Isu selanjutnya teridentifikasi ketika peserta melakukan tugas pada Bagian Urusan Keuangan dan Barang Milik Negara. Persuratan pada Kantor Pertanahan pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab Bagian Umum dan Kepegawaian, tetapi pada praktiknya, setiap Bagian sudah selayaknya memiliki manajemen yang baik terhadap naskah dinas dimulai dari tahap awal pengolahan hingga tahap akhir pengarsipan. Naskah dinas yang akan dikeluarkan atas nama Bagian Urusan Keuangan dan Barang Milik Negara perlu diajukan penomoran kepada Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab atas tugas tersebut. Setelah nasah dinas dibuat dan dikirim maka perlu dilakukan pengarsipan atas naskah dinas yang telah dibuat. Dalam proses pengadaan barang berupa ATK diperlukan beberapa dokumen sebagai dasar pertanggungjawaban atas pengadaan ATK. Dokumen tersebut berupa naskah dinas maupun surat dari penyedia, diantaranya yaitu Nota Dinas Kepala Seksi atau Kepala Subbagian, Surat Pesanan, Surat Jalan, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Nota Dinas Penyerahan Barang, Surat Permohonan Pembayaran, Faktur Pajak, Kwitansi Pembayaran, Surat Perintah Bayar, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, dan Surat Perintah Pencairan Dana. Dokumen tersebut dicetak sebanyak dua rangkap, rangkap pertama untuk dikirimkan kepada pihak Seksi Teknis dan Subbagian ketika selesai dilakukan rangkaian kegiatan pengadaan ATK, sedangkan rangkap kedua disimpan oleh Pejabat Pengadaan sebagai arsip ketika dibutuhkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat melakukan pemeriksaan di satuan kerja.

Sasaran program ini yaitu masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu dalam mengajukan pelayanan pertanahan sesuai jam kerja Kantor Pertanahan, pelayanan sabtu minggu ini menjadi salah satu solusi untuk memberikan keleluasaan waktu kepada masyarakat dalam mengurus sendiri tanahnya, atau sekedar memperoleh informasi pelayanan seperti memperjelas jangka waktu dan biaya pelayanan. Sayangnya sosialisasi informasi Pelataran (Pelayanan Pertanaham Akhir Pekan) di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang belum dilakukan secara optimal. Dalam penerapannya beberapa bulan ini, jumlah pemohon yang datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang pada program ini relatif sedikit dan tidak jarang mengalami nihil pemohon. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka isu yang diangkat oleh penulis adalah “Sosialisasi Informasi Pelataran (Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan) Melalui Pembuatan Media Infografis Dan Video di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang”

Fungsi Kementerian ATR/BPN salah satunya adalah melaksanakan pendaftaran tanah dengan standar pelayanan dan penganturan pertanahan. Tujuan dari standar pelayanan dan penganturan pertanahan adalah untuk mewujudkan kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan publik yang tercantun dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010. Untuk melakukan pendaftaran tanah maka pemohon wajib mengumpulkan dokumen sesui dengan persyaratan yang ada, yang nantinya dokumen tersebut dijadikan sebagai landasan atau dasar pada pendaftaran tanah dan di simpan sebagai warkah, untuk kekurangan dokumen pada proses pendaftaran tanah maka akan di infokan petugas loket baik lisan maupun tulisan guna memudahkan pemohon untuk melengkapai dokumen sesuai dengan persyaratan yang ada. Guna memudahkan dan mengoptimalisikan informasi kekurangan dokument pada pemohon dengan baik dan mudah di baca serta di mengerti maka perlu adanya sebuah sistem yang mudah dan dapat menunjang kegiatan yang ada, maka pada kegiatan Aktualisasai dengan gagasan alternatif yaitu “Optimalisasi informasi Loket pelayanan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri”.

Aktualisasi yang dilaksanakan didasarkan pada salah satu isu yang ditemukan dalam Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yaitu Belum dilakukannya digitalisasi peminjaman berkas warkah. Atas permasalahan tersebut diambil gagasan pemecahan isu yaitu “Belum Dilakukannya Digitalisasi Prosedur Peminjaman Warkah melalui program Google Spread Sheet di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman” dengan dibuatnya konsep tersebut diharapkan pelaksanaan pekerjaan menjadi lebih efektif, efisien dan memudahkan petugas dalam melakukan monitoring terhadap alur dan posisi peminjaman berkas warkah.

Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 juga tentang pendaftaran tanah. Menetapkan bahwa Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yag masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Sebelum menjadi sertipikat tanah sebagai tanda bukti hak, Sertipikat berasal dari blanko sertipikat yang menjadi tanggung jawab bagian tata usaha sebagai pengelola Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) sebagai mana yang diatur dalam Peraturan Mentri ATR/BPN No 17 Tahun 2020. Mengingat blanko juga termasuk barang milik negara yang harus dikelola dan diinventarisasi, Oleh karena itu pengelola BMN memiliki tanggung jawab dalam mengelola blanko yang menjadi bagian dari Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN).

Kegiatan penyimpanan daftar umum terutama buku tanah selama ini tersimpan dalam buku album pada rak-rak di kantor pertanahan. Sesuai Pasal 35 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 bahwa daftar umum dan dokumen harus tetap berada pada kantor pertanahan yang bersangkutan atau tempat lain yang ditetapkan oleh menteri dengan alasan untuk mencegah hilangnya dokumen negara yang sangat penting untuk kepentingan masyarakat. Seiring dengan transformasi digital yang terus dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN, kegiatan pertanahan telah menggunakan aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP). Melalui proses adaptasi, eksplorasi, dan pengamatan (environmental scanning), maka ditemukan beberapa isu yang menjadi permasalahan di unit kerja pada seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, antara lain terkait Belum Optimalnya Tata Kelola Pengarsipan Warkah Buku Tanah, Masih Adanya Buku Tanah yang Belum Tervalidasi pada Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) dan Belum Digitalisasinya Buku Tanah pada Komputerisasi Kegiatan Peratanahan (KKP).

Adanya permohonan pengajuan Roya yang masuk di Kantor PertanahanKabupaten Gresik berarti bahwa masyarakat mendukung adanya penerapantertibadministrasi yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik yaitu denganmelakukan pencatatan pada proses pengajuan berkas masuk hingga berkas telahselesai di proses agar segala kegiatan yang ada di Kantor Pertanahan KabupatenGresik lebih terstruktur dan teratur karena adanya sistem monitoring di dalamnya. Dengan adanya tertib administrasi ini dapat mewujudkan pelayanan yang efektif danefisien pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik. Mengingat pentingnya prosespendataan ini hendaknya proses pencatatan atau registrasi terhadapberkaspermohonan roya dilaksanakan menggunakan digitalisasi salah satunya melalui spreadsheet sebagai wujud penerapan nilai manajemen ASN dan Smart ASNyangpada kenyataanya masih menerapkan pendataan secara manual dan tidak lengkappada Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik.

telah diatur pada peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan. Di era revolusi 4.0 ini pula pelayanan publik ditantang menghadapi perubahan yang ada dengan mengoptimalkan pengelolaan informasi mengenai pelayanan publik di Indonesia. Dalam optimalisasi pengelolaan informasi dibutuhkan media publikasi guna membantu masyarakat dalam memahami pelayanan publik. Hal ini juga dibutuhkan pada pelayanan pertanahan guna mengefisiensikan kebutuhan masyarakat dalam pengurusan bidang tanah. Dalam hal ini dibutuhkan pelayanan publik mengenai informasi awal bagi masyarakat dalam pengurusan bidang tanah yang dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja.

Pemeliharaan data fisik dan data yuridis bidang tanah dilakukan oleh Kantor Pertanahan untuk mewujudkan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah, menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan tertibnya administrasi pertanahan. Dalam mendukung transformasi digital, Kementerian ATR/BPN memiliki aplikasi digital dalam kegiatan pertanahan berupa KKP yang merupakan kependekan dari Komputerisasi Kegiatan Pertanahan. Perkembangan teknologi informasi geospasial mendorong KKP untuk menyusun data spasial pertanahan yang terintegrasi dan terstandar dalam suatu peta tunggal. Mendukung penyusunan basis data spasial pertanahan pada KKP, maka dibangunlah sistem aplikasi Geospasial Komputerisasi Kegiatan Pertanahan atau dikenal dengan GeoKKP. Dalam pelaksanaan integrasi data pertanahan ke aplikasi KKP tidak luput dari kesalahan/kekeliruan. Kekeliruan yang terjadi dapat disebabkan oleh beberapa faktor sehingga menimbulkan anomali. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anomali adalah ketidaknormalan, penyimpangan dari normal, atau kelainan. Dalam konteks bidang tanah, anomali yang terjadi adalah ketidaksesuaian antara data tekstual dengan data spasial.

Kantor Pertanahan Kota Administrasi Barat sebagai instansi yang bergerak di bidang pelayanan publik memiliki ASN yang mumpuni untuk menerapkan dan beradaptasi atas transformasi digital yang berjalan sangat cepat. Dari sektor pemberian layanan dengan memanfaatkan teknologi digital sudah diterapkan diberbagai bidang layanan. Namun, penerapan teknologi informasi utamanya dalam pelayanan pengecekan sertipikat elektronik yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai kuasa belum dapat memberikan hasil optimal sehingga diperlukan terobosan atau inovasi baru dalam percepatan pelayanannya yang mencakup kebutuhan hidup banyak masyarakat.