OPTIMALISASI PEMANFAATAN MEDIA INFORMASI MELALUI PEMBUATAN PEDOMAN LAYANAN PENGECEKAN SERTIPIKAT SECARA ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANG

    Alfya Budi Wisnupadmi | 30 November 2022

Abstract

Dalam proses pengecekan sertipikat secara elektronik setelah PPAT menginput berkas sesuai persyaratan lalu berkas tersebut divalidasi oleh Kantor Pertanahan. Kemudian pelaksana wajib melakukan validasi sebelum hasil layanan diterbitkan karena apabila data pertanahan belum valid, maka hasil layanan tidak dapat diterbitkan. Namun semua itu dalam pelaksanaannya masih tidak sesuai dengan aktual yang terjadi. Saat meng-upload berkas masih banyak yang tidak sesuai SOP, di antaranya tidak menyertakan scan KTP dari pemohon dan pemilik akun terdaftar, scan sertipikat asli yang kurang jelas serta catatan pendaftarannya tidak ter-scan, akta pendirian untuk badan hukum yang terlewat untuk diunggah, tidak adanya surat keabsahan dokumen. Dijumpai pula kendala non teknis di antaranya web erorr serta 4 PPAT dan pengguna layanan belum melakukan perbaikan syarat-syarat yang diunggah. Semua itu dirasa menghambat proses layanan mengingat berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan bahwa layanan pengecekan sertipikat membutuhkan 1 (satu) hari kerja. Namun akibat banyaknya berkas yang ditangguhkan mengakibatkan tenggat waktu tersebut tidak terpenuhi karena harus menunggu perbaikan dari stakeholder agar berkas dapat diproses lebih lanjut.

 Laporan Aktualisasi_Alfya Budi W_G7A8K2 (1).pdf

Tampilkan komentarKomentar (0)