Pada rancangan aktualisasi ini penulis mengangkat isu permasalahan dari unit kerja penulis selama tiga bulan bekerja. Permasalahan yang akan dibahas adalah “ Optimalisasi  website “ Justisia’’ sebagai pengarsipan digital di Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan’’ . Isu ini dilatarbelakangi oleh terkendalanya akses masuk website justisia yang sering mengalami eror system dalam pengunggahan dokumen sengketa. Sehingga, dokumen sengketa masih disimpan dalam data penyimpanan computer yang beresiko bisa hilang jika mengalami kerusakan atau jika dalam bentuk manual masih sering tercecer dan ketika dibutuhkan masih harus dicari kembali. Jika, dilihat dari permasalahan ini dan dikaitkan dengan era digital pada kemajuan teknologi saat ini tidak sesuai lagi. Sebagaimana, dalam materi agenda tiga terkait SMART ASN terdapat digital skill yaitu Kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari .

Pelatihan Dasar CPNS bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS bertujuan mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi dengan memadukan jalur Pelatihan Klasikal dengan nonklasikal dan kompetensi sosial kultural dengan kompetensi bidang sebagai mana yang terdapat pada pasal 5 Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Kompetensi yang dikembangkan dalam pelatihan Dasar CPNS merupakan kompetensi pembentukan karakter PNS yang profesional sesuai dengan bidang tugas sebagai mana terdapat dalam pasal 6 perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

Namun permasalahan yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Tomohon salah satunya berasal dari aspek digitalisasi, yakni belum optimalnya inventarisasi dengan metode Digitalisasi secara komprehensif terhadap buku tanah pada Kantor Pertanahan Kota Tomohon Urgensi inventarisasi buku tanah secara digital menjadikan kegiatan pengarsipan lebih efisien dan efektif, lebih terintegrasi, fasilitas pelayanan yang lebih baik, sehingga Kementerian ATR/BPN khususnya Kantor Pertanahan Kota Tomohon selalu memiliki kinerja yang baik guna melalui inovasi-inovasi yang dibuat dan dapat pula direalisasikan dengan baik

Akan tetapi, penulis menyadari Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar masih memiliki kekurangan yaitu Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tekait Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Terbaru . Kejadian ini telah berlangsung hampir pada setiap Pendaftaran Tanah Pertama kali yang telah dimasukkan ke loket. Adanya format Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas terbaru pada Peraturan Menteri Agraria Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dimana pemohon masih mengalami kesulitan mengisi format/ formulir Surat Pernyatan Pemasangan Tanda Batas yang ada apalagi pada format yang baru ada sedikit berbeda dengan format yang lama serta dampaknya para pegawai di loket sering mendapatkan keluhan dari pemohon yang datang ke kantor pertanahan. Sehingga sekiranya penulis merasa adanya pendalaman untuk membahas  kekurangan yang dimiliki Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar agar dapat memberikan solusi yang sekiranya memperbaiki pelayanan pertanahan kedepannya.

diangkatlah isu “Belum Seragamnya Kerangka Laporan Telaah Pengaduan di Lingkungan Inspektorat Wilayah II”. Dalam menyelesaikan atau memecahkan isu tersebut, telah ditetapkan suatu gagasan kreatif yang dinilai paling mudah, efektif, dan efisien dalam memecahkan isu, yaitu “Pembuatan E-Book Buku Saku Pelaksanaan Telaah Pengaduan di Inspektorat Wilayah II”. Dengan adanya aktualisasi atas gagasan tersebut, diharapkan dapat membantu ASN di Inspektorat Wilayah II dalam melakukan telaah pengaduan masyarakat dan membantu pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat di Inspektorat Jenderal.

Berdasarkan pengamatan penulis di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone proses pengelolaan Barang Milik Negara yang dilaksanakan tidak berjalan optimal. Penatausahaan yang seharusnya dilakukan melalui inventarisasi belum dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti belum ditempelkannya blanko label ke barang yang terdata, belum terdapatnya Daftar Barang Ruangan yang ditempelkan di setiap ruangan. Oleh karena itu, untuk mendukung hal tersebut dapat tercapai dan memecahkan 2 permasalahan yang telah disebutkan maka penulis sebagai Calon Analis Keuangan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN Ber-AKHLAK berdasarkan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai tugas dan fungsi penulis pada Subbagian Tata Usaha, dalam hal ini penulis memilih judul rancangan aktualisasi “Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone”.

Isu yang diangkat penulis identifikasikan sebagai Kurang efisiennya administrasi pengajuan lembur pegawai Kantah Kota Banjarbaru. Dari segi administrasi untuk pengajuan lembur yang diajukan secara administrasi masih perlu diperbaiki. Seperti masih adanya SPKL (Surat perintah Kerja Lembur) yang diajukan terlambat. Hal ini dikarenakan pegawai seringkali terlambat membuat laporan lemburnya sehingga menyebabkan keterlambatan dalam proses penyampaian SPKL. Seringkali juga ditemukan dokumen yang masih kurang lengkap seperti tanda tangan yang teringgal. Jika hal ini masih sering terjadi akan berdampak pada keterlambatan pemrosesan pencairan uang lembur pegawai. Lembur juga masih diajukan secara manual dan sering terjadi keterlambatan.

Sehubungan dengan percepatan perkembangan teknologi, kendala diatas dapat diantisipasi dengan pelaksanaan mediasi yang dilakukan secara online. Salah satunya yaitu dengan menggunakan media zoom meeting, Google Meet, Skype, Whatsapp dan berbagai Aplikasi lainnya. Mediasi secara online akan memberikan perubahan dan dampak positif yang signifikan kepada para pihak (masyarakat) yang bersengketa karena proses mediasi dapat dilaksanakan tanpa terbatas ruang dan waktu. Keributan ataupun adu pendapat dapat dikendalikan dengan baik karena host dapat menerapkan metode mute pada saat berlangsungnya mediasi online. Dengan demikian, maka proses mediasi dijalankan dengan optimal sehingga dapat menghasilkan kesepakatan kesepakatan yang bersifat “win-win solution” dan dapat terhdindar dari kelambatan proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, maka melalui Rancangan Aktualisasi ini Penulis bermaksud untuk 4 mengangkat sebuah judul yaitu “Optimalisasi Pelaksanaan Mediasi Secara Online pada Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022”.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) menjadi dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2). Hasil dari kajian terhadap ZNT dalam menentukan NJOP akan digunakan sebagai dasar pembaruan data nilai tanah dan sebagai media informasi nilai tanah bagi pelaksanaan transaksi peralihan kepemilikan tanah serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi instansi pemerintah dalam menentukan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui NJOP. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Keerom menyediakan Peta Zona Nilai Tanah akan tetapi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Keerom belum menggunakannya sebagai dasar untuk menentukan NJOP untuk penentuan PBB-P2. Hal ini mengakibatkan pendapatan daerah Kabupaten Keerom masih rendah, padahal di Kabupaten Keerom terdapat Kampung yang menjadi Pusat Bisnis di Kabupaten Keerom.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) menjadi dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2). Hasil dari kajian terhadap ZNT dalam menentukan NJOP akan digunakan sebagai dasar pembaruan data nilai tanah dan sebagai media informasi nilai tanah bagi pelaksanaan transaksi peralihan kepemilikan tanah serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi instansi pemerintah dalam menentukan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui NJOP. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Keerom menyediakan Peta Zona Nilai Tanah akan tetapi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Keerom belum menggunakannya sebagai dasar untuk menentukan NJOP untuk penentuan PBB-P2. Hal ini mengakibatkan pendapatan daerah Kabupaten Keerom masih rendah, padahal di Kabupaten Keerom terdapat Kampung yang menjadi Pusat Bisnis di Kabupaten Keerom.