Pelatihan dasar CPNS berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negari Sipil, dimaksudkan untuk mengembangkan kompetensi pembentukan karakter PNS yang profesional sesuai bidang tugas.Berkaitan dengan hal tersebut, CPNS diminta menyusun laporan aktualisasi yang berkaitan dengan isu atau permasalahan yang muncul di lingkungan kerja. Berdasarkan identifikasi, tapisan, analisis, dan alternatif penyelesaian isu, peserta menemukan isu KURANG OPTIMALNYA SUMBER DAYA MANUSIA DALAM RANGKA 4 PEMBUATAN PETA ZONA NILAI TANAH DI LINGKUNGAN KANTOR PERTANAHAN TANGERANG SELATAN.

Keterkaitan kegiatan tersebut dengan agenda III yaitu Smart ASN, memaksimalkan teknologi atau media digital dalam meningkatkan pelayanan 3 dalam hal ini penyediaan dan pemberian informasi yang dibutuhkan masyarakat diharapkan dapat mengoptimalkan peran masyarakat dalam mensukseskan Program Strategis Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Mengingat pentingnya Pengumpulan data yuridis dalam proses terbitnya Sertifikat Hak milik pada program Pendaftaran Tanas Sistematis Lengkap (PTSL) maka dalam pelaksanaan aktualisasi ini penulis mengangkat judul laporan aktualisasi “Optimalisasi Pengumpulan Data Yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 Di Kabupaten Buton”.

Pada kantor pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara, pelaksanaan pada loket kantor pertanahan masih mempunyai banyak hambatan, sehingga diperlukan peningkatan pelayanan pada loket kantor pertanahan agar bisa terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik Dari salah satu masalah diatas, Penulis bermaksud mengangkat judul rancangan aktualisasi ini ”OPTIMALISASI PELAYANAN LOKET MELALUI PEMBUATAN BUKU SAKU DAN MEDIA INFORMASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA”. Hal ini bermaksud untuk mewujudkan nilai-nilai dari Kementerian ATR/BPN yaitu Melayani, Profesional, Terpercaya.

Pada Tahun 2022 program PTSL diadakan di Kota Tomohon. Dalam program PTSL ini terdapat tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sebagimana dalam . Salah satu tahapannya adalah melakukan sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan yakni berupa sosialisasi yang melibatkan Kantor Pertanahan Kota Tomohon, Pemerintah Kota Tomohon dan masyarakat di tiga kelurahan sebagai peserta PTSL, salah satunya Kelurahan Pinaras. Hingga saat ini jumlah bidang tanah yang hendak didaftarkan masih sedikit atau minim dari jumlah kouta yang disediakan yakni 2550 bidang sertifikat hak atas tanah (SHAT) dan 1000 Peta Bidang tanah (PBT). Hal ini bisa dikarenakan oleh berbagai factor seperti belum terserapnya informasi tentang PTSL tahun 2022 ke masyarakat secara langsung, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai PTSL, terkendala persyaratan SPPT PBB tahun berjalan dan bukti alas hak, tanah masih dalam sengketa, kurangnya dukungan Pemerintah setempat atau kelurahan yang menjadi obyek PTSL terhadap program ini, banyak pemilik bidang tanah yang berdomisili di luar kelurahan yang menjadi lokasi PTSL, banyak masyarakat peserta PTSL yang tidak hadir dalam kegiatan Sosialisasi. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk memilih judul ”SOSIALISASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TAHUN 2022 SECARA LANGSUNG DOOR TO DOOR DAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI KELURAHAN PINARAS”.

Keterlambatan usaha pembenahan kualitas data pertanahan akan menjadikan permasalahan pertanahan dari masa ke masa dapat semakin menumpuk karena data pertanahan merupakan data hidup yang terus bergerak seiring adanya pertambahan dan peralihan bidang tanah. Data pertanahan seharusnya merekam jejak perubahan, kevalidan, memiliki standarisasi dan informasi terkini. Sehingga digitalisasi datadata pertanahan yang masih belum lengkap atau belum uptodate dan belum standar mesti segera dilakukan, agar tidak menghambat pekerjaan analis maupun pelayanan publik pertanahan di Indonesia khususnya Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh penulis sebelumnya,maka ditemukan beberapa isu yang menjadi permasalahan diunit kerja, pada seksi penetapan Hak dan pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara Provinsi kalimantan Tengah,antara lain terkait dengan kurang optimalnya pencapaikan target kinerja pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara,terlambarnya penyelesaian masalah yg dibutuhkan data Warkah/kurang optimalnya pengolaan warkah,seta terhambatnya proses pendaftaran Tanah masyarakat/pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Namun kondisi saat ini menunjukkan masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang aplikasi sentuh tanahku untuk mendapatkan layanan pertanahan. Hal ini dibuktikan dengan masyarakat masih kebingungan tentang prosedur dan persyaratan pelayanan pertanahan pada saat datang ke Kantor pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara. Masyarakat dan pemohon datang ke kantor pertanahan Aceh Tenggara hanya ingin menanyakan persyaratan dan biaya layanan pertanahan yang ingin didapatkan. Masyarakat dan pemohon juga tidak mengetahui berkas permohonan yang telah mereka serahkan di loket kantor pertanahan sehingga pemohon kadang tidak mengetahui perkembangan berkas yang sudah diserahkan pada kantor pertanahan. Hal ini tentu bisa dimanfaatkan calo dan oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan kebingungan masyarakat dan pemohon dalam mendapatkan pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Aceh Tenggara. ASN yang memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat dan pemersatu bangsa memiliki kewajiban dan tanggung jawab kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sebagai pelanggan dalam pelayanan publik.

Sebagai sebuah kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta latihan dasar CPNS, maka agenda aktualisasii ini akan melatih CPNS untuk menemukan berbagai isu aktual yang menjadi permasalahan dalam lingkup kerjanya. Peserta latihan dasar CPNS juga diharapkan mampu menemukan gagasan pemecah isu demi meningkatkan mutu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh unit kerja atau organisasi tempat CPNS tersebut bertugas. Keseluruhan rangkaian pelaksanaan Aktualisasi harus menekankan nilai dasar Ber-AKHLAK yaitu akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmoniss, Loyal, Adaptif, Kolaboratif. Indikator keberhasilan dari kegiatan aktualisasi terletak pada kemampuan menemukan isu strategis, dan gagasan pemecahan isu yang dilandasi oleh nilai-nilai dasar ASN Ber-AKHLAK.