Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, salah satu kegiatan dari Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran yaitu kegiatan penyusunan RPA, RPD dan SK penetapan hak atas tanah (HAT). Permasalahan yang terjadi pada kegiatan tersebut adalah lamanya proses penyusunan RPA, RPD dan SK penetapan hak atas tanah dikarenakan belum adanya inovasi penyusunan yang lebih efisien dan masih terdapat kekurangan berkas. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan membuat inovasi agar penyusunan lebih efisien dan efektif disertai lembar standarisasi pada pemeriksaan berkas agar meminimalisir kekurangan berkas saat penyusunan RPA, RPD dan SK penetapan hak atas tanah di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka gagasan penyelesaian masalah yang diangkat peserta adalah “Percepatan Proses Penyusunan Risalah Pemeriksaan Panitia A (RPA), Risalah Pengolahan Data (RPD) dan Surat Keputusan (SK) Penetapan Hak Atas Tanah (HAT) dengan Fitur Mailings dan Form Checklist Pemeriksaan Berkas di Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang” Isu yang diangkat diharapkan dapat mempercepat kegiatan penyusunan RPA, RPD dan SK penetapan hak atas tanah (HAT) di Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, sehingga terwujudnya penyelesaian penyusunan RPA, RPD dan SK penetapan hak atas tanah (HAT) yang tepat waktu dan tidak jatuh tempo.

Pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara, dibidang Penataan dan Pemberdayaan, prmasalahan yang terjadi pada adalah kurang optimalnya penyimpanan arsip surat dan laporan kegiatan. Permasalahan ini dapatdiselesaikan dengan membuat aplikasi penyimpanan berbasis Google Drive Berdasarkan latar belakang tersebut, maka gagasan penyelesaian masalah yang diangkat peserta adalah “Digitalisasi Penyimpanan Arsip Surat dan Laporan Kegiatan berbasis Google Drive di Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayan BPN Provinsi Maluku Utara.  Isu yang diangkat diharapkan dapat membuat penyimpanan arsip surat dan laporan kegiatan yang ada di bidang penataan dan pemberdayaan menjadi lebih rapi, aman , dan tidak mudah hilang.

Oleh karena itu, bagi calon pegawai negeri sipil keikutsertaan pelatihan dasar merupakan hal yang wajib dilakukan karena hal tersebut menjadi syarat untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Salah satu evaluasi dalam pelatihan dasar yaitu membuat laporan aktualisasi yang mengimplementasikan nilai-nilai dasar BerAKHLAK di unit kerja masing-masing.

Berdasarkan unit kerja penulis di Subbagian Tata Usaha isu yang ditemukan oleh penulis untuk diselesaikan dari berbagai isu yang berhasil diidentifikasi kurangoptimalnya pengelolaan media sosial pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda.

Berbagai instansi berlomba-lomba dalam meningkatkan pelayanan mereka menjadi efektif salah satunya ialah Badan Pertanahan Nasional karena maraknya mafia tanah. Lembaga Badan Pertanahan Nasional semakin mempermudah masyarakat dalam pengaduan, pengaduan dapat dilakukan melalui loket penerimaan secara langsung dan penerimaan pengaduan melalui media daring yang diselenggarakan oleh Kementerian, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan tapi kerap kali masyarakat tidak mengetahui tata cara persyaratan pengaduan sehingga mengakibatkan terhambat proses penyelesaian suatu sengketa pertanahan dikarenakan masyarakat yang kurang paham. Jadi saya selama berada di Kantor Pertanahan Mempawah melihat rendahnya pengetahuan masyarakat Kabupaten Mempawah mengenai tata cara proses pengaduan di Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah dikarenakan kurangnya sosialisai kepada masyarakat mengenai alur tata cara proses pengaduan.

Pada Kantor Pertanahan Kota Sorong, salah satu kegiatan dari Sub Seksi Penetapan Hak yaitu pembuatan Berita Acara, Risalah Pantia Pemeriksaan Tanah A dan Draft Surat Keputusan Penetapan Hak. Permasalahan yang terjadi pada kegiatan pembuatan Berita Acara, Risalah Pantia Pemeriksaan Tanah A dan Draft Surat Keputusan Penetapan Hak adalah belum optimal dalam proses pembuatannya karena masih manual di word sehingga memakan waktu yang cukup lama. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan penggunaan mail merge sehingga proses pembuatannya bisa lebih cepat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka gagasan penyelesaian masalah yang diangkat peserta adalah “Penggunaan Mail Merge Dalam Proses Pembuatan Berita Acara, Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A dan Draft Surat Keputusan Hak Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Sorong Tahun 2022”. Isu yang diangkat diharapkan dapat mempercepat kegiatan pembuatan Berita Acara, Risalah Pantia Pemeriksaan Tanah A dan Draft Surat Keputusan Penetapan Hak di Kantor Pertanahan Kota Sorong, sehingga penerbitan sertipikat dapat berjalan dengan cepat.

Masyarakat mengharapkan pelayanan publik yang cepat dan mudah, tetapi beberapa isu yang ditemukan itu justru membuat proses pelayanan menjadi lamban karena belum menerapkan nilai nilai dasar ASN dan tidak juga menerapkan Management dan SMART ASN dengan baik.

Dari semua yang didapatkan pada Agenda Pelatihan Dasar untuk pelaksanaan aktualisasi di unit kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu sera isu isu yang didapat, maka penulis Menyusun Laporan Aktualisasi Optimalisasi Pelayanan Dengan Cara Memverifikasi Berkas Secara Online Dengan Pemanfaatan Aplikasi Whatsapp Bot, Aktualisasi ini diharapkan dapat menjawab isu isu yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung Jawab Penulis menemukan Isu yang terjadi pada Seksi 2 yang berkaitan dengan keteraturan dalam peradministrasian dan peminjaman Arsip buku Tanah pada Kantor Pertanahan Biak Numfor. Arsip Buku Tanah sangatlah penting di setiap Kantor Pertanahan yang ada di Indonesia sehingga digitalisasi hadir bersamaan dengan era industri digital. Arsip digital menjadi solusi akan berbagai masalah yang timbul ketika pengelolaan dokumen konvensional. Dokumen yang disimpan secara digital akan terhindar dari berbagai potensi kerusakan baik akibat rayap, tikus, jamur, serta sifat alamiah kertas lainnya. Hal ini akan menjamin dokumen digital awet dan siap digunakan jika memang dibutuhkan untuk menghadapi sengketa tanah, bahkan dalam kurun waktu hingga puluhan tahun kedepan selain itu juga penyebab arsip Buku Tanah menjadi Rusak  karena Peminjaman yang dilakukan oleh Pegawai yang kurang disiplin sehingga kerap kali keberadaan Buku Tanah sulit ditemukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Biak Numfor. Pengadministrasian Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Biak Numfor hingga saat ini masih belum optimal sehingga berdasarkan kondisi diatas Penulis menyusun Rancangan Aktualisasi yang berkaitan dengan tertib Pengadministrasian dan Peminjaman Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Biak Numfor.

Rancangan aktualisasi memuat isu permasalahan pada unit kerja, gagasan kreatif yang dapat diusulkan untuk memecahkan isu, tahapan kegiatan, hingga bentuk pengaktualisasian dari kegiatan dalam rangka penyelesaian isu. Dalam rancangan aktualisasi ini, penulis akan mengangkat isu belum tersedianya Pedoman Audit Kinerja dalam bentuk E-Book yang praktis dan mudah digunakan oleh setiap calon Auditor. Isu ini diangkat setelah dilakukannya tapisan terhadap 3 (tiga) isu melalui metode USG dan metode AKPL. Isu yang terpilih ini memenuhi kriteria isu prioritas karena berdampak pada efektivitas dan efisiensi pekerjaan audit yang dilakukan oleh Calon Auditor. Selain itu, isu ini menyebabkan lamanya waktu yang dibutuhkan oleh Calon Auditor dalam mendapatkan pemahaman yang memadai terkait pengerjaan audit yang didelegasikan pada Calon Auditor sekaligus sebagai sarana bagi Calon Auditor dalam mendapatkan pembelajaran dan pemahaman lebih terkait pengerjaan audit kinerja. Selain itu, penulis juga akan membahas beberapa faktor penyebab isu serta mengusulkan beberapa gagasan kreatif untuk memecah isu. Dalam hal ini, “Penyusunan Pedoman Audit Kinerja Dalam Bentuk E-Book Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional” diharapkan dapat menjadi solusi atau jawaban untuk memecah isu tersebut. Penulis juga mencoba menerapkan nilai-nilai dasar (core values) ASN, yakni BerAKHLAK dalam memecahkan isu agar dapat sejalan dengan tugas dan fungsi ASN yang seharusnya.

Dokumen yang dimiliki badan pertanahan nasional ini perlu dijaga dengan baik sehingga dapat menjalankan tugas sebagaimana fungsinya seperti koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta pengelolaan barang milik/kekayaan Negara. Sehingga dalam hal peminjaman atau pengembaliannya perlu diatur baik secara manual maupun digital sedemikian rupa sehingga tidak terjadi hal warkah/buku tanah tidak dapat ditemukan, hilang atau tidak tau siapa yang meminjam. Pentingya penjagaan atau pengadministrasian secara teratur ini penting juga demi menghindari oknum-oknum yang melakukan perbuatan tindak pidana atau penyelewengan jabatan seperti kasus 3 Mafia Tanah yang sedang marak terjadi dewasa ini. Berdasarkan latar belakang tersebut tersebut, maka penulis sebagai peserta LATSAR CPNS 2022 akan menyusun Rancangan Aktualisasi dengan judul “Penertiban Pengadministrasian Peminjaman dan Pengembalian Dokumen Warkah dan Buku Tanah secara Digital di Kantor Pertanahan Kabupaten Solok”.

Seperti halnya yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa dalam rangka optimalisasi pelayanan publik berupa penerbitan sertifikat tanah berkomitmen penuh untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna layanan dan terus menerus melakukan tindakan perbaikan terhadap setiap masalah yang timbul dalam proses penerbitan sertifikat. Untuk meningkatkan pelayanan publik, Kantor pertanahan Kabupaten Gowa melakukan sebuah inovasi pelayanan seperti Layanan 3 Days Service (Layanan 3 Hari Selesai). Inovasi layanan ini dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa guna menghasilkan pelayanan yang cepat, tepat, murah dan akuntabel. Namun inovasi pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ini masih belum banyak diketahui oleh masyarakat karena minimnya layanan informasi pertanahan yang disediakan. Hal ini terjadi disebabkan karena keterbatasan pegawai pertanahan dibagian layanan media informasi pelayanan pertanahan. Untuk itu inovasi pelayanan pertanahan mengenai Layanan 3 Days Service ini belum tersosialisasikan dengan baik dimasyarakat. Sehingga tujuan inovasi pelayanan ini belum sepenuhnya optimal dilaksanakan. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkat isu “kurang optimalnya Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Pertanahan Terkait Layanan 3 Days Service pada kantor Pertanahan Kabupeten Gowa” sebagai bentuk Tugas Aktualisasi. Dengan diangkatnya isu tersebut, hasil yang diharapkan ialah “Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Pertanahan Terkait Layanan 3 Days Service Dengan Sarana Brosur dan E-Brochure Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa”.