Isu tersebut diangkat setelah dilakukan proses tapisan isu terhadap isu-isu yang ditemukan pada unit kerja melalui metode USG. Berdasarkan isu prioritas tersebut, penulis kemudian melakukan analisis untuk menemukan akar masalah sebagai pertimbangan perumusan gagasan alternatif pemecah isu. Gagasan alternatif tersebut adalah “Optimalisasi Visualisasi Data Spasial Indikasi Tanah Timbul pada Subdirektorat Penataan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil, Perbatasan, dan Wilayah Tertentu (PWP3WT) Melalui Pemanfaatan Sistem Informasi Geospasial Berbasis Web (WebGIS)”. Melalui agenda aktualisasi pada Pelatihan Dasar CPNS 2022, diharapkan penulis dapat berkontribusi mewujudkan gagasan alternatif untuk memecah isu yang ada guna meningkatkan kualitas kinerja pada Subdirektorat PWP3WT.

Era Teknologi Informasi saat ini memberikan kemudahan dalam melakukan segala hal. Banyak manfaat yang diperoleh dari kemajuan teknologi informasi, salah satunya perkembangan pesat bidang komunikasi. Sebagai ASN harus mampu menginternalisasikan nilai-nilai dasar ASN dalam melaksanakan tugas, perlu beradaptasi sesuai dengan keadaan 3 yang terjadi dan berperan untuk mendukung terwujudnya Smart Governance agar mendapat hasil yang baik. Salah satu media untuk penerapan laporan yang bisa di akses oleh semua orang, dimana saja dan kapan saja adalah dengan menggunakan google drive. Berdasarkan uraian diatas, penulis memutuskan untuk membuat rancangan aktualisasi dengan judul “Pemanfaatan google drive sebagai media penyampaian dan penyimpanan laporan realisasi kegiatan dan realisasi keuangan pada bidang penataan dan pemberdayaan Kanwil BPN provinsi Papua “. Dalam rancangan aktualisasi ini penulis berusaha memberikan kontribusi untuk Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN provinsi Papua sehingga hasil yang diberikan memberikan efektifitas dalam pelaksanaan tugas.

Peserta CPNS dengan dibekali dasar pemahaman nilai-nilai dasar ASN melalui tahap pelatihan pertama self learning. Setelah tahap pertama dan evaluasi di MOOC, peserta melaksanakan tahap kedua yaitu distance learning yang mencakup e-learning (synchronous-asynchronous) melalui Learning Management System (LMS) dan aktualisasi di satuan kerja masing-masing. Pada tahap distance  learning, setelah pemaparan materi secara online yang didampingi para pengajar dari PPSDM, peserta diminta untuk membuat sebuah rancangan aktualisasi.Berdasarkan uraian tersebut, sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan mengaktualisasikan nilai nilai dasar profesi ASN yaitu BerAHLAK berdasarkan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai tugas pokok dan fungsi penulis pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, dalam hal ini penulis memilih judul laporan aktualisasi Peningkatan Animo Masyarakat terhadap program Pendaftaran Tanah Pertama Kali melalui Video Edukatif tentang Pentingnya Sertipikat Tanah di Kabupaten Takalar.

Penyimpanan dokumen-dokumen tersebut bertujuan untuk digunakan pada pemeliharaan data pendaftaran tanah apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar seperti, pemecahan, pemisahan dan penggabungan bidang tanah. Selain itu juga pada pekerjaan PTSL 1 dibutuhkan dokumen-dokumen tersebut seperti surat ukur dan buku tanah yang digunakan dalam pekerjaan pemetaan K4 (kluster 4) dan juga deklarasi desa lengkap. Oleh karena itu dibutuhkan tempat penyimpanan yang memadai dan dokumen-dokumen tersebut tertata secara rapi serta proses peminjaman yang termonitor. Untuk memudahkan dalam hal pengelolaan peminjaman dokumen, diperlukan pembuatan sebuah sistem peminjaman secara digital yang terintegrasi dalam suatu database dan dimonitor oleh petugas arsip. Dari hal tersebut peserta mengajukan rancangan untuk diaktualisasikan dalam bentuk “Pengelolaan Peminjaman Arsip Buku Tanah Kelurahan Wolomarang Secara Digital (Google form Dan Wablass) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka”.

Permasalahan tersebut di atas dapat menjadi faktor penghambat bagi pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya penanggulangan permasalahan tersebut agar proses pendaftaran tanah berjalan dengan baik dan merata diseluruh wilayah. Permasalahan tersebut juga merupakan indikasi bahwa masyarakat kurang paham tentang Pendaftaran tanah. Atas dasar kewajiban pemerintah untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah di wilayah Negara Republik Indonesia maka pemerintah seyogyanya berperan aktif dalam memberikan informasi terkait pendaftaran tanah kepada masyarakat. Mengenai pendaftaran tanah, penulis merujuk pada Pasal 9 Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010, di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa dalam hal ini merupakan tahapan proses pelayanan untuk masing-masing jenis kegiatan sebagaimana bagan alir yang tercantum dalam Lampiran III dalam peraturan itu. Penulis menyimpulkan laporan kegiaatan aktualisasi ini dengan judul “Optimalisasi Penyampaian Informasi tentang Pendaftaran Tanah Melalui Whatsapp Blast Kepada Masyarakat di Kantor Pertanahan Kabupaten.”

Dengan menggunakan alat pemilihan isu, terpilih isu utama yaitu banyaknya bidang tanah bersertifikat yang belum terpetakan pada peta pendaftaran aplikasi KKP.Dengan demikian penulis melakukan kegiatan aktualisasi dengan judul “Peningkatan Kualitas Data Melalui Digitalisasi Peta Dasar Pendaftaran dan Surat Ukur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur” yang dianggap sebagai pemecah masalah yang sesuai didasarkan pada nilai nilai dasar ASN, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

Permasalahan yang ada adalah jika terdapat gangguan pada aplikasi pelayanan pertanahan yang disebabkan oleh adanya trouble pada perangkat TI pada data center, biasanya ada sedikit kesulitan untuk mencari informasi terkait perangkat TI yang bermasalah. Seperti mencari informasi perangkatnya ada di rack mana, posisi keberapa didalam rack dan juga masih minimnya informasi dari setiap port beserta koneksinya dengan perangkat lain. Saat ini dokumentasi infrastruktur TI pada data center juga belum terpusat, yakni masih menggunakan beberapa aplikasi yang berbeda. Dengan adanya tools manajemen infrastruktur data center ini diharapkan informasi terkait infrastruktur TI pada data center menjadi lebih terpusat agar memudahkan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan infrastruktur TI pada data center Kementerian ATR/BPN. Dengan demikian, penulis dalam laporan aktualisasi ini tertarik mengangkat suatu gagasan yaitu “Optimalisasi Dokumentasi Infrastruktur Teknologi Informasi Pada Data Center Kementerian ATR/BPN Menggunakan Tools Manajemen Infrastruktur Data Center”.

Dalam proses pendaftaran tanah untuk pertama kali ada yang namanya “Pengumuman Daftar Data Yuridis Dan Data Fisik Bidang Tanah”. Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya khususnya di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran biasa menyebut pengumuman daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah dengan nama “Pengumuman”. Terkait hal ini di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya hanya mempublish Pengumuman Daftar Data Yuridis Dan Data Fisik Bidang Tanah di Kantor Desa yang terkait atau terdata di Dokumen Pemohon tersebut.  Pengumuman tersebut berfungsi jika selama 30 hari tidak ada yang keberatan/membantah/sanggahan mengenai pengumuman dari pihak manapun maka pengumuman tersebut dapat dilanjutkan ke proses berikutnya yaitu Panitia A. Tetapi kebanyakan pihak yang melakukan sanggahan telah lewat 30 hari yang dimana berkas telah memasuki proses berikutnya, sehingga jika ada yang menyanggah telah lewat 30 hari kami harus menghentikan proses berkas tersebut. Dan bahkan ada yang telah lewat 1 tahun atau lebih bahkan ada yang sudah menjadi sertipikat baru ada yang melakukan sanggahan. Sehingga menurut penulis kita perlu mencegah lebih awal permasalahan tersebut daripada menunggu masalah tersebut menjadi lebih banyak lagi/berakar kemana-mana.

Judul ini penulis ambil dari isu belum optimalnya pelayanan pengecekan sertipikat hak atas tanah secara elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan. Belum optimalnya ini dapat kita lihat dari banyaknya penangguhan berkas yang dilakukan. ini disebabkan oleh 3 beberapa penyebab baik itu dari PPAT maupun Badan Pertanahan Nasional. Penangguhan ini menyebabkan selesainya berkas diluar SPOPP. Hal ini membuat penulis tertarik untuk mencari gagasan kreatif untuk penyelesaian masalah tersebut sebagaimana penulis mencantumkannya pada bab berikutnya. Ini dikarenakan dalam Manajemen ASN kita sebagai ASN harus memberikan Pelayanan Publik yang profesional dan berkualitas juga memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan infromasi terkait kepentingan kedinasan.

Isu ini menjadi penting untuk direspon dalam merumuskan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia di tahun 2025.

Salah satu wujud dari pemanfaatan teknologi yang ada di Inspektorat Jenderal khususnya di Inspektorat Bidang Investigasi adalah dengan pemanfaatan teknologi pada kegiatan monitoring tindak lanjut hasil rekomendasi audit untuk memenuhi kewajiban seperti yang telah dituangkan dalam rekomendasi Laporan Hasil Audit Inspektorat Bidang Investigasi. Rekomendasi sendiri adalah saran dari auditor berdasarkan hasil pemeriksaannya kepada unit kerja untuk melakukan perbaikan. Tindak lanjut dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk menilai akuntabilitas suatu Kantor Wilayahdan Kantor Pertanahan dengan melihat seberapa aktif dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil auditnya