Melaksanakan pekerjaan rutin yang makin bertambah tiap tahunnya, juga harus melaksanakan program legalisasi asset Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap (PTSL). Warkah juga makin bertambah Jumlahnya saat ini kurang lebih 160 dan kondisi Warkah Rutin saat ini tergabung dengan Warkah kampung lainnya di lemari warkah dan berkas-berkas rutin lainnya di seksi penetapan hak dan pendaftaran belum memahami pentingnya Warkah Rutin, sehinggah belum adanya pengarsipan warkah secara digital pada aplikasi. Berdasarkan uraian di atas, penulis yang memiliki jabatan sebagai Calon Analis Hukum Pertanahan pada seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, mengaktualisasikan nilainilai PNS BerAHKLAK berdasarkan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai tugas pokok dan fungsi penulis pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, dalam hal ini penulis memilih judul laporan aktualisasi “Peningkatan pelayanan elektronik melalui aplikasi system pengelolaan warkah rutin pada kantor pertanahan kabupaten sorong selatan”.

cara umum, layanan PTP di Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang sudah cukup baik, namun berdasarkan hasil identifikasi ditemukan bahwa banyak masyarakat yang belum memahami maksud dan tujuan layanan PTP. Hal ini terlihat dari pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, yang didominasi mengenai tahapan kegiatan yang harus dilalui, persyaratan permohonan layanan yang berulang kali mengalami kekurangan atau kesalahan, serta pemahaman masyarakat bahwa layanan PTP bertujuan untuk pemecahan sertipikat. Keadaan  tersebut terjadi akibat adanya perubahan peraturan yang tidak disertai dengan edukasi yang baik kepada masyarakat. Karakteristik masyarakat Kabupaten Kupang yang mayoritas wilayahnya berada di pedesaan, turut mempengaruhi akses masyarakat terhadap sumbersumber informasi, sehingga informasi yang diterima tidak sempurna atau bahkan tidak menerima informasi tersebut. Kekurangan informasi ini dapat menimbulkan perbedaan pemahaman yang akhirnya akan berdampak pada tata ruang dan iklim usaha, karena PTP erat kaitannya penggunaan dan pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, isu “rendahnya pemahaman masyarakat tentang layanan PTP” perlu untuk ditindaklanjuti agar dapat memberikan pelayanan publik yang prima.

Merujuk dari peraturan diatas, maka perlu suatu tanah tersebut untuk didaftarkan. Pendaftaran tanah itu pun juga diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyatakan bahwa “Pendaftaran Tanah di Indonesia diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional, yang pelaksanaan pendaftaran tanahnya meliputi kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah”. Terkait dengan pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan dengan dua cara yaitu pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. Merujuk dari peraturan diatas maka untuk menghindari sengketa perkara kepemilikan dan penguasaan tanah diperlukanlah pendaftaran tanah adat tersebut. Terutama menurut adat Minangkabau, di bumi Minangkabau tidak terdapat sejengkal tanahpun yang tidak berpunya. Berapapun luasnya tanah tersebut tetap ada penguasaannya, baik oleh suatu kaum sebagai hak ulayat, maupun oleh perorangan yang merupakan harta pencarian. Akan tetapi tidak terlepas dari pengaruh kaum, dimana orang yang bersangkutan menjadi anggotanya.

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diperlukan kompetensi pembentukan karakter PNS yang profesional sesuai bidang tugas, kompetensi yang dimaksud adalah mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya dan mampu mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai wujud dalam mengaktualisasi nilai dasar PNS serta kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI, sebagai CPNS diwajibkan untuk membuat rancangan aktualisasi sesuai dengan isu aktual yang ada pada satuan kerja.

Rancangan aktualisasi diperoleh dari tugas dan fungsi penulis selama mengemban tugas di Unit Kerja. Penulis menemukan beberapa isu aktual yang terjadi di Kantor Pertanahan Kota Singkawang khususnya di Seksi Survei dan Pemetaan. Isu aktual yang penulis temui yaitu belum baiknya manajemen arsip, banyaknya bidang tanah KW 4, 5 dan 6 yang belum diploting serta banyaknya tunggakan berkas PNBP yang belum diselesaikan. Adapun isu yang penulis angkat yaitu “Banyaknya bidang tanah KW 4, 5 dan 6 yang belum diploting”. Isu ini diangkat karena potensi masalah tumpang tindih serta penyerobotan tanah sangat besar jika tidak segera diselesaikan. Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan akan terwujud jika bidang-bidang K4 yang belum diploting segera dilandingkan. Sesuai dengan tujuan dari pendaftaran tanah yang terdapat pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bagian c yaitu terselenggaranya tertib administrasi pertanahan (Peraturan Pemerintah, 1997). Potensi bidang K4 khususnya di Kelurahan Sungai Wie yaitu, 69 bidang tanah tergolong KW 4, 689 bidang tanah tergolong KW 5 serta 189 bidang tergolong KW 6. Berdasarkan uraian tersebut sebagai Calon Analis Survei, Pengukuran, dan Pemetaan penulis akan mengaktualisasikan isu terpilih dengan berpedoman terhadap nilai-nilai dasar ASN yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif (BerAKHLAK) dan Smart ASN serta Manajemen ASN berdasarkan rancangan aktualisasi ini. Semoga dengan adanya aktualisasi ini dapat meningkatkan kualitas data serta kualitas layanan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang.

Dalam upaya untuk dapat melaksakan aktualisasi kegiatan ini, kesadaran akan peran dan kedudukan Penulis sebagai CPNS pada penempatan satuan kerja menjadi penting. Penulis merupakan CPNS di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dengan jabatan sebagai Pengelola Informasi Pertanahan pada Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Jayapura. Selama melaksakan tugas fungsi jabatan di Subbagian Tata Usaha, Penulis menemukan beberapa isu yang apabila tidak ditangani dengan segera dapat menimbulkan dampak yang perkepanjangan pada pelayanan yang diberikan. Salah satu perhatian Penulis adalah melakukan pengarsipan secara digitalisasi karena pengarsipan yang berjalan saat ini masih menggunakan cara manual yang pada dasarnya belum dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Pada rancangan aktualisasi ini penulis hanya akan fokus pada kegiatan pendaftaran perubahan hak melalui permohonan peningkatan dan penurunan hak saat ini pada Kantor Pertanahan Kota Makassar. Kegiatan ini dilakukan dengan cara pemohon melalui PPAT atau datang secara langsung ke Kantor Pertanahan untuk mengambil formilir, kemudian melakukan pendaftaran dan proses penyerahan kelengkapan persyaratan perubahan hak. Dalam pelaksanaannya saat permohonan peningkatan hak diajukan masih terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan maupun salahnya dokumen yang diserahkan. Hal ini tentu saja mengakibatkan terhambatnya proses peralihan hak karena kurangnya kelengkapan berkas sehingga menjadi tunggakan. Hal ini salah satunya diakibatkan karena kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat/pemohon terkait persyaratan berkas yang harus disiapkan saat ingin mengajukan permohonan perubahan hak atas tanah. Permasalahan ini tentunya harus diatasi dengan baik agar tidak merugikan masyarakat/pemohon. Sebagai Calon Analis Hukum Pertanahan di lingkungan Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional dan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara yang memiliki fungsi melaksanakan kebijakan publik, pelayan publik maka dirasa tepat untuk mengangkat isu tersebut dengan mengoptimalkan lembar verifikasi berkas secara manual dan penyediaan qr code pada proses perubahan hak di Loket Kantor Pertanahan Kota Makassar guna meningkatkan efisiensi proses verifikasi berkas permohonan perubahan hak.

Perencanaan Tata Ruang menghasilkan rencana umum dan rencana detail tata ruang. Salah satu rencana rinci tata ruang adalah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) yang dilaksanakan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau mengintegrasikan pembangunan dan pengelolaan kawasan yang bernilai strategis nasional dalam mendukung penataan ruang wilayah nasional. Salah satu tahapan penyusunan RTR KSN adalah analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terintegrasi dengan kajian lingkungan hidup strategis. Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hingga saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang. Berdasarkan kajian sementara yang dilakukan oleh penulis, ditemukan beberapa langkah pelaksanaan analisis fisik dan lingkungan yang perlu perbaikan agar menghasilkan analisis kemampuan lahan yang lebih mencerminkan kondisi lapangan. Selain itu, adanya perkembangan ketersediaan data dan peta tematik dari walidata dalam penerapan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) yang menjadikan urgensi adanya integrasi dari data-data tersebut yang belum diakomodasi dalam pedoman teknis yang ada. Berdasarkan hal tersebut, disusunlah Laporan Aktualisasi yang berjudul “Penyusunan Konsep Penyempurnaan Analisis Kemampuan Lahan Berbasis Geologi Lingkungan dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang dengan Studi Kasus pada RTR KSN Perkotaan Sarbagita ”.

Bahwa saat ini Kantor Pertanahan Kota Kupang belum memiliki layanan informasi yang sesuai dengan nilai reformasi birokrasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Reformasi Birokrasi dimaksud dilaksanakan dengan melakukan managemen perubahan, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya pada layanan pemberian informasi yang efektif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. berdasarkan wawancara dengan petugas loket pada tanggal 15 Agustus 2022, terdapat kurang lebih 15 permohonan informasi berkaitan dengan pendaftaran dan peralihan hak atas tanah setiap harinya di Kantor Pertanahan Kota Kupang. Terhadap permohonan informasi apabila belum diatur mengenai loket pemberian informasi dan standar operasional prosedur dalam pemberian informasi dapat mengakibatkan terhambatnya pelayanan pertanahan lainnya dikarenakan pemberian informasi dilaksanakan oleh petugas loket pada layanan pertanahan. Berkenaan dengan hal tersebut maka penulis akan menulis aktualiasi dengan judul “Layanan Sistem Informasi Pertanahan (Si Instan) Yang Berkaitan Dengan Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Di Kantor Pertanahan Kota Kupang”.

Salah satu tujuan keterbukaan informasi publik pada kegiatan tersebut adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait status bidang tanahnya, apakah masuk pada Kluster 3 atau tidak. Berdasarkan kondisi diatas, maka diperlukan sebuah sistem dan aplikasi yang bisa mendukung kegiatan pengecekan Nomor Induk Bidang dan juga melakukan pengecekan status bidang tanahnya. Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut khususnya di pelayanan loket belum terdapat aplikasi yang mampu mengecek Nomor Induk Bidang Tanah yang.Sedangkan Nomor Induk Bidang sangat diperlukan untuk melakukan pengecekan status bidang tanahnya.