Saat ini pelaksanaan LATSAR CPNS Tahun 2022 telat sampai pada tahapan Habituasi, sehingga para peserta diwajibkan untuk membuat Rancangan Aktualisasi yang nantinya akan diseminarkan untuk selanjutnya akan dilaksanakan dalam pelaksanaan Aktualisasi pada pembelajaran Off Class selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Adapun dalam pelaksanaan habituasi yakni dengan menyusun Rancangan Aktualisasi penulis yang saat ini ditempatkan pada Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan di Kantor Pertanahan Kota Sorong mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi penulis sebagai Analis Hukum Pertanahan pada Kelompok Pelaksana Substansi Penilaian, Pengadaan dan Pencadangan Tanah. Adapun isu-isu yang diangkat berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas penulis yakni berkaitan dengan Pengembangan Pertanahan mengenai Konsolidasi Tanah, Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Pengembangan dan Pemanfaatan Tanah, Pengembangan Penilaian Pertanahan dan Pemanfaatan Penilaian Pertanahan.

mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan, pelaksanaan pengelolaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik, dan pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan di Kantor Pertanahan. Berdasarkan pengamatan penulis di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu proses pencatatan dan pencarian berkas masih dilakukan secara manual dengan buku ekspedisi dan belum terintegrasi., Sehingga beresiko berkas tidak ditindak lanjuti pemrosesannya akibat belum maksimalnya pemantauan berkas.

Pengelolaan database pengukuruan pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura sangat memprihatinkan, ini menimbulkan efek tunggakan yang tidak kunjung selesai dan berdampak pada pekerjaan lainnya khususnya pada Seksi 1 (Survei Pengukuran dan Pemetaan). Manajemen data sangat diperlukan untuk mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan yang ada. Ini terbukti dengan proses pergantian Kepala Seksi 1, beliau kesulitan memetakan pekerjaan karena kualitas database tidak tersusun secara rapi. Demikian juga untuk proses kelanjutan pekerjaan lainnya, kita sulit menemukan kelanjutan berkas karena database yang belum lengkap. Menindak lanjuti hal ini, maka CPNS diharapkan untuk mulai membangun sistem database yang baik dan terstruktur. Proses pembangunan database tersebut dimulai dengan langkah kecil yakni Digitalisasi Peta Pendaftaran Tanah Kelurahan Kota Baru. Disamping Kelurahan ini merupakan daerah PTSL data yang disajikan juga masih up to date. Proses pembuatannya pun menjadi lebih mudah, karena data akan relatif lebih mudah didapatkan.

Perkembangan teknologi dalam dunia survei dan pemetaan turut berperan serta dalam percepatan kegiatan pemetaan tematik pertanahan dan ruang, salah satunya yaitu pemetaan foto udara dengan drone. Drone merupakan wahana terbang yang menggunakan teknologi tertentu sehingga dapat diterbangkan tanpa menggunakan awak. Dalam kegiatan pertanahan khususnya PTPR, teknologi drone dapat membantu menyediakan foto udara untuk peta kerja yang lebih akurat karena memiliki resolusi spasial yang terlihat jelas dan uptodate. Oleh karena itu perlu adanya pemanfaatan drone dalam pembuatan peta kerja pemetaan tematik pertanahan dan ruang.

Implementasi pemanfaatan email reminder dipilih dengan menggunakan metode McNamara. Berdasarkan hasil pemilihan gagasan alternatif dengan metode ini, email reminder merupakan solusi yang paling efektif, efisien dan mudah. Dimana email reminder berfungsi dalam memberikan pemberitahuan ataupun peringatan kepada auditi agar mengumpulan bukti TLLHP sebelum batas waktu yang ditentukan. Email reminder ini nantinya akan meberikan pesan email secara otomatis kepada para auditi yang belum mengumpulkan bukti TLLHP. Adanya email reminder ini diharapkan akan membantu auditor dalam melakukan monitoring rekomendasi hasil audit secara efektif dan efisien.

Untuk memecahkan masalah tersebut, penulis sebagai Calon Analis Hukum Pertanahan, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar Profesi ASN yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (Ber-AKHLAK) dan memberikan gagasan kreatif untuk menyelesaikan permasalahan agar dapat terlaksananya target atau beban kerja yang diberikan adalah dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial tentang pentingnya memiliki sertipikat hak milik sehingga target yang telah diberikan dapat terselesaikan dengan baik dengan menggunakan video dan pamflet serta banner barcode tentang manfaat dari sertipikat hak milik yang mana akan dibagikan melalui media sosial kepada masyarakat serta membantu menginformasikan manfaat dari sertipikat itu sendiri serta prosedur dan persyaratan dalam pembuatan sertipikat hak milik sehingga mayarakat dapat memperoleh kepastian hukum hak atas tanah dari kegiatan yang dilakukan mengwujudkan ASN yang Smart mampu menggunakan teknologi informasi yang ada untuk meningkatkan pelayanan publik. Berdasarkan kondisi dan cara memecahkan isu diatas maka penulis membuat sebuah gagasan ide penyelesaian isu yang ada yaitu “Optimalisasi Peran Aparatur Kantor Pertanahan Kabupaten Buru Dalam Membangun Kesadaran Masyarakat Tentang Manfaat Sertipikat Hak Milik Melalui Media Sosial”

Dari beberapa isu yang diangkat para peserta menapis salah satu isu yang akan dijadikan sebagai Core Issue yang mana pemilihan isu tersebut dilakukan dengan teknik-teknik penapisan isu yang salah satunya adalah USG yakni metode yang digunakan untuk menapis isu berdasarkan tingkatan kriteria urgensi, keseriusan, dan seberapa buruk dampak yang akan ditimbulkan terhadap isu tersebut. Atas isu yang terpilih akan dianalisis penyebab/akar pemecah menggunakan teknik analisis isu berupa fishbone dan setelahnya akan dicari gagasan kreatif yang dapat diusulkan untuk memecahkan/mengatasi isu tersebut. Selain itu, akan dibuat sebuah rancangan kegiatan yang setiap tahapan kegiatannya akan diaktualisasikan oleh setiap peserta dalam rangka pengaktualisasian penyelesaian atas isu yang telah terpilih.

Penghapusan BMN sangat Penting dalam penatausahaan BMN. Untuk itu di perlukannya Penghapusan secara berkala. Pada Kantor Pertanahan Kota Sorong Belum di laksanakan Penghapusan BMN. belum terlaksananya penghapusan BMN ini menyebabkan terdapat banyak BMN yang rusak dan tidak dapat di gunakan lagi namun masih tercatat di dalam system sebagai Aset. Sebagai contoh pada data inventarisasi BMN Kantor Pertanahan Kota Sorong yang di lakukan pada Tahun 2019 menunjukan dari 593 jumlah total BMN terdapat 163 BMN yang Rusak berat. dari 163 BMN yang rusak berat, sebagian dari BMN tersebut tidak dapat di identifikasi. Namun belum ada tindak lanjut dari hasil inventarisasi BMN tersebut. barang Milik negara yang sudah tidak dapat di fungsikan ini sudah seharusnya untuk di lakukan penghapusan sesuai peraturan yang berlaku. namun di karenakan kegiatan penghapusan BMN belum Terlaksana, maka BMN yang tidak dapat di gunakan ini menjadi beban administasi dalam  Pengelolahan BMN. faktor faktor belum terlaksananya penghapusan BMN ini adalah kurangnya Sumber Daya Manusia pengelolah barang milik Negara, belum Pahamnya pegawai mengenai tahapan penghapusan yang prosesnya panjang. Oleh Sebab itu maka dalam rancangan Aktualisasi Ini penulis merumuskan kegiatan yang dapat menjawab isu dari belum terlaksananya Penghapusan BMN yaitu ; „„Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara Secara Bertahap Dalam Rangka Penatausahaan Aset BMN”.

Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, salah satu kegiatan dari Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran yaitu kegiatan layanan antar sertipikat (Laser). Permasalahan yang terjadi adalah karena hanya sedikit sertipikat yang dapat dibagikan karena jumlah masyarakat yang hadir sedikit dari 1288 sertipikat hanya terbagi 368 atau hanya 29% keberhasilannya padahal petugas sudah membawa setipikat dan telah mendatangi lokasi desa. Faktor mempengaruhi kurang optimalnya program tersebut yaitu kurang koordinasi Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang dengan pihak desa / kelurahan, belum update data penerima sertipikat sesuai dengan berita acara penerimaan, kurangnya informasi pada media elektronik karena hanya menggunakan surat undangan yang dikirim kepada kantor desa /kelurahan padahal pemohon bukan merupakan warga desa tersebut. permasalahna inidapat diselesaikan dengan Memanfaatkan media elektronik Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Media Sosial dan google spreadsheet sebagai sarana penyampaian informasi pemberitahuan dan update data Layanan Antar Sertipikat.berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis menggangkat isu mengenai “Optimalisasi Layanan Antar Sertipikat (Laser) di Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang”.