Pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi saat ini masih banyak terdapat tunggakan berkas yang
harus dikerjakan setiap harinya, dengan rata-rata pemohon yang datang pada loket pelayanan
perorangan sejumlah tiga puluh orang kurang atau lebih dan kuasa sejumlah seratus orang kurang
atau lebih. Banyaknya tunggakan tentu saja merugikan masyarakat luas karena proses pengerjaan
yang menjadi semakin lama dan tidak sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP),
contohnya seperti penghapusan hak tanggungan yaitu dengan SOP pengerjaan lima hari kerja,
namun karena hambatan apapun maka waktu tersebut dapat lebih. Hal ini salah satunya
dikarenakan masih adanya beberapa berkas yang belum ditemukan buku tanahnya, buku tanah
(arsip atau salinan sertipikat asli milik BPN) yang terdapat dan dijaga oleh petugas arsip buku
tanah, dengan sistem penyimpanannya sesuai geografis atau dimuat dalam wilayah kecamatan dan
kelurahan, dan diurutkan lagi sesuai dengan nomor. Buku tanah ini dibutuhkan dalam proses
pendaftaran pertanahan, digunakan untuk mencocokkan legalitas dari sertipikat dan
mengidentifikasikan riwayat pada sebuah tanah. Selain itu masih kurangnya kelengkapan berkas,
sehingga perjalanan berkas menjadi terhambat atau pending, karena dibutuhkannya pemohon
untuk melengkapi terlebih dahulu berkas permohonan tersebut.
