DIGITALISASI PETA SEBARAN SENGKETA PERTANAHAN DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN BONE BOLANGO

    Hendri R. DG. Pagella | 30 August 2022

Abstract

Sengketa tanah banyak terjadi karena adanya sebuah benturan kepentingan antara siapa dengan siapa. Sadar akan pentingnya tanah untuk tempat tinggal atau kepentingan lainnya menyebabkan tanah yang tidak jelas kepemilikannya diperebutkan bahkan ada yang sudah jelas kepemilikannya pun masih ada yang diperebutkan, hal ini terjadi karena masyarakat sadar akan kepentingan dan haknya, selain itu harga tanah yang semakin meningkat membuat permasalahan tanah tidak ada habisnya. Timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatankeberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang PenyelesaianKasus Pertanahan telah mengkategorikan kasustanah kedalam Kewenangan Kementerian dan Non Kementerian. Dalam melaksanakan penanganan kasus pertanahan, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan sebagaimana Pasal 4 disebutkan Penyelesaian Sengketa dan Konflik dilakukan berdasarkan : a) Inisiatif dari Kementerian ; atau b) Pengaduan Masyarakat

 Laporan Aktualisasi Hendri 1 (1).pdf

Tampilkan komentarKomentar (0)