“PENGELOLAAN ARSIP BUKUTANAH MELALUI SISTEM DIGITAL (SOP, VALIDASI DAN SCAN) DI KANTOR PERTANAHAN KAB MERAUKE”

    Piet Charlly Sada | 24 August 2022

Abstract

Pengelolaan pertanahan di wilayah Indonesia telah menjadi kewenangan mutlak pemerintah yang didelegasikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Lembaga ini telah diberikan mandat oleh negara sebagai pengemban amanat UUPA untuk mewujudkan tanah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kebijakan pertanahan yang diterapkan di seluruh wilayah Indonesia adalah sama dan seragam dengan tanpa mengabaikan potensi pertanahan yang ada di setiap daerah, sehingga dapat dipastikan setiap daerah harus mendapat perlakuan pengelolaan pertanahan yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah harus mampu melaksanaan penataan pertanahan yang baik diseluruh wilayah Indonesia khusunya yang terkaitan dengan penataan data pertanahan.  Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 dinyatakan bahwa tujuan organisasi yaitu : 1. Pengelolaan Pertanahan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat 2. Penataan Ruang yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan 3. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Kepemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing

 Laporan Aktualisasi Final Piet.pdf

Tampilkan komentarKomentar (0)