|
Friday, 3 March 2023, 09:11
|
Bela Melisa
|
Laporan Aktualisasi Bela Melisa 200004092022022002.pdf
|
27 September 2022
|
Proses pertanggungjawaban pengajuan pencairan perjalanan dinas dimulai sejak diterbitkan Surat Tugas (ST) hingga terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas bertanggungjawab dalam penyusunan dokumen untuk pengajuan pencairan dana. Setelah dokumen disusun oleh pengolah, dokumen diserahkan kepada admin yang bertugas untuk mengecek kesesuaian antara bukti perjalanan dan transaksi yang dilakukan seperti pembayaran hotel, pembayaran tiket transportasi, dan lain-lain yang sah untuk disesuaikan dengan pagu (batas anggaran) yang berlaku di Biro Hubungan Masyarakat. Admin juga bertugas memastikan perhitungan tepat. Untuk ketepatan perhitungan ini, admin seringkali menemukan kesalahan perhitungan sehingga pengolah harus merevisi dokumen tersebut.
|
Otomatisasi Template Laporan Perjalanan Dinas untuk Percepatan Proses Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan di Bagian Informasi Publik dan Pengelolaan Pengaduan Biro Hubungan Masyarakat
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
II
|
|
|
Friday, 3 March 2023, 09:14
|
Yolan R Depondoye
|
OPRIMA~1.PDF
|
25 August 2022
|
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di provinsi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional. Sedangkan Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/ kota yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
Kantor wilayah Papua membawahi dan bertugas melakukan monitoring terhadap 12
(dua belas) Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota diseluruh wilayah Propinsi Papua.
|
Optimalisasi Pengarsipan Buku Tanah Sertipikat Aset BMN (Barang Milik Negara) Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Secara Digital Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXXIII
|
|
|
Friday, 3 March 2023, 09:18
|
Cahyaningtyas Prasetyanti Mutiara Fatimah
|
LAPORAN FINAL AKTUALISASI_CAHYANINGTYAS P M F_G6A2K4.pdf
|
17 November 2022
|
Oleh karena itu dalam pelaksanaan aktualisasi ini, penulis berinisiatif memberikan inovasi mengenai pencatatan alur kendali SK tanah yang belum terdaftar dan tanah yang sudah terdaftar dengan penggunaan Quick Response (QR) Code yang terhubung dengan Google Spreadsheet pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. Penerapan penggunaan Quick Response (QR) Code merupakan inovasi yang efisien, paperless, dan memudahkan dalam pencatatan berkas serta mencari berkas yang dibutuhkan.
|
OPTIMALISASI PENCATATAN ALUR KENDALI SK PEMBERIAN HAK ATAS TANAH YANG BELUM TERDAFTAR DAN TANAH YANG SUDAH TERDAFTAR MELALUI QUICK RESPONSE (QR) CODE PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
II
|
|
|
Friday, 3 March 2023, 09:22
|
A.J. Gazali
|
LAPORAN AKTUALISASI AJ Gazali.pdf
|
31 October 2022
|
Selain dari Sumber Daya Aparatur memiliki peran penting, Masyarakat juga memiliki
peran yang sama pentingnya. Sikap partisipatif masyarakat menjadi penting dalam turut aktif
mendaftarkan tanahnya. Polemik yang kemudian berkembang, khususnya pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Barru, masyarakat dengan tingkat partisipatif dalam mendaftarkan
tanahnya masih sangat jauh dari harapan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan staf loket, hanya terdapat kurang dari 50 pemohon yang masuk dalam sepekan. Itupun belum
dikurangi pemohon selain pendaftaran tanah pertama kali. Stigma masyarakat yang
menganggap pendaftaran tanah adalah hal yang tidaklah begitu penting dan cukup dengan
memiliki PBB yang terbayar rutin sebagai dasar pemilikan Hak Atas Tanah menjadi salah satu
penyebabnya, Kemudian seringkalinya berkas harus dikembalikan dan diperbaiki beberapa kali
karena terdapat kesalahan pengisian juga menjadi salah satu factor mengapa masyarakat
merasa enggan dan ogah-ogahan dalam mendaftarkan tanahnya karena menganggap prosedur
yang Panjang dan menyulitkan dalam pemberkasannya. Hal ini secara tidak langsung menjadi
penghambat terwujudnya pensertipikatan seluruh wilayah kesatuan republik Indonesia.
|
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Secara Digital
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXXIV
|
|
|
Friday, 3 March 2023, 09:23
|
Caroline Silalahi
|
Laporan Aktualisasi Caroline Silalahi (Final).pdf
|
17 November 2022
|
isu dengan menggunakan metode (Urgency, Seriousness, Growth), maka penulis mengangkat isu untuk laporan aktualisasi dengan judul “Optimalisasi Tata Kelola Informasi Profil Pegawai dan Manajemen Pengelolaan Arsip Secara Digital dengan Pembuatan Aplikasi Pengarsipan di Lingkungan Inspektorat Wilayah III KementerianAgraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional”. Yang diharapkan dengan adanya aplikasi yang mencakup data diri tiap pegawai dan penyimpanan dokumen-dokumen yang ada di Wilayah III akan memudahkan serta membantu baik pegawai maupun auditor dalam melaksanakan tugasnya.
|
OPTIMALISASI TATA KELOLA INFORMASI PROFIL PEGAWAI DAN MANAJEMEN PENGELOLAAN ARSIP SECARA DIGITAL DENGAN PEMBUATAN APLIKASI PENGARSIPAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT WILAYAH III KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
II
|
|
|
Friday, 3 March 2023, 09:25
|
Agam Gumelar
|
Agam-Gumelar_G5A34K3_Laporan Aktualisasi.pdf
|
31 October 2022
|
Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman, peminjaman warkah alas
hak, buku tanah, dan surat ukur dicatatkan pada satu buku besar. Namun, tidak
ada batasan jangka waktu suatu pegawai dapat melakukan suatu peminjaman. Pegawai peminjam juga tidak mendapatkan nota peminjaman sebagai bukti dan
pengingat bahwa ia telah melakukan peminjaman. Dengan perkembangan
tekonologi informasi, pencatatan peminjaman dapat dilakukan secara digital
untuk memudahkan peminjaman dan membuat peminjaman yang terstandar.
Maka dari itu, Penulis mengangkat judul “Optimalisasi Pencatatan Peminjaman
Buku Tanah, Surat Ukur, dan Warkah Alas Hak Melalui Sarana Digital di
Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman”.
|
OPTIMALISASI PENCATATAN PEMINJAMAN BUKU TANAH, SURAT UKUR, DAN WARKAH ALAS HAK MELALUI SARANA DIGITAL DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASAMAN
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXXIV
|
|
|
Friday, 3 March 2023, 09:27
|
Ahmad Nurdiansyah
|
Laporan Aktualisasi Ahmad Nurdiansyah.pdf
|
31 October 2022
|
Berdasarkan kondisi diatas, maka diperlukan keterbukaan informasi publik untuk
kegiatan Pertimbangan Teknis Pertanahan KKPR berusaha dan non berusaha pada Kantor
Pertanahan Kota Binjai melalui publikasi kegiatan. Pada media sosial Kantor Pertanahan
Kota Binjai yaitu Instagram dan Facebook saat ini belum terdapat bagian khusus yang
menampilkan publikasi Kegiatan Pertimbangan Teknis Pertahanan KKPR Berusaha dan
non berusaha. Berdasarkan kondisi diatas, Penulis menyusun Rancangan Aktualisasi yang
berjudul “Optimalisasi Publikasi Kegiatan Pertimbangan Teknis Pertanahan KKPR
berusaha dan non berusaha.”
|
OPTIMALISASI PUBLIKASI KEGIATAN LAYANAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG BERUSAHA DAN NON BERUSAHA MELALUI KONTEN MEDIA SOSIAL DAN BROSUR PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA BINJAI
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXXIV
|
|
|
Friday, 3 March 2023, 09:29
|
Aland Agung Karoma
|
LA_Aland Agung Karoma_G5A34K4.pdf
|
21 October 2022
|
Pada saat ini Sub Bagian Keuangan dan BMN Kantor wilayah Badan Pertanahan
Nasional masih belum optimal dalam melakukan penatausahaan dokumen Keuangan dan
Barang Milik Negara yang merupakan langkah nyata menunjukkan akuntabilitas dalam Good
Governance. Meskipun dalam pengelolaan sudah berjalan cukup baik, tetapi sistem
penyimpanan dokumen masih belum efektif. Hal ini dilihat dari dokumen yang berbentuk
fisik belum tertata rapi dan kelihatan tidak beraturan yang disimpan di dalam lemari kantor
catatan arsip yang sudah lama tidak diperbarui. Hal ini menyebabkan dokumen rentan hilang
dan rusak serta kurang informasi catatan arsip. Bukan hanya itu, tidak adanya dokumen yang
tersimpan secara digital sebagai menyebabkan beberapa permasalahan salah satunya
membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencari dokumen tersebut ketika dokumen
tersebut diperlukan sewaktu-waktu adanya pemeriksaan.
|
OPTIMALISASI PENATAUSAHAAN DAN DIGITALISASI EVIDENCE PELAKSANAAN ANGGARAN DAN KEGIATAN PADA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN BMN DI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI PAPUA
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXXIV
|
|
|
Friday, 3 March 2023, 09:30
|
Cendani Cahyaning Chrisnu
|
cendani_laporan aktualisasi.pdf
|
17 November 2022
|
Sebagai calon Pengolah Data Yuridis Pertanahan yang merupakan bagian dari pelaksana pada seksi penetapan hak dan pendaftaran diharuskan memiliki kualitas diri yang BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif). Selain itu juga diharuskan memahami Manajemen ASN dan SMART ASN yang seluruhnya dirangkum dalam pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.
|
OPTIMALISASI PENGUMPULAN DATA YURIDIS PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) PADA MASYARAKAT KELURAHAN GUNTUNG MANGGIS DI LINGKUNGAN KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU TAHUN 2022
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
II
|
|
|
Friday, 3 March 2023, 09:31
|
Andi Muhammad Rizqi Naufaldy
|
LA_Andi Muhammad Rizqi Naufaldy.pdf
|
31 October 2022
|
Pendaftaran sporadik dilakukan atas kemauan pemilik bidang tanah yang
belum terdaftar. Tetapi pada kenyataannya kurang pahamnya pemohon
mengenai tahapan – tahapan melakukan pendaftaran tanah untuk pertama kali
secara sporadik dengan mekanisme pemberian hak milik menjadikan proses
penyelesaian ini menjadi lama. Atas dasar kurang pahamnya/masih awamnya masyarakat tentang tahapantahapan pendaftaran tanah secara sporadik dengan mekanisme pemberian hak
milik sehingga proses penyelesaiannya lama dan berpotensi menjadi tunggakan.
maka dari itu penulis memilih isu “Banyaknya Masyarakat Yang Awam Akan
Tahapan Serta Proses Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Dengan Mekanisme
Pemberian Hak Milik” selain isu ini ada beberapa isu lain yang penulis angkat
yang kemudian di tapis menggunakan metode USG dan di analisis
menggunakan metode fishbone diagram, isu-isu tersebut antara lain:
Banyaknya Buku Tanah Dan Surat Ukur Yang Belum Tergabung Di Ruang
Warkah dan Belum Terdigitalisasinya Laporan Kegiatan Penyelesaian SK HAT
Tiap Bulan. Atas pemilihan isu tersebut, penulis memutuskan untuk
menetapkan judul laporan aktualisasi yang berjudul “Peningkatan Pemahaman
Masyarakat Tentang Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik Dengan
Mekanisme Pemberian Hak Milik Melalui Penyediaan Ebook, Brosur, Dan
Konten Media Sosial Mengenai Panduan Kelengkapan Berkas di Kantor
Pertanahan Kabupaten Bulukumba”.
|
PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI SECARA SPORADIK DENGAN MEKANISME PEMBERIAN HAK MILIK MELALUI PENYEDIAAN EBOOK, BROSUR, DAN KONTEN MEDIA SOSIAL MENGENAI PANDUAN KELENGKAPAN BERKAS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULUKUMBA
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXXIV
|
|