Dalam proses pelayanan pertnahan tersebut bukan berarti Kantor pertanahan tidak pernah mengalami kendala dan hambatan. Salah satu hambatan dan kendala terbesar dalam pelayanan pertanahan adalah masih banyaknya tunggakan berkas pelayanan pertanahan khususnya tunggakan berkas permohonan pengukuran yang berada di seksi Infrstruktur Pertanahan. Tercatat sebanyak 259 tunggakan berkas tahun 2022 pada seksi Insfrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo. Tunggakan berkas ini merupakan salah satu penyebab dari turunnya indicator nilai terpercaya karena tidak adanya kepastian waktu dalam penyelesaian berkas. Berdasarkan hal tersebut, penulis memilih isu “Belum Optimalnya Pengelolaan Berkas Permohonan Pengukuran Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo”. Dengan mengangkat isu ini diharapkan penulis bisa ikut berkontribusi untuk mewujudkan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dengan adanya kepastian waktu dalam penyelesaian berkas.

Pesatnya perkembangan teknologi yang terjadi di era globalisasi saat ini telah memberikan banyak manfaat dan kemajuan diberbagai aspek. Penggunaan teknologi oleh manusia dalam membantu menyelesaikan pekerjaan merupakan hal yang menjadi keharusan dalam kehidupan. Salah satu manfaat perkembangan teknologi adalah dalam hal peminjaman barang, saat ini sistem peminjaman barang sudah berkembang dimana peminjaman barang saat ini sudah dapat dilakukan kedalam bentuk digital. Perkembangan teknologi ini juga harus diikuti dengan perkembangan pada Sumber Daya Manusia (SDM). Sebagai Aparatur Sipil Negara yang bertugas dalam pelayanan publik, setiap ASN wajib menguasai penggunaan teknologi, hal ini sebagaimana program prioritas pemerintah periode 2019-2024 tentang pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Aparatur Sipil Negara harus menjadi pekerja keras, dinamis, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi demi tercapainya cita-cita bangsa Indonesia.

Adapun peran aktif dari Kantor Pertanahan termasuk di dalamnya kreditor dan PPAT sangat penting dalam pelaksanaan layanan HT-el. Pelaksanaan suatu program maupun pelayanan yang melibatkan banyak pihak, ditambah lagi sebagai layanan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan tentunya tidak bisa terlepas dari adanya permasalahan dalam pelaksanaan maupun prosedurnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat judul “Optimalisasi Informasi Hak Tanggungan Elektronik Melalui Sosialisasi Kepada PPAT Pada Akun Media Sosial Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan” Berdasarkan pasal 10 UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa “ Pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa”. Oleh karena itu Optimalisasi informasi HT elektronik terhadap PPAT di kantor petanahan kota tangerang selatan. Hal ini tentunya sangat berkaitan erat dengan fungsi ASN yaitu sebagai pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Optimalisasi informasi Hak Tanggungan elektronik terhadap PPAT di kantor pertanahan kota tangerang selatan ini juga sangat berkaitan erat dengan penggunaan media digital yang mana merupakan bentuk penerapan dari SMART ASN.

Data persil merupakan data penting yang pasti dicantumkan pada halaman kedua sertipikat tanah (sebagai keterangan alas hak/asal tanah) dan pada lembar keempat surat ukur (pada bagian hal lain - lain). Selain itu jika hal ini terus dibiarkan tentu akan berimbas pada aspek lainnya yakni kurang berkualitasnya data peta pendaftaran termasuk juga data pertanahan yang ada di kantor pertanahan baik fisik maupun digital dan masalah lainnya. Kurangnya pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo yang tercermin dari kurang seriusnya kantor pertanahan dalam menangani kebenaran data pertanahan menunjukkan kurang diterapkannya nilai - nilai BerAKHLAK ASN terutama pada poin Berorientasi Pelayanan. Kemudian hal ini juga menunjukkan kurangnya profesionalitas pegawai dalam melayani masyarakat dengan semestinya yang seharusnya didasarkan pada prinsip Manajemen ASN yakni memiliki sifat professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal inilah yang membuat penulis mengangkat judul rancangan aktualisasi “Sinkronisasi Data Persil Pada Permohonan Pendaftaran Hak Atas Tanah Pertama Kali Dengan Peta Persil Desa Berbasis Spasial di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulo Progo”.

Berdasarkan observasi awal dan wawancara pegawai kearsipan dikatakan adanya masalah dalam penemuan kembali arsip buku tanah dikarenakan ruangan yang sempit dan banyaknya arsip yang diletakkan pada sisi bawah rak arsip dan pada meja kerja, maka hal tersebut memakan waktu lebih dari 10 menit ketika mengambil buku tanah. Melihat kondisi permasalaan seperti yang sudah dijelaskan dapat dikatakan bahwa penulis tertarik untuk melakukan rancangan aktualisasi mengenai isu “Belum optimalnya Sistem Pencatatan Peminjaman dan Pengembalian Arsip buku tanah.

Ketujuh nilai dasar ASN tersebut sebelumnya dipelajari dan dipahami oleh para peserta Latihan Dasar melalui proses pembelajaran Sycronous dan Asycronous melalui laman Kolabjar. Pengamatan penulis selama masa percobaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, penulis menemukan permasalahan pada saat melaksanakan tugas yaitu Lambatnya Proses Peminjaman Gambar Ukur. Hal ini mengakibatkan terkendalanya beberapa kegiatan pelayanan pengukuran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep. Salah satu jenis layanan pertanahan adalah layanan pengembalian batas, penggabungan ataupun pemecahan bidang tanah dimana membutuhkan gambar ukur sebagai dasar dalam melakukan pengukuran di lapangan. Dengan lamanya prosespeminjaman gambar ukur dapat menghambat dan memberikan masalah pada proses pengukuran tanah. Arsip gambar ukur dalam bentuk digital, dapat mengoptimalkan kegiatan pengukuran dan mengurangi sengketa pertanahan dengan demikian dapat efisien, serta mewujudkan Pengelolaan Ruang dan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia.

tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yangterdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termaksud pemerintah agar dengan mudah, dapat memperoleh data yang diperlukan dalammengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan perwujudan, tertib administrasi di bidang pertanahan; untuk mencapai tertib administrasi tersebut disetiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya wajib didaftarkan. Pendaftaran tanah menciptakan hubungan seseorang dengan tanah yang dimilikinya dan untuk memberikan kepastian hukum maka diberikan tanda pemilikan tanah yang disebut sertipikat hak dan untuk hak milik disebut sertipikat hak milik atas tanah.

Sedangkan sesuai dengan visi misi Kementerian ATR/BPN yang menyelenggarakan pelayanan pertanahan berstandar dunia sudah seharusnya secara bertahap proses pelayanan harus didukung dengan proses yang sudah digitalisasi dengan baik menyesuaikan perkembangan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi ini diharapkan lebih memudahkan dan membantu kinerja pegawai agar lebih akurat, cepat dan tepat untuk proses Inventarisasi dan Digitalisasi Warkah asset Pemerintah Daerah sehingga dapat mewujudkan smart ASN dan smart governance. Berdasarkan kondisi diatas, maka diperlukan adanya transformasi digital yang bisa diimplementasikan dalam skala kecil pada lingkup Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek khususnya perihal kegiatan digitalisasi warkah melalui “Optimalisasi Inventarisasi dan Digitalisasi Arsip Warkah Aset Pemerintah Daerah Melalui Scan Dan Upload Ke Google Drive “

Peran dimaksud di antaranya mengembangkan strategi komunikasi publik dalam menyampaikan informasi terkait capaian kinerja, program dan kegiatan strategis Kementerian ATR/BPN melalui narasi berita maupun konten kehumasan baik dalam format berita, grafis, maupun audio visual. Pengelolaan komunikasi publik yang dilakukan Pemerintah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Menyerap aspirasi publik dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah merupakan latar belakang dikeluarkannya Inpres ini. Salah satu amanat Inpres tersebut adalah penyampaian informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat, obyektif, berkualitas baik, berwawasan nasional dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah. Era Industri 4.0 membuat proses berkomunikasi antara pemerintah dan publik dalam hal ini Kantah Kota Semarang menjadi sebuah tuntutan untuk semakin masif, intensif, produktif, informatif dan partisipatif

Untuk mengantisipasi akan terjadinya hal tersebut perlu adanya penataan kearsipan yang tidak sekadar disimpan atau ditumpuk begitu saja, tetapi perlu diatur cara penyimpanannya dengan melalui beberapa tahapan dengan tujuan sistem pengarsipan yang rapi dan ketika arsip dibutuhkan mudah ditemukan kembali. Melihat kondisi yang ada saat ini, potensi pemanfaatan teknologi untuk membantu penyimpanan arsip secara efektif dan efisien agar pengelolaan dokumen surat keputusan lebih optimal, serta untuk mendukung terwujudnya sasaran strategis Kementerian ATR/BPN, penulis menyusun Laporan Aktualisasi berjudul “Optimalisasi Pengarsipan Dokumen Surat Keputusan Melalui Penggunaan Google Drive Di Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Binjai”.