PEMBUATAN PETA BATAS DESA UNTUK MEWUJUDKAN “ONE MAP POLICY” DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MADIUN (Studi Kasus Desa Jiwan Kecamatan Jiwan)

    Sarvatra Eva Yullyan | 27 February 2023

Abstract

Tingginya Ego sektoral dari Pemerintah Desa, Kecamatan maupun Instansi lainnya, perbedaan persepsi tentang aturan penetapan tapal batas desa, perbedaan batas-batas alam yang disepakati sebelumnya membuat penegasan batas desa belum sesuai pada keadaan sebenarnya. Selain itu pemanfaatan data berupa peta Rupa Bumi Indonesia (Peta RBI) mengenai peta admnistrasi Desa apabila dioverlapkan dengan data unduhan persil satu desa secara penuh maka akan muncul ketidaksesuaian bentuk dari batas desa tersebut. Ada bidang yang masuk dalam batas deliniasi dan ada yang tidak masuk dalam batas tersebut. Oleh karena kasus tersebut, maka perlu diadakannya kesepakatan mengenai batas-batas desa yang lebih jelas, agar meminimalisir konflik yang ada. Dengan menggunakan unduhan persil tiap bidang tanah, maka secara riil luasan dari suatu desa akan terhitung dengan valid

 Laporan Final AKtualisasi Sarvatra.pdf

Tampilkan komentarKomentar (0)