Dalam prosesnya, validasi data pengadaan tanah memerlukan waktu lama di Kantor Pertanahan Kab. Lebak, karena perlu adanya pertimbangan yang matang untuk memastikan data yang divalidasi sudah lengkap dan tepat, demi menghindari resiko yang terjadi selanjutnya pada proses pengadaan tanah. Berdasarkan Pasal 78 ayat (3) PP 19/2021, validasi dilaksanakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sejak berita acara kesepakatan bentuk ganti kerugian, namun pada kenyataannya validasi dilakukan melebihi waktu yang telah ditentukan oleh PP 19/2021. Dengan adanya proses validasi data pengadaan tanah yang lama tersebut, terjadi penundaan dalam pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak, pengelola dan/atau pengguna barang. Sehingga kendala tersebut menghambat target realisasi pelaksanaan PSN yang telah ditentukan oleh Presiden, karena pihak yang terdampak pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum belum mendapatkan ganti kerugian. Oleh karena itu perlu adanya Standarisasi Kerja untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan 3 validasi data pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

belum optimalnya perbaikan data bidang tanah terpetakan tidak valid karena tumpang tindih, belum optimalnya perbaikan data bidang tanah terpetakan tidak valid karena anomali luas, dan belum optimalnya pengelolaan peta analog. Berdasarkan ketiga isu yang tersebut, telah diperoleh data dan fakta pendukung untuk proses lebih lanjut kedalam rancangan aktualiasasi, tulisan ini dibuat untuk dapat lebih lanjut menjabarkan isu-isu tersebut, memilih isu prioritas di antaranya, yang dalam tulisan ini mengangkat isu mengenai belum optimalnya perbaikan data bidang tanah terpetakan tidak valid karena tumpang tindih, serta memunculkan gagasan yang dapat menyelesaikan isu tersebut, yang dapat benarbenar dilaksanakan pada masa aktualisasi penulis sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pelaporan pembuatan akta oleh PPAT di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya pada tiap bulannya masih ditemukan ada yang belum tertib. Belum tertibnya pelaporan ini terkait waktu pelaporan, pengisian laporan dan format laporannya. Karena itu penulis bermaksud membuat kegiatan agar pelaporan lebih tertib sehingga memudahkan staf yang bertugas merekap dan dari segi estetika akan lebih rapi saat dipandang.

Warkah-warkah untuk bidang-bidang tanah di Kabupaten Lampung Barat harus disimpan, dijaga, dan dikelola dengan baik sehingga data-data bidang tanah tersebut terpelihara. Namun, pada kenyataannya, pengelolaan warkah di Kantah Kabupaten Lampung Barat masih belum terlaksana dengan baik. Masih ada warkah-warkah yang belum terkelola dengan baik, terutama masih adanya warkah-warkah yang seharusnya dimusnahkan karena sudah tidak terpakai namun masih tersimpan dan tercampur dengan warkah-warkah yang harus disimpan. Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi Optimalisasi Pengelolaan Warkah di Kantah Kabupaten Lampung Barat ini bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara (ASN) yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif (BerAKHLAK) ke dalam permasalahan yang terjadi di penataan warkah di Kantah Kabupaten Lampung Barat sehingga tercapainya tertib administrasi pertanahan.

antor Pertanahan (Kantah) Kota Bitung merupakan salah satu instansi di bawah Kementerian ATR/BPN. Kantah Kota Bitung memiliki beberapa bidang, yaitu Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, Seksi Survei dan Pemetaan, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Pada Subbagian Tata Usaha memiliki tugas salah satunya menginventarisasi Barang Milik Negara (BMN). Inventarisasi Barang Milik Negara adalah kegiatan untuk melakukan pengecekan antara data administratif Barang Milik Negara dengan kondisi fisik BMN yang bersangkutan. Maksud inventarisasi adalah untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi BMN yang sebenarnya, yang dikuasai pengguna barang maupun kuasa pengguna barang atas suatu obyek barang. Pada Kantor Pertanahan Kota Bitung terjadi permasalahan dimana Barang Milik Negara tidak terinventarisasi dengan optimal.

Banyaknya sertipikat yang belum diserahkan kepada pemohon menyebabkan meningkatnya berkas residu selain itu beresiko pemilik tanah tidak mempunyai perlindungan hukum terhadap tanahnya seperti sertipikat tanah guna menghindari konflik tanah yang belum bersertipikat. PTSL merupakan kegiatan rutin setiap tahun jika tidak dilakukan penyerahan sertipikat memiliki dampak yang signifikan dalam pelaksanaan pelayanan pada unit kerja.

Berdasarkan hasil observasi terkait Daftar Barang Ruangan Barang Milik Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten ditemukan total keseluruhan BMN 314 dari BMN tahun 1990-2021. Informasi mendetail mengenai DBR terdapat 32 BMN yang belum mendapatkan NUP, 19 barang rusak dan 98 barang bermutasi tanpa seizin pengelola BMN. Data ini sekaligus menguatkan penulis dalam mengangkat isu terkait BMN. Berkaitan dengan isu yang penulis sampaikan diatas akan berfokus pada pemutakhiran data daftar barang ruangan barang milik negara dengan pertimbangan- pertimbangan yang akan disampaikan pada bab selanjutnya. Penyelesaian atas isu tersebut adalah dengan memanfaatkan teknologi yakni menyusun Google Form BMN dengan menggunakan media lainnya yang terintegrasi seperti excel dan google drive.

Penanganan peminjaman dan pengembalian buku tanah memerlukan perhatian yang khusus bagi setiap kantor pertanahan, tetapi pada kenyataannya dalam pengelolaan peminjaman 2 dan pengembalian buku tanah masih dilaksanakan dengan seadanya, baik dalam hal aspek sarana maupun sumber daya manusia. Dalam proses kegiatan di atas diperlukan suatu pengelolaan data yang cepat, akurat dan informatif. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sangat diperlukan untuk meningkatkan kelancaran operasional dalam menunjang pelaksanaan pengelolaan peminjaman dan pengembalian buku tanah. Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang demikian pesat merupakan peluang untuk kemudahan mengakses, mengelola, dan pendayagunaan informasi secara cepat dan akurat.

Pada loket pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan proses pelayanan pertanahan yang bersifat rutin belum berjalan dengan baik dan optimal karena masih seringnya terjadi kesalahan verifikasi berkas yang tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh petugas loket pelayanan misalnya surat pernyataan berkas permohonan yang belum sesuai, kemudian nama pemohon yang berbeda antara data di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan data yang ada di Kartu Keluarga (KK). Kesalahan-kesalahan yang terlihat sederhana ini dapat berdampak pada lambatnya proses permohonan dan berpengaruh juga pada kepuasan pemohon sebagai penerima layanan karena berkas yang awalnya telah dinyatakan lengkap oleh petugas loket ternyata setelah dilakukan pengecekan oleh koordinator substansi penetapan hak dan pendaftaran terdapat kelengkapan berkas yang tidak sesuai peraturan dan terpaksa harus dikembalikan lagi kepada pemohon untuk diperbaiki.