Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil juga menuntut peserta untuk mampu mengaktualisasikan nilai-nilai BerAKHLAK selama masa proses habituasi ditempat kerja masing-masing. Selain internalisasi nilai-nilai BerAKHLAK, kegiatan lain yang dilakukan adalah Penguatan Kompetensi Bidang Tugas melalui program kerja yang disusun oleh peserta untuk diaktualisasikan pada tahap aktualisasi disatuan kerja. Penulis dalam melaksanakan aktualisasi pada pelatihan dasar CPNS di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di unit kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika mengangkat isu strategis yang berkaitan dengan Pelayanan Informasi Pertanahan. Dimana masih banyak masyarakat belum paham terkait tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional karena belum optimalnya Loket Pelayanan Informasi Pertanahan, sehingga masyarakat masih belum bisa mendapatkan informasi yang optimal. Berdasarkan uraian singkat di atas, Penulis dalam melaksanakan aktualisasi dalam Pelatihan Dasar CPNS di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di unit kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika  memilih judul rancangan aktualisasi “Optimalisasi Loket Pelayanan Informasi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika”.

Berdasarkan Surat Pelaksanaan Tugas yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian ATRBPN pada tanggal 26 April 2022, penulis ditempatkan pada Unit Organisasi Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Padang Sumatera Barat dengan jabatan Analis Survei Pengukuran dan Pemetaan. Laporan ini merupakan bentuk sumbangsih penulis sebagai CPNS untuk memenuhi sasaran kegiatan pelatihan dasar yaitu untuk dapat mengidentifikasi isu secara kritis dan memberikan rekomendasi 3 penyelesaian masalah yang terjadi di unit kerja Kantor Pertanahan Kota Padang secara umum serta Seksi Survei dan Pemetaan secara khususnya. Berdasarkan hasil observasi penulis selama melaksanakan tugas di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Padang, penulis menemukan beberapa isu yaitu Kurang tertibnya pemeliharaan arsip gambar ukur, kurang efisiennya pengelolaan surat secara konvensional di Seksi Survei dan Pemetaan, dan adanya berkas yang telah jatuh tempo yang akan diuraikan pada Bab II. Adapun isu utama yang akan dibahas pada tulisan ini adalah terkait kurang efisiennya pengelolaan surat secara konvensional di Seksi Survei dan Pemetaan. Selanjutnya penulis juga akan mengajukan rekomendasi penyelesaian isu tersebut dan membuatkan tahapan-tahapan pelaksanaan gagasan yang akan diimplementasikan dalam kegiatan aktualisasi selama 30 hari kerja di unit kerja penulis.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, LP2B (Pusdatin), I Ketut Gede Ary Sucaya pun menjelaskan bahwa roadmap transformasi digital Kementerian ATR/BPN, yang pertama adalah menguatkan literasi digital pelaksana agar lebih menyadari dan memahami media digital, serta meningkatkan kompleksitas layanan, yaitu untuk mewujudkan buku tanah elektronik.5 Namun penyelesaian kegiatan digitalisasi Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto mengalami beberapa kendala, diantaranya adalah; keterbatasan sumber daya manusia dan waktu penyelesaian, mengutamakan verifikasi data pada sistem KKP dengan data yang belum lengkap pada tahun-tahun tertentu, mengutamakan kegiatan scannung Buku Tanah namun belum meng-upload scan Buku Tanah pada sistem KKP, serta pelaksanaan Program Strategis Nasional, seperti PTSL dan Redistribusi Tanah, yang menyebabkan peyelesaian validasi Buku Tanah menjadi lambat. Tujuan dalam rancangan aktualisasi ini yaitu: a. Pengaktualisasian nilai-nilai Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal. Adaptif dan Kolaboratif (BerAKHLAK) sebagai Aparatur Sipil Negara di instansi tempat bekerja; b. Meningkatkan kompetensi agar bisa melaksanakan tugas secara professional, cermat, berintegritas tinggi dan rasa tanggung jawab atas kebenaran input data, berlandaskan kepribadian dan etika ASN; c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam validasi Buku Tanah yang dituntut untuk bertransformasi ke media digital

Data pertanahan baik itu ada spasial maupun data tekstual dapat dibagi menjadi dua jenis data, yaitu data analog atau fisik dan data digital atau elektronik. Data pertanahan digital atau elektronik yang dikelola menggunakan aplikasi KKP dan GeoKKP harus benar dan sesuai dengan data fisik di lapangan, buku tanah, dan surat ukur. Dalam proses pengerjaan data digital  terkadang terjadi kesalahan atau ketidaktelitian sehingga terjadi perbedaan data antara fisik dan digital. Salah satu masalah yang timbul akibat adanya perbedaan data antara fisik dan digital adalah anomali luas bidang tanah, yaitu bidang tanah yang memiliki perbedaan luas antara yang tertulis di dokumen Surat Ukur (SU) dengan di peta pendaftaran lebih dari batas toleransi sebesar 5%. Data bidang tanah yang tidak valid dapat menyebabkan hambatan dalam proses layanan pertanahan secara elektronik. Berdasarkan data yang didapatkan dari aplikasi KKP, terdapat 130 bidang tanah terdaftar di Kabupaten Rote Ndao yang masuk dalam kategori anomali luas bidang tanah. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas data pertanahan dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu “Pengelolaan Pertanahan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat” dan untuk mewujudkan Smart Governance, maka anomali luas bidang tanah harus diselesaikan. Laporan aktualisasi dengan judul “Pemetaan Ulang Bidang Tanah Anomali Luas di Kecamatan Lobalain Sesuai Dokumen Fisik di Kantor Pertanahan Kabupaten Rote Ndao” ini disusun sebagai sebuah upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh penulis sebelumnya, maka ditemukan beberapa isu yang ada di unit kerja, pada Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pusdatin) Kementerian ATR/BPN, antara lain terkait dengan belum tersedianya informasi terkait istilah dan definisi umum pada aset data di  database, belum adanya dashboard monitoring kehadiran pegawai di unit kerja dan belum konsistennya beberapa data pada database. Dari data isu yang telah diperoleh, maka tulisan ini dibuat untuk dapat lebih lanjut menjabarkan isu-isu tersebut, memilih isu prioritas di antaranya, serta memunculkan gagasan yang dapat menyelesaikan isu tersebut. Laporan aktualisasi ini dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai dasar sebagai ASN yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabilitas, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif (BerAKHLAK). Selain itu juga dengan menerapkan ketiga komponen dari kedudukan dan peran ASN di dalam kerangka NKRI, yaitu pelayanan publik, Whole of Government dan Manajemen ASN.

pemberian informasi mengenai Pelayanan Pendaftaran Tanah dan formulir Pendaftaran Tanah belum optimal dimana pemohon sering datang ke kantor pertanahan untuk menanyakan syarat-syarat permohonan pelayanan pertanahan kepada petugas loket dan seringkali pemohon menyerahkan berkas permohonan belum lengkap. Hal ini tentu menyebabkan pemohon harus meluangkan waktunya untuk datang kembali ke kantor melengkapi kekurangan berkas tersebut serta menjadi terhambatnya proses pelayanan disebabkan berkas belum lengkap. Oleh karena itu dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi, penulis berinisiatif untuk memberikan inovasi optimalisasi informasi pelayanan & formulir Pendaftaran Tanah melalui Google site dan QR Code Pertanahan Kota Bandar Lampung.

Dalam menerapkan kegiatan Aktualisasi atau Habituasi Peserta Latsar Calon Pegawai Negeri Sipil harus dapat menentukan Identifikasi Isu di penempatan kerjanya. Dalam hal ini Penulis melakukan kegiatan Aktualisasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, sebagai Calon Analis Hukum Pertanahan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Seksi Penetapan Hak dan Pendafataran, ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan yang menurut Penulis strategis untuk diangkat menjadi suatu kegiatan aktualisasi, diantaranya adalah terlambatnya proses penyelesaian pengecekan sertipikat elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, belum optimalnya pelaksanaan digitalisasi warkah pendaftaran hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, belum optimalnya penggunaan spreadsheet dalam melakukan kontrol dan pengawasan terhadap perjalanan berkas yang masuk pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah. Setelah mendapatkan beberapa isu diunit kerja maka tahapan selanjutnya ialah menentukan isu paling strategis yang harus dianalisa lebih lanjut sehingga isu yang dipilih untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut adalah mengenai “lambatnya proses penyelesaian pengecekan sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah” sehingga untuk selanjutnya isu tersebut akan diselesaikan melalui tahapan gagasan penyelesaian masalah yang mana semua tahapan penyelesaiannya akan dituangkan semuanya kedalam laporan aktualisasi.

Isu utama yang akan dibahas didalam pelaksanaan aktualisasi ini adalah kurang optimalnya pengumpulan dokumen bukti tindak lanjut rekomendasi temuan audit oleh satker-satker yang berada dibawah pengawasan Inspektorat Wilayah I. Dari apa yang penulis amati selama enam bulan bekerja di Inspektorat Wilayah I, pada saat auditor meminta dokumen bukti tindak lanjut atas rekomendasi temuan kepada satker, mereka menggunggah dokumen dengan penamaan dokumen yang terkesan asal-asalan sehingga menyulitkan auditor dalam memeriksa dokumen bukti tersebut. Selama ini, ketika auditor mencari dokumen bukti tindak lanjut rekomendasi temuan audit, auditor harus membuka dokumen yang diunggah satker satu-persatu untuk mencari bukti tindak lanjut manakah yang sesuai dengan yang sedang dikerjakan. Maka dari itu, perlu adanya wadah pengumpulan dokumen bukti tindak lanjut yang sistematis sehingga memudahkan satker dan auditor dalam melakukan pekerjaanya. Gagasan pemecahan isu yang penulis usulkan adalah “Optimalisasi Pengumpulan Dokumen Bukti Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Audit Menggunakan Media Digital di Inspektorat Wilayah I.”

Dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa permasalahan yaitu pembangunan fisik proyek dilaksanakan sebelum kegiatan atau tahapan pelaksanaan pengadaan tanah. Permasalahan tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman stakeholder terkait tahapan pengadaan tanah. Hal ini menjadi perhatian khusus dikarenakan menghambat kegiatan pengadaan tanah dan mempengaruhi progres penyelesaian program kerja sesuai jangka waktu yang ditentukan. Permasalahan tersebut berkaitan dengan mata pelatihan manajemen ASN. Keterkaitannya adalah sebagaimana fungsi ASN sebagai pelayan publik yaitu ASN memberi pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan. Tidak terselesaikannya/terhambatnya kegiatan pengadaan tanah merupakan wujud kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat dimana masyarakat tidak segera menerima ganti kerugian yang seharusnya merupakan hak mereka. Berdasarkan isu tersebut maka penulis mengangkat judul “Pembuatan Buku Saku terkait Pengadaan Tanah Menurut Permen ATR/KaBPN Nomor 19 Tahun 2021 di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur” dengan harapan menjadi solusi penyelesaian isu tersebut.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh penulis sebelumnya, maka ditemukan isu yang menjadi permasalahan di unit kerja, pada Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat yaitu kurang optimalnya pelaporan perpajakan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung, khususnya untuk Pelaporan SPT Masa Badan. Berdasarkan penjabar yang telah penulis sebutkan diatas, maka penulis menganggap penting isu ini untuk diangkat menjadi judul Rancangan Aktualisasi guna menemukan persoalan yang sebenarnya dan menemukan solusi terbaik sehingga permasalah pajak ini dapat diatasi di instansi penulis sehingga optimalnya pelaksanaan pelaporan perpajakan di kantor BPN Kabupaten Sijunjung. Melalui pernyataan di atas, maka penulis tertarik untuk mencari gagasan pemecahan isu permasalahan dengan judul “Optimalisasi Pelaporan SPT Masa Badan melalui Kegiatan Sosialisasi Perpajakan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung”.