OPTIMALISASI PENDATAAN DAN PEMANTAUAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DAN PENGADUAN MASYARAKAT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBRANA

    HILMAWAN KHIBATUL IMAN | 17 October 2022

Abstract

Pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional pasal 8 hingga pasal 11 dijelaskan bahwa dibutuhkan pencatatan pengaduan masyarakat, pada pasal 15 hingga pasal 16 disebutkan juga perlunya pemantauan (monitoring) pengaduan masyarakat. Dalam tahapan aktualisasi, penulis melakukan implementasi materi-materi yang didapatkan selama masa pembelajaran daring (distance learning). Sebelum mengaktualisasikan ke dalam bentuk kegiatan-kegiatan nyata, penulis menyusun laporan aktualisasi yang didasarkan pada isu-isu di unit kerja penulis yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu yang ada kemudian dilakukan analisis tapisan isu diperoleh satu isu utama yang saat ini tingkat urgensi, keseriusan, dan peluang memburuknya paling tinggi yaitu permasalahan mengenai “Pendataan dan Pemantauan layanan permohonan informasi publik dan pengaduan masyarakat yang belum optimal”.

 Laporan Akhir Optimalisasi Pendataan Dan Monitoring Pelayanan Permohonan Informasi Publik Dan Pengaduan Masyarakat Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana-1 (1).pdf

Tampilkan komentarKomentar (0)