Pelaporan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan berbasis online atau teknologi pada aplikasi sengketa, konflik, dan perkara pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Berau ini sendiri belum maksimal dikarenakan oleh beberapa hal, salah satunya adalah factor kekurangan sumber daya manusia ASN yang mengisi seksi penanganan sengketa dan pengendalian pertanahan. Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Berau seksi penanganan sengketa dan pengendalian pertanahan hanya diisi satu Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Seksi dan saat ini telah berada pada usia lanjut yang tidak terlalu menguasai teknologi, sehingga keterbatasan SDM ASN ini mempengaruhi dalam kinerja digitalisasi pelaporan pada aplikasi sengketa, konflik, dan perkara menjadi tidak optimal penggunaannya. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk mengaktualisasikan core value ASN atau nilai-nilai dasar ASN, yaitu Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Humanis, Loyal Adatif, dan Kolaboratif (selanjutnya disebut BerAKHLAK), terutama pada Core Value Nilai Adaptif yakni seorang ASN 3 mampu menyesuaikan diri sesuai dengan perubahan yang terjadi, dimana saat ini memasuki era transformasi digital dalam sistem birokrasi pemerintahan Indonesia, Nilai Kompeten ASN harus mampu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah sejalan dengan ingin tercapainya Smart ASN yang memiliki literasi Digital. Dengan demikian maka pemaksimalan dari pada penggunaan Aplikasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan menjadi hal penting dalam menyongsong era digitalisasi 4.0 agar tidak ketinggalan dari Negara lain dan untuk mendorong upaya peningkatan mutu para ASN terutama dilingkungan Kementerian ATR/BPN.

Penilaian dari masyarakat selaku penerima layanan di kantor Pertanahan Kota Kotamobagu adalah bentuk kritisi masyarakat untuk meningkatkan kualitas daripada instansi itu sendiri. Namun dikantor Pertanahan Kota Kotamobagu saat ini belum tersedia kotak saran maupun device/aplikasi yang digunakan untuk menentukan indeks kepuasan masyarakat terhadap program dan pelayanan daripada Kantor Pertanahan Kota Kotamobagu. Isu ini kental kaitannya dengan materi agenda III mengenai Manajemen ASN dan Smart ASN yaitu penyediaan SOP pengisian indeks kepuasan masyarakat melalui kotak saran dan menggunakan aplikasi yang ada

Adanya informasi ini, dapat dioptimalkan dalam dalam perbaikan data dan mengetahui daerah-daerah yang berpotensi rawan sehingga menjadi upaya preventif untuk menghindari munculnya masalah baru. Kantor Pertanahan Kota Kendari merupakan kantor pertanahan yang mana memiliki intensitas pelayanan yang tinggi sehingga setiap kegiatan pelayanan dilaksanakan harus cepat dan hati-hati agar tidak muncul kesalahan kedepannya. Khususnya pelayanan di bidang survei dan pemetaan dan pengaduan, diperlukan upaya kegiatan seperti inventarisasi pembuatan data spasial dan tekstual terkait bidang tanah bermasalah agar menjadi catatan riwayat bidang tanah tersebut serta menghindari munculnya masalah baru di bidang tanah yang sama. kegiatan ini dilakukan agar mempertahankan harkat dan martabat organisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN dalam hal memberikan pelayanan publik yang akuntabel, integritas, transparan, adil, dan profesional. Selain itu, perlu dilakukan pengelolaan data digital karena merupakan salah satu contoh dari penerapan reformasi birokrasi dalam mendorong revolusi tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Peralihan hak atas tanah karena jual beli harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mengenai jangka waktu penyelesaian peralihan hak atas tanah karena jual beli yang dapat dilihat juga di dalam aplikasi “sentuh tanahku”. Dalam aplikasi “sentuh tanahku” disebutkan bahwa jangka waktu penyelesaian peralihan hak atas tanah karena jual beli dapat dilakukan dengan durasi 5 (lima) hari kerja. Namun pada kenyataannya, beberapa peralihan tersebut melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan karena beberapa faktor, seperti banyaknya permohonan yang masuk tetapi berkas yang dilampirkan kurang lengkap. Dalam hal ini, pemahaman mengenai syaratsyarat berkas yang harus dilampirkan perlu dituangkan dalam bentuk e-book yang bisa diakses oleh masyarakat secara umum dengan harapan tidak ada lagi kekurangan dalam melengkapi berkas. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan maka penulis akan membuat rancangan aktualisasi dengan judul “Penyusunan E-book Panduan Penyelesaian Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul”.

Salah satu kegiatan pengadaan tanah yang dilaksanakan di Provinsi Lampung yaitu kegiatan pengadaan tanah Jalan Tol Trans Sumatera. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengadaan tanah Jalan Tol Trans Sumatera menyebabkan penumpukan berkas-berkas persyaratan dan prosedur pengadaan tanah, salah satunya yaitu warkah Sertifikat Hak Milik bagi masyarakat yang telah mempunyai sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan setempat. Sertifikat Hak Milik masyarakat yang terkena dampak pengadaan tanah Jalan Tol Trans Sumatera tersebut, tidak semua luas tanahnya terdampak dalam proyek pemerintah ini. Begitu banyak Sertifikat Hak Milik yang harus dipecah sebagian dengan cara pelepasan hak sebagian / splitzing. Hal ini menimbulkan banyaknya data yang harus diperhatikan, ditelaah dan dikelompokan agar tidak keliru di dalam pembuatan sertifikat Hak Pakai Kementerian PUPR.

Aceh Besar merupakan daerah yang memiliki luas kurang lebih 2.903 Km2 dengan jumlah penduduk sekitar 310.811 jiwa, meskipun daerah tersebut terbilang luas, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya kasus pertanahan, hal ini dibuktikan dengan masuknya aduan terkait kasus pertanahan sekitar 30 aduan yang tercatat dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni ini. Adapun aduan yang masuk secara online dan aduan secara langsung pada loket pengaduan. Pengadu yang datang pada loket Sering kali kurang paham dan kebingungan dengan tahapan aduan, menyebabkan aduan yang masuk pada loket pengaduan terkadang tidak sesuai dengan syarat atau prosedur, bahkan tidak lengkapnya data atau berkas yang dibawa, dikarenakan kurang optimalnya sistem pelayanan informasi pada loket pengaduan, serta tidak adanya atau kurangnya sumber daya manusia yang dapat ditempatkan diloket untuk membantu pengadu yang datang, sehingga mereka harus bolak balik untuk melengkapi data yang perlukan, hal ini membuat pelayanan menjadi kurang memuaskan, tidak optimal dan kurang efektif, mengingat juga masyarakat yang datang tersebut umumnya memiliki jarak rumah ke kantor yang jauh, melihat hal tersebut sudah seharus seorang ASN menjalankan tugas fungsinya sebagai pelayan publik yang profesional dan memberikan pelayanan terbaik dan berkualitas, diantaranya yaitu memberikan pelayanan informasi secara 3 jelas dan lengkap, serta mudah dipahami dan diperoleh oleh masyarakat atau pihak pengadu.

Dalam Percepatan pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap telah menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 2 ayat 2 program PTSL adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pendaftaran tanah secara sistematis lengkap dianggap dapat memberikan hasil lebih besar dengan kurun waktu yang lebih relatif singkat, dengan pengumpulan data pendaftaran tanah dilakukan serentak mengenai semua bidang tanah yang terdapat dalam suatu wilayah desa/kelurahan. Dengan 2 adanya pendataan yang serentak ini akan lebih mengurangi sengketa mengenai batas bidang tanah dan hak milik atas sebuah tanah yang sampai sekarang masih sering terjadi.

belum optimalnya monitoring penanganan pengaduan masalah pertanahan. Monitoring terhadap pengaduan yang masuk sangatlah penting sebagai kontrol bagi pegawai khususnya pada seksi pengendalian dan penanganan sengketa dalam menangani setiap aduan. Namun selama ini pelaksanaannya masih dilakukan secara manual dengan bertatap muka ataupun melalui chat pribadi saja, karena belum tersedianya informasi digital maupun yang memuat informasi aktual mengenai kasus yang sedang berjalan khususnya yang menyangkut masalah sengketa. Sehingga perkembangan dari penanganan pengaduan masalah pertanahan ini masih belum termonitor dengan baik. Dikhawatirkan dengan tidak termonitornya penanganan pengaduan ini, akan ada pengaduan yang terabaikan, atau terlambat untuk ditangani. Isu ini terkait Manajemen ASN, dalam tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik, yang sudah seharusnya dalam memberikan pelayanan haruslah profesional dan prima.

berdasarkan pengamatan setelah kurang lebih satu bulan bertugas di satuan kerja. Isu-isu tersebut harus segera diselesaikan, namun penulis akan memilih satu isu prioritas berdasarkan Teknik Tapisan Isu dan kemudian berdasarkan Isu yang terpilih dibuatkan gagasan pemecahan isu yang akan menjadi Judul Rancangan Aktualisasi ini, yaitu: Optimalisasi Layanan Melalui Tranparansi Informasi Pertanahan Kepada Masyarakat Khususunya Pelayanan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Perorangan di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa.

SIPT yang dibuat pada tahun 2015 dan di launching pada tahun 2016 merupakan salah satu inovasi terbaru dalam Bidang Pengadaan Tanah di Indonesia khususnya untuk Kementerian ATR/BPN. Penggunaan SIPT ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam upaya percepatan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN. Pelaksanaan pengadaan tanah dengan menggunakan aplikasi SIPT merupakan suatu penerapan sistem informasi yang terbilang baru sehingga informasi mengenai layanan SIPT masih terbilang kurang di lingkungan kantor pertanahan Kabupaten Konawe Selatan Berdasarkan pemasalahan tersebut maka kantor pertanahan Kabupaten Konawe Selatan memerlukan sebuah optimalisasi informasi mengenai layanan SIPT yang dapat membantu pegawai dalam melakukan kegiatan pengadaan tanah.