Dari ketiga isu tersebut, peserta memilih untuk melakukan analis atas isu kedua yaitu belum terintegrasinya pemrosesan dokumen pengajuan pembayaran mutasi dan pensiun yang mana isu tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih untuk segera dicari solusinya berdasarkan analisis APKL (Aktual, Problematik, Kekhalayakan dan Kelayakan)

Kabupaten Barito Kuala memiliki luas 2.996,96 Km² yang terbagi atas 17 (tujuh belas) kecamatan. Akses masyarakat untuk ke kantor pertanahan cukup jauh, sehingga jangkauan informasi tentang layanan pendaftaran tanah pertama kali belum optimal. Selain itu juga terdapat kendala jaringan yang kurang bagus dan minimnya informasi digital yang dapat di akses tentang pendaftaran tanah pertama kali. Maka dari itu perlu adanya optimalisasi layanan inormasi pendaftaran tanah pertama kali. Berdasarkan pada isu di atas, penulis menggagas suatu gagasan aktualisasi yaitu “OPTIMALISASI INFORMASI LAYANAN TERKAIT PROSEDUR PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO KUALA”

Kemampuan mengidentifikasi perubahan lingkungan strategis dan menganalisis isu-isu kritikal melalui isu-isu startegis kontemporer akan menciptakan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang bertugas untuk melaksanakan pelayanan pertanahan di Kabupaten Jombang. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan pasal 25 menjelaskan tugas Seksi Survei dan Pemetaan yaitu melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang, pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional dan pengukuran batas administrasi dan Kawasan, pengukuran dan pemetaan dasar, survei dan pemetaan tematik bidang dan kawasan pertanahan  dan ruang serta pembinaan tenaga teknis dan surveyor berlisensi. Dalam pelaksanaan tugasnya, ditemui beberapa masalah antara lain tunggakan yang cukup besar, digitalisasi gambar ukur, peta bidang tanah dan surat ukur yang belum optimal, serta sistem pengarsipan data peta tematik yang belum tertata. Untuk mewujudkan pelayanan yang profesional dan berkualitas, dibutuhkan gagasan alternatif penyelesaian masalah. Solusi alternatif yang diberikan, harapannya dapat membantu menuntaskan pendaftaran bidang tanah pada tahun 2025 sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan tahun 2020-2024.

Dampak yang timbul dan mungkin timbul dari isu di atas pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan diantaranya; (1) Sedikitnya permohonan pendaftaran yang masuk baik itu pendaftaran tanah pertama kali maupun pemeliharaan data pendaftaran tanah; (2) Permohonan yang masuk banyak yang dikuasakan yang tentunya akan menambah biaya pengurusan bagi pemohon; (3) Dokumen kelengkapan berkas yang sering kurang mengakibatkan terhambatnya proses pelayanan pendafaran tanah; dan (4) Ketidaktahuan atau kesalahpahaman masyarakat membuat potensi terjadinya sengketa, konflik, dan perkara pertanahan di masa mendatang semakin besar. Dari banyaknya dampak yang timbul atau mungkin timbul yang disebabkan oleh belum optimalnya pemberian informasi bagi masyarakat ini maka penulis mengambil isu tersebut sebagai landasan membuat gagasan untuk dilaksanakan pada masa aktualisasi Dihubungkan dengan materi Manajemen ASN, dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik sudah tentu menjadi wajib bagi pegawai Kementerian ATR/BPN untuk memahami tata cara pendaftaran tanah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pekerjaan sehari-hari. Selain itu sebagai pelayan publik maka sebuah keharusan juga bagi seorang ASN untuk mampu memberikan informasi yang terpercaya dan tidak menyesatkan kepada masyarakat terkait pendaftaran tanah.

Berdasarkan data yang telah penulis kumpulkan sebelumnya maka ditemukan beberapa isu yang menjadi permasalahan di unit kerja pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, antara lain terkait dengan kurang optimalnya penyampaian persyaratan berkas bagi pemohon melalui media sosial atau media elektronik, kurang optimalnya pencapaian target pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2022, serta kurang optimalnya pengelolaan warkah berbasis digital. Dari data yang diperoleh terkait kondisi di unit kerja serta isu yang dapat ditarik dari data tersebut maka lebih lanjut dalam tulisan ini penulis akan menjabarkan isu-isu tersebut, memilih isu prioritas, yang mana dalam tulisan ini mengangkat isu mengenai kurang optimalnya pencapaian target pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2022, serta memunculkan gagasan yang dapat memecahkan/menyelesaikan isu tersebut yang dapat dilaksanakan pada masa aktualisasi penulis sebagai Calon Pegawai Negari Sipil.

Pelaksanaan bimbingan teknis, bantuan teknis, dan fasilitasi persetujuan substansi kepada pemerintah daerah berperan besar dalam menghasilkan produk perencanaan tata ruang yang berkualitas dan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Kualitas dan kesesuaian produk perencanaan tata ruang tersebut dipengaruhi oleh adanya pemantauan dan pembinaan yang baik. Dalam pelaksanaannya pemantauan dan pembinaan tersebut masih ditemui beberapa kendala. Oleh karena itu, mengoptimalkan kegiatan pembinaan dan pemantauan terhadap penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) oleh pemerintah daerah, perlu dilakukan semaksimal mungkin. Berdasarkan uraian di atas, Penulis yang menjalani pelatihan dasar di Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I terutama di Subdirektorat Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Sosial Budaya Wilayah I berkomitmen untuk mendukung tugas dan fungsi pembinaan penataan ruang tersebut dengan membuat kegiatan aktualisasi yang berjudul: “Pembuatan Dashboard Pemantauan Status Progres Kegiatan Bimbingan Teknis dan Fasilitasi Substansi Menggunakan Microsoft Excel di Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I”

Dalam aktualisasi ini dilakukan pengembangan dari google form yang ada pada Seksi Survei dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung. google form yang ada sekarang hanya untuk memonitoring berkas berjalan. Pengembangan dilakukan agar pada google form tidak hanya dapat melakukan pencatatan administrasi pelayanan pengukuran saja, namun juga memperhitungkan antara tersedianya SDM, beban pekerjaan, kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan, dan ketepatan pengerjaan. Oleh karena itu, dapat diperoleh penilaian terhadap kinerja petugas ukur dan dapat membantu dalam melakukan pembagian beban kerja, selain itu juga dapat meminimalisir tunggakan berkas yang ada di Seksi Survei dan Pemetaan. Dengan adanya penilaian petugas ukur khususnya ASKB, maka akan adanya motivasi setiap petugas ukur untuk segera diselesaikan pekerjaan yang ada padanya. Dapat juga diberikan reward bagi petugas ukur baik ASN/ASKB yang dapat menyelesaikan berkas tanpa jatuh tempo.

Sesuai dengan Surat Edaran Nomor 5/SE-100.TU.02.01/VIII/2019 Tentang Standarisasi Digitalisasi Warkah, Dalam Rangka Transformasi menuju era pelayanan digital, perlu dilakukan modernisasi sistem di semua lini pelayanan Administrasi melalui transformasi layanan menual ke elektronik, begitu pula mengenai pencatatan Buku Tanah yang berada di Ruang Arsip guna pengoptimalan Tata Kelola Penataan, pencarian serta penyimpanan Buku Tanah di Ruang arsip. ASN yang merupakan penyelenggara dalam kebijakan publik pelayanan masyarakat, dituntut untuk memahami dan juga menerapkan manajemen ASN dan Smart ASN sehingga tercipta pelayanan yang profesional, berkualitas, mudah, cepat dan aman. Penulisan Rancangan Aktualisasi inj bertujuan untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN.

Namun, jika melihat data Surat Ukur pada aplikasi KKP, masih belum lengkapnya Surat Ukur pada Aplikasi KKP sebagai syarat menuju Kota Lengkap.  Hal tersebut disebabkan karena antara lain : minimnya ruangan penyimpanan arsip Surat Ukur, minimnya perangkat yang mendukung digitalisasi arsip Surat Ukur, adanya upload Surat Ukur bidang tanah bersertipikat sebagai persyaratan menuju kota lengkap, adanya batas waktu deklarasi menuju kota lengkap, kurangnya pengetahuan sumber daya manusia untuk melaksanakan upload Surat Ukur, kurangnya sumber daya manusia untuk melaksanakan upload Surat Ukur, dan arsip Surat Ukur belum terdigitalisasi secara optimal. Berdasarkan kondisi ini Penulis akan melaksanakan kegiatan aktualisasi berupa “PERECEPATAN DIGITALISASI DAN UPLOAD SURAT UKUR TAHUN 2015-2021 KELURAHAN DUKUH SETRO KECAMATAN TAMBAKSARI KELURAHAN DUKUH SETRO KECAMATAN TAMBAKSARI SEBAGAI SYARAT MENUJU KOTA LENGKAP KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II”.

Peran penulis sebagai Analis Survei, Pengukuran, dan Pemetaan sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2019 adalah berkontribusi dalam melaksanakan pengumpulan data spasial, data tekstual dan data pendukung survei pemetaan tematik. Serta berkontribusi juga dalam pembuatan peta tematik yang menunjang kebutuhan. Tidak lupa melaksanakan pembaruan (updating) data tematik dan plotting data tematik sebagai kontrol penyesuaian data mengikuti kondisi terkini. Kemampuan kreatif untuk menggunakan teknologi mendukung aktivitas pemetaan sangat diperlukan sehingga inovasi-inovasi pelayanan publik dalam bentuk transformasi digital dapat diterapkan sepenuhnya dan membentuk sebuah budaya digital.