cara umum, permasalahan yang terjadi di Kantor Pertanahan Lampung Timur adalah belum optimalnya layanan pengaduan Masyarakat dan pencegahan kasus pertanahan yang merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan seksi pengendalian dan penanganan sengketa. Terdapat isu yang menjadi perhatian penulis yaitu banyak Masyarakat Lampung Timur yang belum mengetahui syaratsyarat pengajuan pengaduan Masyarakat sehingga Masyarakat yang datang untuk mengajukan pengaduan perlu kembali ke Kantor Pertanahan untuk melengkapi persyaratan yang belum di bawa. Serta kurangnya informasi mengenai upaya pencegahan kasus pertanahan sebagai bentuk upaya pencegahan pengaduan Masyarakat di kemudian hari dan sebagai upaya meminimalisir adanya kasus pertanahan. Sebagaimana Informasi memiliki peran penting untuk membantu pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat dan sebagai bentuk dukungan penerapan pembangunan zona intergritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Kantor pertanahan merupakan unit kerja Badan Nasional di wilayah Kabupaten atau Kota, yang melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu yang menjadi kewenangan kantor pertanahan ialah sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Kasus pertanahan yang selanjutnya disebut kasus adalah sengketa, konflik atau perkara tanah yang disampaikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.3 Penerapan nilai dasar PNS yang mencakup nilai BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif yang diharapkan seluruh ASN dapat mempergunakan nilai-nilai BerAKHLAK dan Smart ASN dalam kehidupan dan pekerjaannya sehari-hari. Rancangan aktualisasi ini mengangkat isu-isu yang ada pada unit kerja peserta. Unit kerja peserta adalah di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang pada Seksi Penanganan dan Pengendalian Sengketa. 

Untuk mewujudkan penerapan materi pendidikan dan pelatihan tersebut maka penulis telah mencermati dan mengidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi di satuan kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana yang kemudian mengarah kesatu isu permasalahan, yaitu belum optimalnya pemanfaatan media informasi pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana. Belum tersedianya informasi yang dimaksud adalah penyajian infomasi secara fisik terkait dengan Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan menurut ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010, Tahapan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 1 Tahun 2022, Publikasi Aplikasi Sentuh Tanahku, Publikasi Fitur yang tersedia pada website yang dapat digunakan oleh mitra dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kurangnya pemanfaatan layar televisi yang tersedia di ruangan pelayanan dalam memberikan edukasi terkait dengan Kementerian Agaria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan masih kurang aktifnya pemanfaatan media social Instagram Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana. Merujuk pada masalah tersebut, maka perlu dilakukan serangkaian upaya dalam memaksimalkan kegiatan dalam penataan kembali informasi layanan publik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana dengan memperhatikan core values/nilainilai dasar ASN yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif agar dapat membentuk karakter sehingga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam program-program pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan uraian di atas, Laporan Aktualisasi ini disusun sebagai landasan pelaksanaan kegiatan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi ASN dan kedudukan serta peran ASN dalam upaya mewujudkan pribadi ASN yang dapat mengimplementasikan kedudukan dan peran ASN di tempat kerja masing-masing.

Layanan loketku telah diluncurkan pada tanggal 24 September 2021 atau bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-61 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Namun sampai saat ini penggunaan Layanan Loketku masih belum terealisasikan penggunaannya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur. Hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan aktualisasi dengan tema “Sosialisasi dan Pemanfaatan Layanan Loketku pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur”. Rencana aktualisasi tersebut juga sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu dalam bekerja berupaya memberikan layanan berstandar dunia dengan orientasi pada peningkatan kepercayaan dan kepuasan masyarakat serta pemangku kepentingan dan meningkatkan kompetensi untuk menghadapi perubahan termasuk perubahan teknologi.

Kementerian ATR/BPN terus berbenah untuk menjadi institusi yang berkelas dunia. Untuk itu reformasi birokrasi terus dijalankan, yang mana salah satu indikatornya ialah meningkatkan kualitas pelayanan publik yang maksimal dan terpercaya. Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Guna mencapai hal tersebut pada tingkatan paling bawah di Kementrian ATR/BPN yaitu Kantor Pertanahan terkhusus pada tulisan ini merujuk pada Kantor Pertanahan Kota Balikpapan menerapkan inovasi baru pada manajemen loket yaitu adanya Manajer Loket dan Duta 2 Layanan untuk membantu pengoptimalan pemberian layanan kepada masyarakat. Namun, selama penerapannya di lapangan terdapat permasalahan sehingga belum berjalan secara maksimal.

Kepemilikan hak atas tanah karena peristiwa hukum atau perbuatan hukum ini untuk dapat memperoleh surat bukti yang lebih kuat dan luas daya pembuktiannya, maka pemindahan haknya harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat dimana tanah atau bangunan itu berada dengan tujuan; 1) untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak yang terdaftar haknya agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebgai pemegang hak atas tanah yang bersangkutan; 2) untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk Pemerintah, agar dengan muda dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanha tertentu atau Satuan Rumah Sususn yang terdaftar; dan 3) untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Hal tersebut menjadi alasan penting mengapa kepemilikan atas tanah harus terdaftar di Kantor Pertanah dimana tanah itu berada. Dalam prakteknya masyarakat masih banyak yang belum mendaftarkan hak atas tanahnya disebabkan oleh kurangnya informasi dan pemahaman masyarakat terkait pendaftaran atas tanah. Dalam unit kerja yang ditempati oleh penulis, terdapat 3 (tiga) isu permasalahan yang dianggap penting untuk diselesaikan yaitu; 1) kurang optimalnya pemeliharaan buku tanah dan surat ukur hak milik atas tanah, hal ini berkenaan dengan Agenda III yaitu Manajemen ASN; 2) belum adanya mekanisme penilaian dari masyarakat, dalam hal ini berkaitan dengan agenda II yaitu cord value ASN khususnya dalam hal Berorientasi Pelayanan; dan 3) kurang optimalnya informasi terkait pendaftaran peralihan hak atas tanah, yang berkaitan dengan agenda II Berorientasi Pelayanan dan agenda III yaitu smart ASN.

Belum dilaksanakannya pengecekan secara berkala terutama data terkait umur ekonomis dan kondisi barang, dan belum adanya gagasan 8 dari Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melakukan pengecekan BMN secara sistematis menyebabkan data pada aplikasi SIMAK BMN tidak sesuai dengan kondisi fisik barang yang menjadi data saat dilakukan penghapusan BMN. Dilatarbelakangi pentingnya penyelesaian dari isu tersebut karena sebagai ASN harus mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugas.

Isu-isu yang terjadi pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran diantaranya Belum tertatanya pengarsipan Warkah yang berdampak pada pencarian Warkah akan membutuhkan waktu lebih lama jika suatu saat dibutuhkan, isu ini berkaitan dengan Manajemen ASN. Isu kedua adalah Belum sesuainya data pada draft pengecekan sertipikat secara elektronik yang diajukan oleh PPAT berdampak pada draft yang diajukan ditolak sehingga PPAT harus memperbaiki draft pengecekan sertipikat tersebut kembali, proses ini akan memakan waktu lagi hingga keinginan pemohon dapat terpenuhi, isu ini berkaitan dengan Manajemen ASN dan Smart ASN. Isu ketiga adalah Kurang optimalnya koordinasi antara loket dengan Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran mengenai pendaftaran tanah yang berdampak pada petugas loket masih sering bertanya ke ruangan Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran terkait berkas apa saja yang kurang maupun berkas apa yang harus dilengkapi oleh pemohon pendaftaran tanah pertama kali, isu ini berkaitan dengan Manajemen ASN.

Salah satu penyebab ketidaksesuaiannya data ini adalah petugas yang kurang cermat dan teliti dalam memeriksa data pertanahan pada website KKP, serta kurangnya pengawasan terhadap petugas yang melakukan input data buku tanah ke dalam website KKP. Disini menandakan kurangnya penerapan nilai-nilai dasar PNS yaitu BerAKHLAK dalam kegiatan ini, oleh karena itu penulis ingin meningkatkan pemahaman para petugas mengenai penerapan nilai-nilai dasar PNS BerAKHLAK dalam berkegiatan sehari-hari. melalui peningkatan pengawasan terhadap kegiatan input data fisik buku tanah ke dalam website KKP atau sebaliknya agar tidak ditemukannya lagi kekeliruan data di kemudian hari yang akan menimbulkan konflik pertanahan. Selain itu juga dilakukan penginputan data ulang untuk data-data pada Portal KKP yang tidak sesuai dengan data yang ada dalam buku tanah. Selanjutnya juga dilakukan pengecekan ulang secara cermat dan teliti terhadap data-data fisik buku tanah yang telah diinput ke dalam website KKP agar tidak ada lagi data yang salah serta dapat meningkatkan kualitas data yang dimilki oleh kantor Pertanahan Kota banda Aceh.

Isu-isu yang saya temukan pada Unit Seksi Pengadaan tanah dan Pengembangan di antaranya kurang optimalnya pengelolaan berkas masuk, Isu yang kedua adalah Belum tertibnya pengarsipan warkah PTSL. Kedua Isu ini berkaitan penerapan Literasi digital pada pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai ASN yaitu memiliki kecakapan literasi digital yang tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Isu yang ketiga berkaitan dengan pelayanan publik yaitu belum 3 optimalnya jam pelayanan diloket, yang mana seorang ASN haruslah memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, akan tetapi pelayanan diloket masih kurang optimal karena jam pelayanan pada saat jam istirahat ditutup, yang mana seharusnya pelayanan tersebut dapat tetap dibuka dengan melayani secara bergantian.