PENINGKATAN PELAYANAN PENGADUAN KASUS PERTANAHAN MELALUI PENGUATAN PERATURAN MENTERI ATR/KBPN NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN DI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA

    Kinski Vania Naibaho | 2 November 2022

Abstract

Selain itu selama penulis melaksanakan tugas pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara, khususnya di Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa, ditemukan fakta bahwa masih banyak masyarakat yang tidak paham mengenai penyelesaian kasus pertanahan berupa sengketa dan konflik pertanahan. Yang timbul dalam pemikiran masyarakat adalah penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan selesai sampai dengan diajukannya keberatan atau aduan ke Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara, tanpa mengetahui dan paham konsekuensi dari diajukannya sebuah keberatan dan aduan yang mana dimungkinkan bermuara kepada perkara di pengadilan. Melihat berbagai permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi masalah utama dalam penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan pada Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara adalah belum optimalnya layanan pengaduan sengketa dan konflik pertanahan, sehingga berangkat dari problema tersebut penulis tertarik mengangkat aktualisasi

 Laporan Final Aktualisasi_compressed (1).pdf

Tampilkan komentarKomentar (0)