OPTIMALISASI MITIGASI RESIKO HASIL UKUR TERHADAP GUGATAN HUKUM DAN SENGKETA PERTANAHAN DIKEMUDIAN HARI MELALUI PEMBUATAN DAN PERBAIKAN DOKUMEN-DOKUMEN PERSETUJUAN HASIL UKUR DENGAN METODE PENGISIAN MENGGUNAKAN MAILINGS DAN PENYIMPANAN MENGGUNAKAN GOOGLE DRIVE DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

    Adhit Rispriyamaydana | 30 November 2022

Abstract

Permohonan bidang meliputi permohonan pertama kali dan permohonan pemeliharaan data pertanahan seperti pemecahan, penggabungan, dan pemisahan yang secara garis besarnya adalah pengukuran ulang. Karena berbagai factor yang dapat menjadi penyebab, luas hasil pengukuran pertama kali seringkali memiliki perbedaan dengan luas permohonan yang diajukan oleh pemohon. Banyak ditemui pula perbedaan antara hasil ukur dengan bidang sertipikat awal baik perbedaan luas maupun bentuk batas setelah dilakukan pengukuran ulang. Perbedaan luas maupun bentuk batas tersebut tentunya harus disetujui bersama oleh pemohon serta tetangga batas. Media persetujuan tersebut tidaklah cukup hanya dengan kepercayaan ataupun ucapan lisan yang tidak bisa dibuktikan dimata hukum. Jika terjadi permasalahan dikemudian hari, BPN selaku pihak yang mengeluarkan sertipikat pastinya harus bertanggung jawab atas produk yang dihasilkannya. Pada Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, penerapan akan hal ini sudah cukup baik yang ditandai dengan adanya beberapa dokumen persetujuan pemohon. Namun, penulis berpikir masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditambah agar dokumen-dokumen tersebut dapat menjadi dokumen yang kuat dan mencakup segala aspek-aspek permasalahan yang mungkin terjadi.

 LAPORAN AKTUALISASI ADHIT RISPRIYAMAYDANA-After Seminar-Acc.pdf

Tampilkan komentarKomentar (0)