ENINGKATAN PELAYANAN PERTANAHAN MELALUI PANDUAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL

    Nuraini Mayya Sari | 1 August 2022

Abstract

Peralihan hak atas tanah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) yang merupakan bagian dari pemeliharaan data pendaftaran tanah sebagai kelanjutan dari kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Laporan Final Aktualisasi-Nuraini Mayya Sari-G1A2K2.pdf

Tampilkan komentarKomentar (0)