Optimalisasi Sarana Informasi Prosedur dan Format Pengaduan Kasus Pertanahan Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 di Direktorat Penanganan Sengketa Pertanahan

    Pieri Ananda Hiswi | 3 October 2022

Abstract

Selain perihal pengembalian berkas terdapat berkas pengaduan yang dilimpahkan ke Unit Direktorat Jenderal lain dimana menurut data rekapan Spreadsheet Direktorat Penanganan Sengketa Pada Tahun 2021 terjadi Pelimpahan dari Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ke Unit kerja lain sebanyak 114 Berkas dan pada tahun 2022 sampai dengan bulan Juli terdapat 88 Pelimpahan Berkas karena bukan kasus yang tetapi suratnya secara jelas ditujukan kepada Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan dan/atau Direktorat Penanganan Sengketa Pertanahan yang menunjukkan adanya informasi yang tidak didapat oleh masyarakat mengenai pengaduan jenis apa yang ditujukan kepada Direktorat Penanganan Sengketa Pertanahan. contohnya berkas perihal pelayanan pertanahan yang merupakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah yang menyebabkan terdapat pelimpahan berkas dari satu dirjen ke dirjen lain yang menyebabkan proses penanganan berkas tersebut memakan waktu lama. Pengetahuan mengenai prosedur pengaduan dan format formulir pengaduan bagi masyarakat menjadi penting sebagai sarana cek mandiri untuk masyarakat itu sendiri apakah pengaduan mereka sudah tepat dan lengkap untuk diajukan dan ditindak lanjuti oleh Direktorat Penanganan Sengketa Pertanahan sehingga tidak perlu menghabiskan waktu dan tenaganya untuk sering datang guna bertanya-tanya mengenai surat pengaduannya karena kurangnya informasi yang jelas mengenai prosedur pengaduan.

 Revisi_Laporan Akhir Aktualisasi_Pieri Ananda Hiswi_G4A30K4.pdf

Tampilkan komentarKomentar (0)