dalam proses digitalisasi juga ditemukan beberapa masalah
seperti banyaknya bidang tanah yang overlap dengan bidang tanah yang lain. Bidang
tanah yang masih tumpang tindih menyebabkan kendala dalam proses pemetaan.
Permasalahan lainnya yaitu masih banyaknya bidang Kluster 4 (K4) yang belum
terpetakan. Bidang tanah K4 merupakan bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah
terdaftar dan sudah bersertifikat hak atas tanah, yang belum dipetakan atau berasal dari
data GeoKKP KW4, KW5, KW6 serta buku tanah yang belum di entrikan kedalam
sistem KKP.
Keterkaitan tersebut dengan materi Manajemen ASN dan Smart ASN pada
agenda 3 (tiga) Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
9
Kementerian ATR/BPN adalah dengan terselesaikannya permasalahan-permasalahan
tersebut dapat mewujudkan ASN yang professional, bertanggung jawab kepada tugas
dan pekerjaan, serta terus senantiasa belajar, melakukan perbaikan dan meningkatkan
kualitas pelayanan. Selain itu, dapat meningkatkan kemampuan literasi digital dalam
penggunaan aplikasi yang ada di Kantor Pertanahan gunan mewujudkan kualitas data
yang baik serta pelayanan yang maksimal
|
Optimalisasi Peningkatan Kualitas Data Spasial Melalui Pemetaan Bidang Tanah K4 Dalam Rangka Pelaksaan PTSL di Kantor Pertanahan Kota Mataram
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XIII
|
|